Strategi Sukses Transisi Katalog Elektronik Dan Langkah Konkret bagi Pemerintah Serta Penyedia Barang/Jasa

Strategi Sukses Transisi Katalog Elektronik: Langkah Konkret bagi Pemerintah dan Penyedia Barang/Jasa

Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

Pengelola Pengadaan Ahli Madya, BMKG RI, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI, Probity Advisor LKPP RI, Anggota Tim Perumus Peraturan LKPP RI, Ahli Penyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa, dan Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa

Pendahuluan: Perubahan Besar dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 6432/KA/03/2025 pada tanggal 20 Maret 2025. Surat ini menegaskan bahwa Katalog Elektronik Versi 5 akan dinonaktifkan dan digantikan oleh Katalog Elektronik Versi 6 mulai tanggal 20 Maret 2025.

Migrasi ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengawasan dalam pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing. Dengan sistem yang lebih modern, diharapkan pengadaan barang/jasa bisa lebih kompetitif, terstandar, dan mendukung efektivitas pemantauan serta pengawasan transaksi.

Namun, dalam surat tersebut, LKPP juga mencatat adanya permintaan dari beberapa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) agar penonaktifan Katalog Versi 5 ditunda untuk beberapa komoditas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua instansi siap sepenuhnya untuk beralih ke Katalog Versi 6, dan ada risiko bahwa beberapa pengadaan barang/jasa strategis bisa terganggu akibat transisi ini.

Oleh karena itu, surat ini menetapkan beberapa langkah penting, termasuk:

1. Penutupan Katalog Versi 5 secara penuh pada 20 Maret 2025, kecuali untuk komoditas tertentu yang diusulkan tetap tersedia secara terbatas.
2. Kategori barang/jasa yang masih bisa digunakan di Katalog Versi 5, meliputi:
   • Obat dan Alat Kesehatan berdasarkan usulan dari Kementerian Kesehatan.
   • Barang Konstruksi berdasarkan usulan dari Kementerian PUPR atau instansi pemerintah terkait.
   • Komoditas lain yang dianggap penting berdasarkan usulan dari K/L/Pemda.
3. Penonaktifan barang/jasa di Katalog Versi 5 akan dilakukan secara bertahap, setelah barang/jasa tersebut tersedia di Katalog Versi 6.
4. Surat Pesanan (SP) yang telah diterbitkan sebelum 20 Maret 2025 tetap berlaku dan dapat digunakan meskipun Katalog Versi 5 telah ditutup.

---

Tantangan dan Solusi Konkret dalam Transisi Katalog Elektronik Versi 6

1. Agar Tidak Ditutup, K/L/Pemda Harus Segera Mengusulkan Etalase yang Masih Dibutuhkan

✅ Tantangan: Surat dari LKPP menegaskan bahwa etalase dalam Katalog Versi 5 hanya bisa bertahan jika ada usulan resmi dari Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah (K/L/Pemda). Jika tidak ada usulan, maka etalase tersebut akan otomatis ditutup.

🔹 Solusi:

• K/L/Pemda harus segera melakukan pemetaan kebutuhan barang/jasa yang masih relevan dan mengajukan usulan ke LKPP sebelum batas waktu.
• Koordinasikan dengan kementerian sektoral terkait untuk memastikan bahwa komoditas penting tetap tersedia.
• Pastikan ada komunikasi intensif antara tim pengadaan daerah dan LKPP agar semua kebutuhan dapat diakomodasi.

💡 Himbauan: Jangan sampai barang/jasa yang masih dibutuhkan justru hilang dari katalog karena kurangnya inisiatif dari K/L/Pemda. Segera lakukan evaluasi dan kirimkan usulan sebelum terlambat!

---

2. Percepat Integrasi Katalog Versi 6 dengan Pengadaan yang Sedang Berjalan

✅ Tantangan: Transisi ke sistem baru menimbulkan pertanyaan apakah Katalog Versi 6 sudah benar-benar siap untuk menggantikan Versi 5. Jika ada gangguan teknis atau fitur yang belum optimal, bisa terjadi hambatan besar dalam proses pengadaan.

🔹 Solusi:

• LKPP harus memastikan seluruh fitur utama Katalog Versi 6 sudah berfungsi optimal sebelum Katalog Versi 5 dinonaktifkan.
• Instansi pemerintah perlu segera mulai menggunakan Katalog Versi 6 untuk uji coba agar tidak ada kendala teknis di saat tenggat waktu tiba.
• Penyedia barang/jasa harus segera melakukan migrasi dan memastikan bahwa mereka sudah terdaftar dalam sistem baru.

💡 Himbauan: Mulailah menggunakan Katalog Versi 6 sejak sekarang agar tidak terjebak dalam proses transisi yang mendadak!

---

3. Jaminan Ketersediaan Barang/Jasa Strategis untuk Layanan Publik

✅ Tantangan: Jika transisi tidak berjalan lancar, ada potensi keterlambatan dalam pengadaan barang/jasa strategis seperti obat, alat kesehatan, dan bahan konstruksi, yang bisa berdampak pada layanan publik.

🔹 Solusi:

• LKPP harus berkoordinasi dengan kementerian sektoral untuk memastikan bahwa etalase barang/jasa strategis tetap tersedia di Katalog Versi 6 sebelum Versi 5 ditutup.
• Pemerintah daerah harus segera melaporkan jika ada komoditas yang belum tersedia di Katalog Versi 6 agar dapat segera ditambahkan.
• Sistem monitoring harus diperkuat untuk memastikan tidak ada barang/jasa penting yang hilang akibat transisi ini.

💡 Himbauan: Layanan publik tidak boleh terganggu! Pastikan setiap instansi sudah memeriksa kesiapan barang/jasa yang dibutuhkan sebelum migrasi selesai.

---

4. Memastikan Penyedia Barang/Jasa, Termasuk UMKM, Tidak Dirugikan oleh Transisi

✅ Tantangan: Banyak penyedia, terutama UMKM, masih bergantung pada Katalog Versi 5. Jika mereka belum siap berpindah ke Versi 6, mereka bisa kehilangan akses ke pasar pengadaan pemerintah.

🔹 Solusi:

• LKPP harus menyediakan pelatihan dan pendampingan teknis bagi penyedia, terutama UMKM, agar mereka dapat memahami sistem baru dengan mudah.
• Proses registrasi di Katalog Versi 6 harus dibuat lebih sederhana dan transparan untuk mempermudah migrasi bagi para penyedia.
• Pemerintah daerah dan asosiasi usaha harus membantu UMKM dalam proses adaptasi ke sistem baru.

💡 Himbauan: Penyedia barang/jasa harus segera mencari informasi dan mendaftar ke Katalog Versi 6 agar tidak kehilangan peluang bisnis mereka.

---

Kesimpulan: Saatnya Bertindak untuk Suksesnya Transisi Katalog Elektronik

Migrasi dari Katalog Elektronik Versi 5 ke Versi 6 adalah perubahan besar dalam sistem pengadaan pemerintah yang membutuhkan kesiapan semua pihak. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan transisi ini berjalan mulus tanpa mengganggu operasional pengadaan barang/jasa.

✅ K/L/Pemda harus segera mengusulkan etalase yang masih dibutuhkan agar tidak hilang dari sistem.

✅ Integrasi Katalog Versi 6 harus dipercepat untuk menghindari gangguan teknis.

✅ Pastikan barang/jasa strategis tetap tersedia agar layanan publik tidak terganggu.

✅ Penyedia barang/jasa, terutama UMKM, harus segera beradaptasi dengan sistem baru.

💡 Pesan akhir: Jangan menunggu hingga terlambat! Mulai sekarang, setiap pihak harus bertindak aktif untuk memastikan transisi ke Katalog Versi 6 berjalan sukses dan tanpa kendala. 🚀

Pemesanan buku karya *Agus Arif Rakhman, M.M.* dapat dilakukan melalui:

• Link official store  Shopee: https://bit.ly/buku_agusarifrakhman_shopee 

• Link official store Tokopedia: https://bit.ly/buku_agusarifrakhman_tokopedia 

• Pemesanan melalui Whatsapp dengan Nina 081556650310

Tiktok @agusarifrakhman1 tautan https://www.tiktok.com/@agusarifrakhman1?_t=8iCf9pC1pTO&_r=1