Pengadaan Untuk Publik: Refleksi dan Pengetahuan

  Kajian Konseptual dan Praktis Makna "Harga Terbaik” dalam E-Purchasing Katalog Elektronik Versi 6 Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. 📦💰 Harga Terbaik di E-Katalog Itu Bukan Sekadar Murah! 🛒📉📈💡💼🧠 “Kenapa harga katalog bisa lebih mahal dari marketplace?” “Apa betul harga tayang itu sudah harga final?” “Haruskah selalu pakai mini-kompetisi, atau negosiasi saja cukup?” Jika Anda masih mengira “harga terbaik” itu artinya “harga termurah” , maka Anda perlu rekalibrasi cara pandang Anda terhadap e-purchasing! 🎯 Dalam ekosistem Katalog Elektronik versi 6, harga terbaik adalah hasil dari kombinasi : 🔹 Harga yang wajar dan efisien 🔹 Spesifikasi yang sesuai kebutuhan 🔹 Proses yang transparan dan adil 🔹 Tidak melanggar prinsip etika dan akuntabilitas 🔹 Dan… dilengkapi rekam jejak, negosiasi cerdas, dan preferensi strategis (seperti produk dalam negeri, garansi, layanan purna jual, dst.) 💡 Harga terbaik bukan tercipta karena kebetulan, tapi hasil dari desain si...

🎯 “Multi-Channel Procurement Planning: Jurus Baru Hadapi Risiko Rantai Pasok dalam Pengadaan Pemerintah” Penulis/Pengulas: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. Artikel ini mengulas artikel jurnal yang tahun lalu cukup viral dalam dunia literasi  Liu, A, Wang, X, & Tang, J (2024). Optimizing multi-channel procurement planning under disruption risks. International Journal of Production Economics , Elsevier, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527324002032 Kami mengolahnya dalam analisis sederhana karena menurut pandangan saya dapat diterapkan pada pengadaan barang/jasa pemerintah jika memang NKRI mau adaptif dengan perkembangan zaman, semoga berguna Pendahuluan: Apakah pengadaan pemerintah kita siap menghadapi badai risiko? Ketika pandemi, krisis global, dan fluktuasi harga melanda, banyak pengadaan barang/jasa (PBJ) tersendat. Tapi jangan khawatir—penelitian Liu, Wang, & Tang (2024) hadir sebagai inspirasi segar! Lewat artikel berjudul "Optimizing Multi-Chan...

  Dua Jalan Pengadaan: Penyedia atau Swakelola? Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. Kenali Mitra Belanjamu! Pelaku Usaha atau Bukan? Dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, sering muncul pertanyaan: "Kalau kita mau belanja, selalu harus lewat penyedia ya?" Jawabannya: tidak selalu. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya pada Pasal 3 Ayat (3) , sudah dengan jelas mengatur bahwa pengadaan bisa dilakukan dengan dua cara utama : Melalui Penyedia , yaitu bertransaksi dengan pelaku usaha Melalui Swakelola , yaitu bertransaksi bukan dengan pelaku usaha Sayangnya, masih banyak yang belum bisa membedakan keduanya secara tepat. Artikel ini akan membantu Anda memahami lebih dalam mengenai kedua jalur pengadaan ini—beserta contoh, karakteristik, dan kapan sebaiknya digunakan. 🛍️ Pengadaan Melalui Penyedia: Ketika Butuh Jasa Profesional dan Legalitas Usaha Metode pengadaan ini adalah yang paling sering digunak...

  Masterlist Belanja Rutin Negara - Panduan Lengkap Kebutuhan Top 70 Pengadaan Pemerintah E-book gratis Selengkapnya dapat diunduh di  https://drive.google.com/file/d/1lrF-hpeoH5okSK-2KDOSJJW-M3zrDFCY/view?usp=sharing 📝 Masterlist Belanja Rutin Negara – Panduan Kebutuhan Top 70 Pengadaan Pemerintah 📚 oleh Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. 🚨 HOOK: Mau tahu barang & jasa apa aja yang jadi favorit instansi pemerintah tiap tahun? 🤔📦🚛 Dari laptop pegawai sampai drone SAR, dari pelatihan ASN sampai smart city! 📈 Semua sudah dirangkum dalam satu dokumen pamungkas ini! 🔥 👇 CAPTION UTAMA: 📌 Masterlist Belanja Rutin Negara adalah "kompas" baru dalam dunia pengadaan publik. 📊 Memuat 140 kebutuhan utama (70 barang + 70 jasa) yang jadi prioritas pengadaan APBN/APBD. 💡 Cocok buat perencana anggaran, vendor, dan pegiat PBJ yang ingin: ✅ Paham tren belanja rutin pemerintah ✅ Siap dengan spesifikasi & peluang pasarnya ✅ Go digital & hijau sesuai visi SDGs ...

  🏗️ Printer 3D Bangun Gedung dalam Hitungan Hari. Kita? Dikontribusikan gratis kepada Pemerintah Republik Indonesia Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. Pengelola Pengadaan Ahli Madya, BMKG RI, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI, Probity Advisor LKPP RI, Anggota Tim Perumus Peraturan LKPP RI, Ahli Penyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa, dan Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa Selengkapnya dapat diunduh gratis di  https://drive.google.com/file/d/1uGe0ygVgZs9yXFed9KVwqKwutxj_2YAn/view?usp=sharing Daftar Isi 🧩 Executive Summary Sebuah Sentilan terhadap Metodologi Proyek Konstruksi di Indonesia 🔍 Apa Itu Teknologi 3D Printing dalam Konstruksi? 🌐 Dunia Sudah Berlari Kencang Perkembangan Teknologi Pencetakan 3D Dalam Konstruksi 🇮🇩 Indonesia: Masih di Mana? ⚙️ Mengapa Ini Bukan Sekadar Gaya-Gayaan? 🔎 Apakah Teknologi Ini Layak di Indonesia? Ini Justifikasinya 📊 Analisis Adopsi Teknologi 3D Printing dalam Konstruksi di Indones...

Dikunci Sejak Awal - Mengapa Spesifikasi Merek dalam DPA Pemerintah Daerah Menghambat Pengadaan Berkualitas? Paper selengkapnya dapat diunduh gratis pada tautan  https://drive.google.com/file/d/1z2B194PHWThAF41nxSy0asRj08uBZVdb/view?usp=sharing Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. Pengelola Pengadaan Ahli Madya, BMKG RI, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI, Probity Advisor LKPP RI, Anggota Tim Perumus Peraturan LKPP RI, Ahli Penyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa, dan Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa 🧾 Executive Summary / Policy Brief Judul: Menyamakan Persepsi Pengisian Spesifikasi Teknis DPA: Menuju Perencanaan Pengadaan Berbasis Fungsi dan Kinerja Isu Strategis: Masih banyak pemerintah daerah yang menuliskan merek dan tipe tertentu dalam kolom spesifikasi teknis di DPA/SIPD. Praktik ini menyalahi prinsip pengadaan berbasis output sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) Perpres 16/2018 , serta berdampak langsung pada: Terbatasnya ruang p...

Strategi Sukses Transisi Katalog Elektronik: Langkah Konkret bagi Pemerintah dan Penyedia Barang/Jasa Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. Pengelola Pengadaan Ahli Madya, BMKG RI, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI, Probity Advisor LKPP RI, Anggota Tim Perumus Peraturan LKPP RI, Ahli Penyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa, dan Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa Pendahuluan: Perubahan Besar dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 6432/KA/03/2025 pada tanggal 20 Maret 2025 . Surat ini menegaskan bahwa Katalog Elektronik Versi 5 akan dinonaktifkan dan digantikan oleh Katalog Elektronik Versi 6 mulai tanggal 20 Maret 2025 . Migrasi ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengawasan dalam pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing . Dengan sistem yang lebih modern, diharapkan pengadaa...

Langkah Konkret Reformasi Pengadaan untuk Stabilitas Ekonomi dan Kepercayaan Investor Penulis Agus Arif Rakhman  Kejatuhan IHSG sebesar 6,12% bukan hanya masalah di pasar modal, tetapi juga cerminan ketidakpastian fiskal dan belanja pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah efisiensi pengadaan yang belum optimal, terutama dalam proyek-proyek besar yang masih bergantung pada APBN tanpa strategi pendanaan jangka panjang yang jelas. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang bisa segera diterapkan untuk memastikan bahwa belanja negara benar-benar berdampak positif terhadap ekonomi dan kepercayaan investor. --- 1️⃣ Evaluasi Menyeluruh Proyek Berjalan dan Pengalokasian Ulang Anggaran 🔍 Banyak proyek infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang berjalan tanpa analisis dampak ekonomi yang komprehensif. ✅ Lakukan audit efektivitas proyek berjalan: Apakah proyek tersebut memberikan manfaat ekonomi yang nyata? Apakah penyerapannya sesuai dengan rencana atau hanya menjadi proyek “asal jalan...

IHSG Rontok 6,12% dan Pemerintah Harus Bertindak! Ini 5 Langkah Konkret untuk Menyelamatkan Pasar Saham dan Ekonomi Nasional 🚨📉 Penulis Agus Arif Rakhman  Kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 6,12% pada 18 Maret 2025 bukan sekadar koreksi teknikal biasa. Ini adalah sinyal bahaya bagi ekonomi nasional! Kapitalisasi pasar yang menguap ratusan triliun rupiah dalam sehari menunjukkan bahwa kepercayaan investor sedang terguncang, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah tidak bisa hanya berdiam diri dan berharap pasar pulih sendiri. Diperlukan langkah konkret dan strategis untuk menghentikan kepanikan dan mencegah dampak jangka panjang yang lebih buruk. Berikut adalah lima solusi nyata yang bisa segera diimplementasikan: --- 1️⃣ Jaga Stabilitas Fiskal: Atasi Defisit APBN dengan Efisiensi dan Insentif Pajak 💰⚖️ Saat ini, defisit APBN melebar hingga 30% akibat penurunan penerimaan negara. Jika tidak dikendalikan, ini bisa memperburuk sentimen pasar dan memicu lebi...

Dilema Fiskal 2025 Dari Surplus ke Defisit, Ancaman Stagnasi, dan Jalan Keluar bagi Ekonomi Indonesia Penulis Agus Arif Rakhman  Pendahuluan: Surplus yang Hilang, Defisit yang Membengkak Perekonomian Indonesia memasuki tahun 2025 dengan tantangan besar. APBN yang sebelumnya surplus Rp 26 triliun pada Februari 2024 kini berbalik menjadi defisit Rp 31,2 triliun pada Februari 2025. Bahkan, realisasi penerimaan pajak per Januari 2025 hanya mencapai Rp 115,18 triliun, anjlok 34,5% dibandingkan Januari 2024 (Rp 175,8 triliun). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turun meskipun tidak sedalam pajak. Di sisi lain, belanja negara tetap meningkat, terutama untuk transfer ke daerah dan belanja non-K/L. Hal ini membuat defisit anggaran semakin dalam, dari surplus Rp 35,12 triliun pada Januari 2024 menjadi defisit Rp 23,45 triliun pada Januari 2025. Bagaimana kita memahami perubahan drastis ini? Apakah ini sekadar siklus ekonomi atau ada permasalahan struktural yang lebih dalam? Dengan men...

  📌 DPCNI : Sistem Identifikasi Kebutuhan Konstruksi yang Fleksibel & Efektif 🚀 Model Dokumen Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi (Update QR Code Buku Smart Procurement Planning - Panduan Lengkap Perencanaan Pengadaan Era Digital)  Pembeli buku tinggal scan ulang saja pada QR Code nya 1️⃣ Apa Itu DPCNI 2.0? (What) 🔹 DPCNI (Dynamic Project Construction Needs Identification) adalah metode sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengambil keputusan terhadap kebutuhan proyek konstruksi secara efektif. 🔹 DPCNI 2.0 adalah versi terbaru yang lebih fleksibel , menyesuaikan dengan skala proyek , baik proyek besar maupun proyek kecil & berulang . 🔹 Dengan DPCNI, setiap proyek memiliki justifikasi yang jelas sebelum masuk tahap pengadaan dan konstruksi . 🚦 DPCNI 2.0 Membagi Proyek Konstruksi Menjadi Dua Kategori: ✅ Proyek Non-Kecil (Menengah/Besar, ≥ Rp 10 M ) → Menggunakan 11 formulir lengkap . ✅ Proyek Kecil & Berulang (< Rp 10 M...