Telaah Ahli  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Per Juli 2025 - Usulan Konstruktif

(perspektif Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp—ahli pengadaan barang/jasa)

1. Kerangka Regulasi & Lembaga

Perpres 83/2024 membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator MBG.
BGN mengoperasikan jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memanfaatkan dapur‐dapur sekolah, UMKM katering, serta e‑Katalog LKPP sebagai kanal pengadaan. (LKPP)

2. Target, Anggaran & Realisasi

Indikator	Rencana Pemerintah	Realisasi terkini (Juli 2025)
Sasaran penerima	82,9 juta anak & ibu hamil hingga akhir 2025	± 6,7 juta penerima; target percepatan → 20 juta sebelum 17 Agustus 2025 (NU Online)
Anggaran 2025	Rp 171 triliun	Rp 4,4 triliun terserap (2,6 %) per 12 Juni 2025 (Reuters)
Dapur/SPPG aktif	32 000 unit (rencana akhir 2025)	1 716 unit aktif (Juni) + pembangunan 2 200 dapur tambahan difokuskan di daerah 3T (Reuters, Bisnis.com)

Analisis pengadaan: Serapan rendah menandakan jeda antara pengalokasian belanja dan kesiapan ekosistem penyedia; ini lazim pada proyek “quick‑win” berskala nasional.

3. Kronologi Pelaksanaan

6 Jan 2025: Peluncuran resmi; 570 000 porsi pertama disalurkan di 190 dapur pada 20 provinsi. Anggaran tahap awal Rp 71 triliun untuk ± 15 juta penerima. (Reuters)
Mei–Juli 2025: Penerima manfaat naik cepat (5 → 6,7 juta) seiring tahun ajaran baru dan relokasi dapur keliling. (NU Online)

4. Mekanisme Pengadaan & Rantai Pasok

e‑Katalog sektoral “Paket Gizi MBG”—memuat bahan baku standar AKG; transaksi memakai e‑purchasing.
Kontrak payung BGN–K/L/PD untuk dapur sekolah, koperasi TNI, dan UMKM katering.
Sourcing lokal (beras, telur, ayam) diprioritaskan; suplai susu masih diimpor (Australia). (Reuters)
Peran LKPP: menyusun pedoman konsolidasi, pelatihan SDM PBJ, dan dashboard monev harga secara real‑time. (LKPP)

Catatan ahli: Skema kombinasi e‑Katalog + kontrak payung minim tender ulang, namun memerlukan standar mutu terpadu dan vendor performance management agar kuantitas tak mengorbankan kualitas.

5. Dampak & Manfaat Awal

Sosial: Meringankan beban rumah tangga miskin; kehadiran siswa meningkat di beberapa sekolah pilot. (Reuters)
Ekonomi lokal: Penyerapan hasil panen petani & penciptaan >80 000 lapangan kerja dapur (data BGN). (NU Online)

6. Kritik & Isu Ketahanan Program

Dimensi	Sorotan Utama	Sumber
Kualitas & Keselamatan Pangan	Insiden makanan berbelatung (Magelang) & keracunan massal (Kupang; 223 siswa) → DPR desak pencabutan izin SPPG lalai dan pelibatan BPOM lebih intensif.	(Harian Disway, Antara News)
Fiskal	Investor khawatir belanja raksasa mengerek yield SUN & melemahkan rupiah; sebagian portofolio dialihkan ke tenor lebih pendek.	(Reuters)
Korupsi & Integritas	Transparansi beneficial ownership vendor, risiko mark‑up & oligopoli pasokan; TI Indonesia minta audit terbuka seluruh rantai e‑Katalog.	(Transparency International Indonesia)
Logistik	Gap antara target 32 000 dapur vs realisasi; pembangunan baru diprioritaskan di 3T namun membutuhkan sinergi Kemen‑PU & pemda.	(Bisnis.com)

7. Rekomendasi Probity & Manajemen Pengadaan

Strategic Sourcing Map: Petakan komoditas kritikal per wilayah; gunting ketergantungan pemasok tunggal.
Pre‑Award Assessment: Audit hygienic‑practice & HACCP calon SPPG sebelum kontrak.
Contract Governance: Skor kinerja vendor (OTIF, kualitas, pengaduan) ter‐hubung otomatis dengan e‑Katalog—vendor merah ditangguhkan.
Real‑time e‑Monitoring: IoT suhu rantai dingin + QR logistik; dashboard publik untuk akuntabilitas.
Risk Register MBG: Integrasikan risiko mutu, korupsi, inflasi harga, dan force‑majeure bahan pangan; mitigasi lewat buffer‑stock & price‑escalation clause terkendali.
Stakeholder Engagement: Libatkan BPOM, organisasi orang tua murid, dan CSO antikorupsi sebagai “citizen watchdog” dalam audit sosial.
Fiscal Safeguard: Selaraskan alur pencairan APBN/APBD dengan milestone kontrak agar belanja tidak “menumpuk” di akhir tahun dan memicu moral hazard.

Telaah Kritis Tambahan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

(Perspektif pengadaan & probity – Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp)

1 │ Isu Tata Kelola Identifikasi Kebutuhan & Penetapan Sasaran

Misi awal “pencegahan stunting” belum tercermin utuh pada pemilihan lokasi sekolah.
- Kajian CISDI menemukan sasaran program masih “mengejar jumlah sekolah” alih‑alih memprioritaskan kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di 3T (NTT, Papua Pegunungan, Sulbar, dsb.) (suara.com)
Kesenjangan data: BGN memakai Dapodik (database Kemendikbud) sebagai input utama, padahal populasi balita & ibu hamil di luar sistem sekolah—justru kelompok paling rentan stunting—belum terpetakan.
Rekomendasi konstruktif
- Data fusion e‑PPGBM Kemenkes + Dapodik + DTKS Kemensos untuk memetakan titik merah stunting hingga level desa.
- Terapkan “Stunting‑Weighted Targeting Index”: skor 0–100 per sekolah, berbasis‎ (a) prevalensi stunting kecamatan, (b) indeks kemiskinan, (c) jarak ke pasar pangan segar. Sekolah masuk kuadran I (risiko tinggi + akses rendah) didahulukan.
- Jadikan indikator ini syarat perencanaan pengadaan (RKBMN/RKPD) sebelum anggaran MBG disetujui.

2 │ Perencanaan & Perumusan Spesifikasi Pengadaan

Titik Rantai	Problem utama	Rekomendasi ahli PBJ
Forecast kebutuhan gizi	Menu seragam 520 kcal/anak/hari; belum menyesuaikan usia, aktivitas, & budaya pangan daerah	Terapkan dynamic meal planning engine berbasis AI yang menarik data antropometri & aktivitas fisik dari aplikasi e‑Posyandu—output berupa bill of diet yang otomatis meng‑update katalog bahan baku.
Penetapan HPS	Harga porsi dipukul rata Rp 15 000; survei pasar belum memperhitungkan inflasi musiman komoditas protein hewani	Gunakan formula indeksasi dua komponen: 70 % fixed fee (tenaga kerja + overhead) & 30 % floating fee (bahan baku) yang disesuaikan Indeks Harga Produsen Pangan BPS.
Spesifikasi bahan baku	Standar mutu umum SNI; belum mewajibkan sertifikasi Good Agricultural Practice (GAP)	Wajibkan traceability code (GS1/QR) pada kemasan bulk—memudahkan recall & audit digital.

3 │ Rantai Pasok & Risiko Percaloan

Korporatisasi calo pangan mulai muncul—“aggregator” meminjam bendera koperasi tani untuk mengambil margin 8–10 % dari belanja bahan pokok. Risiko ini diperbesar oleh pola kontrak payung ber‑volume besar tanpa batasan dominasi pasar.
Kementan sudah mewanti‑wanti perlunya neraca komoditas & sinkronisasi produksi daging‑telur‑susu agar tidak mengganggu harga pasar existing (bvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id).
Solusi pengadaan transparan
- Open Contracting Data Standard (OCDS) penuh—mulai request‑for‑quotation hingga delivery note dipublikasikan realtime.
- Geospasial dashboard: peta aliran logistik “farm‑to‑fork” (similar to Brazil’s SISVAN). Setiap pengiriman ditandai GPS, timestamp, dan foto suhu rantai dingin—muncul sebagai titik hijau/merah di peta publik.

4 │ Kualitas & Keamanan Pangan

Deretan insiden: keracunan massal 140 siswa Kupang & makanan berbelatung di Magelang memicu kritik DPR tentang lemahnya pengawasan (Harian Disway).
Akar masalah: Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) belum diwajibkan bagi semua SPPG; audit baru bersifat dokumen, bukan in‑situ process audit.
Tindakan korektif
1. Pre‑award field audit HACCP & Rapid Test Kit mikrobiologi bagi calon vendor.
2. Klausul automatic suspension: skor Food Safety Index < 80 → sistem e‑Katalog otomatis menyembunyikan vendor.
3. Digital “Food Safety Passport”: rekam jejak penyedia (uji lab, pengaduan, denda) ditampilkan publik—memberi insentif reputasi baik.

5 │ Kinerja Anggaran & Nilai‑Uang

Per 12 Juni 2025 serapan baru 2,6 % (Rp 4,4 T dari pagu Rp 171 T), menunjukkan mismatch readiness (SDM, dapur, kontraktual) dengan ambisi politik (bgn.go.id).
Studi INDEF menegaskan efek pengganda bisa positif, tetapi hanya bila pasokan lokal lebih dominan—jika impor tinggi, kebocoran nilai tambah mencapai 30 % .
Mitigasi
- Kontrak bergulir multi‑year agar vendor berinvestasi dalam kapasitas, bukan one‑off scheme.
- Gatekeeper “Value for Money Review” per kabupaten sebelum pelebaran cakupan.

6 │ Arsitektur Pengawasan & Probity

Layered oversight:
- First line = Chef supervisor & guru UKS (pemeriksaan organoleptik).
- Second line = Inspektorat BGN + BPOM (uji lab acak, audit kepatuhan).
- Third line = Audit Sosial: QR di kemasan mengarah ke form pengaduan Lapor!—semua laporan muncul di public grievance wall.
Probity Advisor Board independen (LKPP, ICW, akademisi PBJ) mem‑review tender, addendum, & perubahan SOW.

7 │ Ringkasan Rekomendasi Aksi Cepat

No	Rekomendasi	Tenggat	Penanggung jawab
1	Terbitkan Permen BGN tentang Stunting‑Weighted Targeting Index & integrasi database	< Q3 2025	BGN & Kemenkes
2	Mandatory HACCP & Food Safety Passport untuk semua SPPG	< Q4 2025	BGN + BPOM
3	Adopsi OCDS full release 1.2 di e‑Katalog “Paket Gizi MBG”	< Q2 2026	LKPP
4	Implementasi geospasial log‑dashboard (farm, distributor, dapur, sekolah)	Pilot Sept 2025	BGN + BIG
5	Rancang formula HPS indeksasi & price‑escalation guardrail	Nov 2025 APBN 2026	Kemenkeu + LKPP
6	Bentuk Probity Advisor Board & Whistle‑blower protection	Ags 2025	MenPAN‑RB

Penutup

Mencapai tujuan mulia—memutus siklus stunting—menuntut pengadaan yang berbasis bukti, berjejak digital, serta berorientasi integritas. Tanpa pemetaan kebutuhan yang presisi dan transparansi rantai pasok end‑to‑end, MBG berisiko tersandera politisasi, percaloan, dan krisis kepercayaan publik. Melalui kombinasi targeting cerdas, kontrak adaptif, food‑safety rigor, dan data‑driven governance, pemerintah dapat menempatkan MBG sebagai mercu suar good procurement—sekali gus model bagi program layanan publik berskala raksasa di Indonesia.

8. Kesimpulan

MBG telah bergerak dari fase pilot ke skalasi nasional, tetapi realisasi fisik, penyerapan anggaran, dan pengawasan mutu masih tertinggal dari target politik. Dari kacamata pengadaan, pekerjaan rumah terbesar adalah menyatukan kecepatan ekspansi dengan kontrol kualitas & integritas—tanpa itu, program berpotensi menyisakan risiko fiskal dan reputasi. Pendekatan e‑procurement berbasis data, kontrak payung adaptif, dan probity oversight wajib menjadi fondasi agar MBG benar‑benar menghadirkan nilai manfaat publik yang terukur, aman, dan berkelanjutan.

Kutipan