Short Paper Innovation
10 Game-Changer untuk LKPP Baru: Data-First, Market-First, Outcome-First
Penulis Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.
Tanggal: 26 September 2025 (Asia/Jakarta)
Ringkasan Eksekutif
Paper ini menyampaikan 10 “game-changer” yang konkret namun visioner untuk lima tahun ke depan: (1) platform pengadaan terbuka berbasis data (OCDS), (2) laboratorium intelijen harga & kewajaran pasar nasional, (3) dynamic market/DPS untuk kategori cepat, (4) mandat GPP ringan berbasis ISO 20400 & LCC, (5) prompt payment ≤14 hari & e-Invoicing, (6) profesionalisasi UKPBJ & playbooks nasional, (7) sistem kinerja pemasok & analitik integritas, (8) innovation procurement (AI/cloud/healthtech) dengan challenge-based, (9) P3DN/TKDN berbasis kinerja via instrumen LPK/MIKH-BN, (10) Procurement Data Commons + MAPS berulang. Semua selaras Perpres 46/2025 dan SE Kepala LKPP 1/2025 (masa transisi), serta akselerasi E-Katalog v6 per SE 9/2024. (Peraturan BPK)
10 Ide Cemerlang (format: tujuan → aksi 100 hari → program 1 tahun → dasar hukum & benchmark)
LKPP sebagai System Orchestrator: Open Platform + OCDS
Tujuan. Satukan SPSE, E-Katalog v6, dan sistem K/L/PD lewat open API dan publikasi data OCDS agar seluruh siklus kontrak terlacak dan dianalisis publik.
100 hari. Rilis API gateway prioritas (rencana, tender/mini-komp, pesanan, kontrak, termin). Publikasi data pilot OCDS pada 3 KL & 3 Pemda.
1 tahun. Wajibkan OCDS untuk paket strategis (≥Rp10 miliar) dan semua e-Purchasing bernilai agregat besar; developer portal dan sandbox.
Dasar & Benchmark. Perpres 46/2025 (kerangka PBJ), SE 1/2025 (transisi), E-Katalog v6; OCDS (Open Contracting), OECD Digital procurement. (Peraturan BPK)National Price Intelligence & Fairness Lab
Tujuan. HPS berbasis pasar nyata (identik/varian/ekuivalen), trimmed median, MAD/IQR, dan price alerts untuk mencegah overpricing/under-speccing.
100 hari. Data lake (Katalog v6, histori SPSE, referensi ritel), dashboard kewajaran harga 10 komoditas prioritas (ICT, obat-alkes, kendaraan).
1 tahun. Price index nasional per komoditas; auto-flag deviasi; negotiation assistant berbasis data.
Benchmark. OECD toolbox & digital transformation (data-driven procurement), OCDS untuk cross-analysis. (OECD)Dynamic Market / Dynamic Purchasing System (DPS) di Katalog v6
Tujuan. Buka pasar dinamis untuk kategori berulang/teknologi cepat (cloud, TIK, facility services) dengan masuk-keluar penyedia sepanjang masa berlaku.
100 hari. Pilot DPS 2 kategori (mis. cloud IaaS/PaaS & perangkat TIK) di Katalog v6; rulebook sederhana.
1 tahun. Perluasan ke jasa pemeliharaan & layanan kebersihan; supplier onboarding triwulanan.
Benchmark. DPS Uni Eropa & CLOUD III DPS Komisi Eropa; Inggris (Procurement Act 2023 → Dynamic Markets). (Publications Office of the EU)Mandat Green–Resilience Procurement ringan (ISO 20400 + LCC)
Tujuan. Integrasikan kriteria hijau & ketahanan (karbon/energi/bencana) dengan life-cycle costing (LCC) tanpa membebani PPK.
100 hari. Starter kit GPP (checklist 1 halaman per kategori prioritas: listrik/AC, kendaraan, konstruksi kecil) + contoh klausul kontrak.
1 tahun. Target minimal 30% paket prioritas gunakan LCC & kriteria GPP; registry bukti penghematan energi/biaya siklus hidup.
Benchmark. ISO 20400, EU GPP criteria & requirements, OECD green procurement. (ISO)Prompt Payment ≤14 hari & e-Invoicing terintegrasi
Tujuan. Turunkan biaya modal UMK/UMKM, naikkan partisipasi & kualitas.
100 hari. Integrasi e-invoicing & goods acceptance dari SPSE/Katalog ke sistem keuangan pusat/daerah; SLA pembayaran dan auto-status.
1 tahun. Supplier score memasukkan on-time payment; skema pembiayaan rantai pasok (faktur) bagi UMK.
Benchmark. OECD praktik pembayaran cepat & digitalisasi rantai nilai pengadaan. (OECD)Profesionalisasi UKPBJ & National Commercial Playbooks
Tujuan. Standarisasi pengambilan keputusan dengan playbook (perencanaan, make-or-buy, negosiasi, disputes, perubahan kontrak).
100 hari. Adaptasi UK Government Commercial Function Playbooks untuk versi Indonesia; latih 200 champions.
1 tahun. Wajib untuk paket strategis; audit kepatuhan playbook.
Dasar & Benchmark. Perpres 46/2025 & SE 1/2025 (peran UKPBJ/SDM PBJ); UK PPN-011 & GCF 2024/25. (Peraturan BPK)Kinerja Pemasok & Analitik Integritas (Past Performance + Anomaly Detection)
Tujuan. Nilai pemasok dengan metrik mutu/waktu/safety/keluhan; deteksi single-bid, pola kolusi, & bid rotation.
100 hari. Skor kinerja pemasok untuk 5 komoditas; indikator integritas standar; red-flag otomatis di SPSE/Katalog.
1 tahun. Skor kinerja memengaruhi shortlisting & bobot non-harga (best-value).
Benchmark. OECD prinsip integritas; OCDS untuk red-flag analytics. (OECD)Innovation Procurement: pre-commercial, challenge-based, & AI/Cloud
Tujuan. Gunakan PBJ untuk mendorong inovasi layanan publik (kesehatan, ketahanan iklim, GovTech).
100 hari. 3 challenge nasional (mis. telemed rural, flood early warning, AI-assistant layanan publik); DPS/kontrak inovasi.
1 tahun. Portfolio inovasi dengan pengukuran outcomes; koneksi ke PPDS/TED untuk market sounding.
Benchmark. OECD public procurement for innovation; Public Procurement Data Space Uni Eropa. (OECD)P3DN/TKDN berbasis kinerja via LPK/MIKH-BN (tiga prioritas)
Tujuan. Jadikan P3DN bukan sekadar label, tetapi performance-led: (1) TKDN bersertifikat, (2) PDN non-TKDN berperforma, (3) impor bila PDN/TKDN tidak memenuhi parameter kritis (waktu, mutu, TCO).
100 hari. Template LPK/MIKH-BN (uji pasar PDN/TKDN, target TKDN, TCO, justifikasi risiko) → diwajibkan sebelum penetapan metode.
1 tahun. Laporan capaian TKDN berbasis outcome (hemat biaya/energi, on-time delivery).
Dasar. Perpres 46/2025 & SE 1/2025 (penyesuaian norma PBJ, masa transisi); harmonisasi dengan Katalog v6. (Peraturan BPK)Procurement Data Commons + MAPS berkala
Tujuan. Transparansi & feedback loop tata kelola: publikasi dataset terbuka (OCDS) dan asesmen sistemik berulang (MAPS).
100 hari. Publikasikan starter data (rencana–penayangan–SP–kontrak–BAST) untuk 5 entitas; rencana MAPS light 2026.
1 tahun. Scorecard nasional PBJ (kompetisi, UMK, TKDN, GPP, kecepatan bayar).
Benchmark. Laporan MAPS Indonesia; OCDS. (MAPS)
Kenapa Mendesak di Indonesia (2025) Kepastian hukum & tenggat transisi sudah berjalan
Perpres 46/2025 diundangkan 30 April 2025 sebagai perubahan kedua atas Perpres 16/2018—menjadi dasar penataan ulang norma, proses, dan peran kelembagaan PBJ. (JDIH LKPP)
SE Kepala LKPP 1/2025 (2 Juni 2025) secara eksplisit memberi koridor masa transisi agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menjamin kepastian pelaksanaan sampai aturan turunan siap. (JDIH LKPP)
SE Kepala LKPP 9/2024 (27 Desember 2024) mewajibkan implementasi E-Katalog v6, serta menonaktifkan E-Katalog v5 per 31 Desember 2024 (kecuali pengecualian tertentu). Artinya, sejak 1 Januari 2025, seluruh belanja katalog harus bertumpu pada arsitektur v6. (JDIH LKPP)
Implikasi praktis: Kepala LKPP baru perlu menutup “celah transisi” dengan SOP ringkas, playbook eksekusi, dan API minimal—bukan lagi sekadar rencana.
2) Momentum platformisasi: dari aplikasi ke system orchestration
Konsolidasi SPSE + E-Katalog v6 butuh open API dan tata kelola data yang konsisten; paket regulasi transisi sudah memberi mandat—tinggal dieksekusi dalam bentuk spesifikasi teknis, sandbox, dan rilis bertahap (rencana → tayang → SP/PO → kontrak → serah terima → bayar). (JDIH LKPP)
Menjadikan data kontrak terbuka-standar (OCDS) mempercepat analitik integritas & kinerja tanpa menambah beban PPK. Indonesia memiliki rekam jejak open contracting (Opentender) dan komitmen OGP—basis sosial dan kelembagaannya sudah ada. (Open Contracting Partnership)
Implikasi praktis: terbitkan Standar Minimum Publikasi Data (OCDS-lite) dan portal developer dalam 100 hari.
3) Arah global makin jelas: data-first, green-resilience, dynamic markets
OECD (2025) menekankan tiga pilar transformasi digital pengadaan: integrasi lifecycle, adopsi teknologi baru, dan kapabilitas data—tantangan utamanya adalah tata kelola terpadu, keterampilan digital, dan infrastruktur yang usang. (OECD)
Uni Eropa meluncurkan Public Procurement Data Space (PPDS) (diluncurkan 24 Sep 2024; go-live 2025) sebagai federasi data pengadaan lintas negara dengan indikator mutu data & dashboards. Ini standar baru keterbukaan & analitik kebijakan berbasis bukti. (single-market-economy.ec.europa.eu)
Green Public Procurement (GPP) di UE sudah menyediakan kriteria teknis baku dan metodologi penilaian (mis. bangunan/AC/kendaraan) yang siap diadopsi dan disederhanakan ke konteks Indonesia. (susproc.jrc.ec.europa.eu)
Inggris mengarusutamakan Commercial Playbooks (PPN-011) dan Dynamic Markets (turunan Procurement Act 2023): pemasok bisa masuk/keluar secara berkelanjutan, tepat untuk kategori yang cepat berubah (cloud, TIK, facility services). (GOV.UK)
Implikasi praktis: Indonesia perlu mengadopsi DPS/Dynamic Market di E-Katalog v6 dan playbooks untuk paket strategis; keduanya memperluas kompetisi sekaligus menurunkan biaya transaksi.
4) Desakan kinerja domestik: harga-wajar, UMK, TKDN, bayar cepat
Peralihan penuh ke v6 membuka peluang price intelligence nasional (median trim, MAD/IQR, price alerts), prompt payment terintegrasi e-invoicing, dan pemetaan kinerja pemasok lintas paket—semuanya berbasis data aktual transaksi. (JDIH LKPP)
Studi dan rekomendasi internasional menunjukkan pembayaran cepat menurunkan biaya modal UMK dan menaikkan partisipasi—ini selaras agenda inklusi UMK/PDN/TKDN. (OECD)
Implikasi praktis: tetapkan SLA bayar ≤14 hari dan tampilkan skor kepatuhan pembayaran di profil penyelenggara.
5) Why now yang tak bisa ditunda
Regulasi sudah ada + sistem v6 sudah aktif + standar global makin matang. Menunda berarti memperpanjang biaya inefisiensi (harga tak wajar, under-spec, keterlambatan bayar) dan kehilangan manfaat ekonomi PDN/TKDN serta GPP. (JDIH LKPP)
Kalimat pitch (1 paragraf)
“Sejak 1 Januari 2025 belanja katalog berpindah ke E-Katalog v6—sementara Perpres 46/2025 dan SE 1/2025 sudah menyiapkan pagar transisi. Di level global, OECD mendorong data-first procurement, UE mengintegrasikan data lewat PPDS, dan Inggris mempraktikkan playbooks serta dynamic markets. Artinya, ini saatnya LKPP mengunci quick wins: OCDS-lite + API, price-lab, DPS untuk kategori cepat, GPP ringan berbasis LCC, serta prompt payment—agar efisiensi, integritas, dan keberpihakan UMK/PDN terasa di angka, bukan hanya di pidato.” (JDIH LKPP)
Dampak yang Diincar (ringkas)
Value for Money naik: HPS pasar & LCC → efisiensi 5–10% di komoditas besar.
UMK/UMKM & PDN/TKDN meningkat: prompt payment, lotting, DPS.
Integritas lebih kuat: red-flags, data terbuka, skor kinerja pemasok.
Ketahanan & hijau terukur: kontrak berorientasi outcome, LCC, GPP.
Kecepatan & kualitas layanan publik: challenge-based & playbooks.
Rekomendasi Redaksi Kebijakan (pointer praktis)
Kepala LKPP tetapkan 3 regulasi turunan ringan:
a) Standar Publikasi Data PBJ (OCDS minimal fields + open API);
b) Playbook Nasional (versi Indonesia dari UK PPN-011) untuk paket strategis;
c) Pedoman GPP-LCC (ISO 20400 aligned) untuk 5 kategori prioritas. (standard.open-contracting.org)Instruksi implementasi: quick wins 100 hari (pilot), scale-up 1 tahun (wajib), scorecard publik triwulanan.
Template (siap pakai, 1 halaman/paket)
A. Identitas Paket: {K/L/PD, kode RUP/SPSE/Katalog, nilai, metode}
B. Target Outcome: {hemat energi x%, waktu layanan y hari, TKDN z%}
C. Strategi Pengadaan: {Katalog v6/DPS/Tender} + alasan value for money
D. Kewajaran Harga: {Tier-1/2/3, median trim, MAD/IQR, TCO/LCC ringkas}
E. P3DN/TKDN: {LPK/MIKH-BN: uji pasar PDN/TKDN, risiko, mitigasi}
F. GPP & Risiko: {kriteria hijau, red-flags, mitigasi, SLA bayar}
G. Kinerja Pemasok: {rekam jejak, score, klausul kinerja, sanksi}
H. Rencana 100-Hari: {pilot, integrasi data, playbook yang dipakai}
I. Akuntabilitas & Data Terbuka: {OCDS fields + tautan dataset}
(Template ini mengikuti Perpres 46/2025 & SE 1/2025; untuk Katalog v6, gunakan API penayangan/kontrak.) (Peraturan BPK)
Simulasi Singkat (narasi 2 menit untuk Kepala LKPP)
“Pak/Ibu, saya mengusulkan tiga lompatan: data-first, market-first, outcome-first.
Pertama, Open Platform—SPSE & Katalog v6 berbicara lewat OCDS dan API; publik dan auditor bisa menilai dari rencana sampai pembayaran. Kedua, Price Intelligence Lab—HPS bukan lagi perkiraan, tapi cermin pasar; red-flag muncul otomatis. Ketiga, Dynamic Market + Playbooks—kategori cepat pakai DPS; paket strategis gunakan playbooks nasional; semua ditutup dengan prompt payment dan GPP-LCC. Hasilnya: lebih murah, lebih cepat, lebih bersih—sekaligus menumbuhkan UMK/PDN dan menekan emisi. Indonesia siap jadi contoh OECD berikutnya.”
Catatan Kepatuhan
Dasar Indonesia: Perpres 46/2025 (Perubahan Kedua atas Perpres 16/2018), SE Kepala LKPP 1/2025 (masa transisi), SE 9/2024 (implementasi Katalog v6). (Peraturan BPK)
Rujukan Global: OECD Recommendation & Toolbox, OECD Digital/Green, OCDS (Open Contracting), ISO 20400, DPS/PPDS & playbooks UK. (OECD)
Tiga Pertanyaan Penajaman (maks. 3)
Prioritas 2026–2027 Kepala LKPP yang harus “gol” duluan: harga-wajar, UMK/PDN/TKDN, atau GPP-LCC?
Tiga sektor pilot yang Bapak/Ibu pilih untuk quick wins: ICT, kesehatan, konstruksi kecil, atau lainnya?
Apakah DPS siap dipilotkan di Katalog v6 (cloud & perangkat TIK), atau Bapak/Ibu memprioritaskan playbooks dan price-lab lebih dulu?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar