Strategi Pemulihan Aset Negara Pasca Kerusuhan Agustus 2025 - Taktik Identifikasi Kebutuhan, Pemaketan, dan Pendanaan di Tengah Ruang Fiskal Menyempit

 

Strategi Pemulihan Aset Negara Pasca Kerusuhan Agustus 2025

Taktik Identifikasi Kebutuhan, Pemaketan, dan Pendanaan di Tengah Ruang Fiskal Menyempit

White Paper

Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

Download full White Paper di https://drive.google.com/drive/folders/1oy5VEhAi61JLrBw10AipqazacbqcFEp6?usp=sharing

Ringkasan Eksekutif

Konteks & Masalah Inti
Kerusuhan akhir Agustus 2025 merusak aset layanan publik di berbagai kota. Contoh prioritas: 7 gerbang tol di koridor Dalam Kota Jakarta serta 7 halte TransJakarta terbakar—sebagian JPO tinggal rangka. Layanan publik terganggu saat APBN 2025 berada pada ruang fiskal ketat (belanja ±Rp3.621,3 T, defisit terancang ±2,53–~2,78% PDB). Strategi pemulihan harus mengutamakan waktu pulih layanan alih-alih kosmetik infrastruktur.

Landasan Kebijakan

• Perpres 46/2025 (turunan Perpres 16/2018) → jalur penanganan darurat, e-Purchasing Katalog v6, dan skema tender cepat.
• BTT (Belanja Tidak Terduga) dan Asuransi BMN (ABMN) → sumber likuiditas awal serta risk transfer sebagian beban kerugian.

Metodologi Identifikasi (D+3 s.d. D+14)

1. Rapid damage & service assessment berbasis fungsi layanan (bukan daftar barang).
2. Klasifikasi kebutuhan: A Esensial, B Pendukung Kritis, C Non-kritis.
3. Benchmark biaya awal: rehab interior 3,5–10 jt/m²; kantor modular 2,0–2,5 jt/m² untuk bridging service.
4. Output: daftar aset prioritas + downtime + estimasi biaya awal (HPS sementara).

Arsitektur Pemaketan (service-driven)

• Prinsip 2×2 (Urgensi × Kompleksitas).
• Paket 0 – Service Bridging (≤30 hari): kantor/halte modular, mobile reader tol, genset, jaringan dasar.
• Paket 1 – MEP Recovery (≤60 hari): panel listrik, fire alarm, LAN backbone.
• Paket 2 – Interior & Fit-Out Esensial (≤120 hari): furnitur, ruang rapat, akustik.
• Paket 3 – Rehab Struktural/Fasad (≤180 hari): sipil-arsitektural & security hardening.
• Paket 4 – Digital Hardening (paralel): CCTV, access control, backup off-site.

Paket Prioritas & Estimasi (indikatif, berbasis survei cepat)

• A1 – Pemulihan 7 Gerbang Tol (DKI Jakarta):
• Isi: penggantian perangkat lajur (barrier gate, validator/ETC, UPS), rekabeling, CCTV, booth, + mobile reader sebagai jembatan layanan.
• Total indikatif: ±Rp11,79 miliar (termasuk 10% kontinjensi & 11% PPN) → ~Rp1,68 miliar/GT.
• Target: lajur utama aktif ≤14 hari, full system bertahap.
• B1 – Pembangunan Kembali 7 Halte TransJakarta (DKI Jakarta):
• Isi: struktur/JPO, fare gate & validator, sistem tiket & jaringan, MEP, CCTV/PA, wayfinding, akses difabel, desain & supervisi.
• Total indikatif: ±Rp103,42 miliar (termasuk 10% kontinjensi & 11% PPN) → ~Rp14,77 miliar/halte, selaras benchmark revitalisasi halte 2023 (≈Rp13 miliar/halte).
• Target: fungsi dasar naik-turun penumpang ≤60 hari; integrasi penuh 60–120 hari.

Strategi Pendanaan (blended finance)

• Cepat cair: BTT + klaim ABMN (kerusakan yang dipolis).
• Menengah: refocusing DIPA/SKPD; potensi DAK/BNPB sesuai kriteria; **CSR/**naming rights halte untuk cost offset.
• Aturan prioritas 60-30-10: 60% ke Paket 0–1 (layanan inti), 30% ke Paket 2, 10% ke Paket 3–4.

Jalur PBJ & Jadwal Eksekusi

• 0–7 hari: SK Tim Pemulihan BMN, site survey, market sounding Katalog v6.
• 7–21/30 hari: A1 lewat darurat + e-Purchasing; mobile reader beroperasi; kanopi & rekabeling selesai.
• 0–30 hari (awal B1): tender cepat design-and-build; pesan long-lead items (fare gate, CCTV) via Katalog.
• 30–120/180 hari: commissioning bertahap; tender rehab struktural (bila diperlukan).

Manajemen Risiko & QA

• Kendali harga & lead time: agregasi/mini kompetisi Katalog v6; price hold 60–90 hari.
• Kepatuhan teknis: uji OTDR (fiber), FAT/SAT perangkat, PUIL/SNI untuk elektrikal, K3L & simulasi evakuasi halte.
• Audit trail: dokumentasi darurat lengkap; handover per zona/lokasi.

Tesis Kebijakan
Pemulihan pasca-kerusuhan harus berorientasi layanan, mengandalkan e-Purchasing & darurat untuk kecepatan, dan mencampur sumber pembiayaan agar fiskal tetap sehat. Dengan triase kebutuhan, pemaketan berbasis service level, dan disiplin QA, pemerintah dapat menormalkan layanan inti dalam 30–60 hari, sambil menyelesaikan rehabilitasi menyeluruh dalam 3–6 bulan—akuntabel, terukur, dan pro-rakyat.