Dikunci Sejak Awal - Mengapa Spesifikasi Merek dalam DPA Pemerintah Daerah Menghambat Pengadaan Berkualitas?

Paper selengkapnya dapat diunduh gratis pada tautan https://drive.google.com/file/d/1z2B194PHWThAF41nxSy0asRj08uBZVdb/view?usp=sharing

Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

Pengelola Pengadaan Ahli Madya, BMKG RI, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI, Probity Advisor LKPP RI, Anggota Tim Perumus Peraturan LKPP RI, Ahli Penyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa, dan Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa

🧾 Executive Summary / Policy Brief

Judul:

Menyamakan Persepsi Pengisian Spesifikasi Teknis DPA: Menuju Perencanaan Pengadaan Berbasis Fungsi dan Kinerja

Isu Strategis:

Masih banyak pemerintah daerah yang menuliskan merek dan tipe tertentu dalam kolom spesifikasi teknis di DPA/SIPD. Praktik ini menyalahi prinsip pengadaan berbasis output sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) Perpres 16/2018, serta berdampak langsung pada:

• Terbatasnya ruang profesionalisme PPK dan Pokja Pemilihan,

• Keterbatasan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan atau dinamika pasar,

• Risiko audit dan konflik kepentingan,

• Menurunnya daya saing dan efisiensi belanja pemerintah.

Akar Masalah:

• Salah kaprah peran DPA: DPA dianggap sebagai dokumen pengadaan padahal hanya dokumen pelaksanaan anggaran.

• Kurangnya pemahaman bahwa spesifikasi harus berbasis fungsi dan kinerja, bukan mengunci produk tertentu.

• Persepsi keliru terhadap SSH dan SIPD yang dianggap justifikasi sah untuk menuliskan merek.

Rangkuman Solusi yang Diusulkan:

🧩 1. Reformulasi Pengisian Spesifikasi Teknis DPA

• Gunakan pendekatan: “fungsi kebutuhan + kinerja minimal”

• Hindari penyebutan merek kecuali untuk barang terintegrasi dan dibenarkan secara teknis

🧩 2. Harmonisasi Peran Perencana & Pengelola Pengadaan

• Libatkan PPK sejak tahap RKA

• Integrasikan rencana PBJ ke dalam forum perencanaan program

🧩 3. Penguatan Regulasi & Kebijakan Internal

• Kepala daerah menerbitkan surat edaran pelarangan merek dalam spesifikasi DPA

• Susun SOP dan template spesifikasi teknis netral

🧩 4. Literasi dan Pelatihan Lintas Fungsi

• Latih perencana, PPK, Pokja, dan auditor tentang prinsip value for money, spesifikasi fungsional, dan logika waktu

🧩 5. Sinergi SIPD dan Pengadaan Nasional

• Dorong Kemendagri dan LKPP menyelaraskan fitur SIPD dengan prinsip pengadaan berbasis hasil

---

Landasan Teoretis:

Didukung oleh teori-teori:

• New Public Management – efisiensi dan kinerja dalam belanja negara,

• Results-Based Management – pengelolaan berbasis hasil,

• Public Value Theory – penciptaan nilai publik dalam setiap pembelanjaan,

• Performance-Based Budgeting – anggaran berbasis kinerja,

• Institutional Theory – menghindari praktik simbolik yang tak berdampak.

---

Rekomendasi Aksi untuk Kepala Daerah dan TAPD:

✅ Audit ulang DPA terhadap spesifikasi bermerek
✅ Terbitkan edaran pelarangan merek dalam DPA
✅ Bentuk tim pendamping spesifikasi teknis (UKPBJ/PPK)
✅ Susun Perkada atau SOP internal spesifikasi teknis
✅ Integrasikan literasi pengadaan ke dalam forum anggaran

---

📘 Rujukan Lanjutan:

Untuk penerapan lebih mendalam, pembaca disarankan merujuk buku:

SMART PROCUREMENT PLANNING: Panduan Lengkap Perencanaan Pengadaan Era Digital
Karya: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. & Hernaning Rangga Dhyta Utama, SKM., MKM.

📦 Pemesanan buku:

• Shopee: bit.ly/buku_agusarifrakhman_shopee

• Tokopedia: bit.ly/buku_agusarifrakhman_tokopedia

• WhatsApp: Nina (0815-5665-0310)

• TikTok: @agusarifrakhman1

---

Paper dan ringkasan ini ditujukan untuk mendorong perubahan sistemik, menyamakan pemahaman, dan memperkuat sinergi lintas fungsi demi belanja publik yang adil, efisien, dan berdampak nyata.