Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Perencanaan Pengadaan Untuk Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level 1
Jenis Kompetensi: Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Soal ini dibuat dengan menggunakan bahan dari Modul Pelatihan Pusdiklat LKPP

Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

Pengelola Pengadaan Ahli Madya, BMKG RI, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI, Probity Advisor LKPP RI, Anggota Tim Perumus Peraturan LKPP RI, Ahli Penyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa, dan Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa 

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah:

a.    Kegiatan pembelian barang oleh pemerintah

b.    Proses pengadaan barang untuk keperluan negara

c.    Kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai APBN/APBD sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan

d.    Proses lelang pengadaan barang pemerintah

e.    Mekanisme pembelian barang untuk instansi pemerintah

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Berdasarkan definisi dalam materi, PBJP merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh K/L/PD yang dibiayai APBN/APBD dengan proses lengkap mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Definisi ini mencakup seluruh rangkaian proses dan tidak terbatas hanya pada pembelian atau lelang saja.

 

2. Berikut ini yang BUKAN merupakan jenis PBJP adalah:

a.    Barang

b.    Pekerjaan Konstruksi 

c.    Jasa Konsultansi

d.    Jasa Lainnya

e.    Jasa Perpajakan

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah E. Berdasarkan materi, jenis PBJP terdiri dari 4 jenis yaitu Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya. Jasa Perpajakan tidak termasuk dalam kategori jenis PBJP yang disebutkan dalam peraturan. PBJ tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi namun tetap dalam 4 kategori utama tersebut.

 

3. Metode pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan melalui cara:

a.    Swakelola dan penyedia

b.    Tender dan lelang

c.    E-purchasing dan manual

d.    Online dan offline

e.    Langsung dan tidak langsung

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah A. Berdasarkan materi, cara PBJP hanya dapat dilakukan melalui 2 metode yaitu Swakelola dan Penyedia. Pilihan jawaban lainnya bukan merupakan cara PBJP yang diakui dalam peraturan, melainkan mekanisme teknis pelaksanaan yang mungkin digunakan dalam proses pengadaan.

 

4. Nilai terpenting yang menjadi tujuan PBJP adalah:

a.    Mendapatkan harga termurah

b.    Menghasilkan barang/jasa yang tepat dengan value for money

c.    Mempercepat proses pengadaan

d.    Memudahkan administrasi

e.    Menguntungkan semua pihak

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. Berdasarkan materi, tujuan utama PBJP adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari segi kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia (value for money). Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya aspek harga yang menjadi pertimbangan, tetapi ketepatan dalam berbagai aspek untuk mendapatkan nilai terbaik dari penggunaan anggaran.

 

5. Berikut yang merupakan kebijakan PBJP adalah:

a.    Mengutamakan produk impor berkualitas

b.    Memprioritaskan perusahaan besar

c.    Melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif

d.    Membatasi penggunaan teknologi

e.    Mengurangi peran UMKM

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Dalam materi disebutkan bahwa salah satu kebijakan PBJP adalah melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif. Pilihan lainnya bertentangan dengan kebijakan PBJP yang mendorong penggunaan produk dalam negeri, memberikan kesempatan UMKM, mengembangkan e-marketplace, dan menggunakan teknologi informasi.

 

6. Prinsip PBJP yang berkaitan dengan keterbukaan informasi adalah:

a.    Efisien

b.    Efektif

c.    Transparan

d.    Akuntabel

e.    Adil

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Prinsip transparan dalam PBJP berkaitan dengan keterbukaan informasi dan dapat diakses oleh semua pihak. Prinsip efisien terkait penggunaan sumber daya, efektif terkait pencapaian sasaran, akuntabel terkait pertanggungjawaban, dan adil terkait perlakuan yang sama kepada semua pihak.

 

7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang merupakan bagian dari:

a.    Tujuan PBJP

b.    Kebijakan PBJP

c.    Prinsip PBJP

d.    Etika PBJP

e.    Sanksi PBJP

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah D. Berdasarkan materi, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu poin dalam etika PBJP. Hal ini merupakan pedoman perilaku bagi para pelaku pengadaan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses PBJP.

 

8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dibentuk oleh:

a.    Presiden

b.    Menteri Keuangan

c.    Kepala LKPP

d.    Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

e.    Pejabat Pembuat Komitmen

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah D. Berdasarkan materi, UKPBJ dibentuk oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan bersifat struktural. Pembentukan ini sesuai dengan kewenangannya sebagai pimpinan instansi untuk membentuk unit kerja yang menangani pengadaan barang/jasa.

 

9. Pelaksanaan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200 juta merupakan tugas dari:

a.    PA

b.    KPA

c.    PPK

d.    Pejabat Pengadaan

e.    Pokja Pemilihan

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Dalam materi disebutkan bahwa salah satu tugas PPK adalah melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200 juta. Untuk nilai di bawah itu dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

 

10. Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran adalah:

a.    PPK

b.    KPA

c.    Pokja Pemilihan

d.    Pejabat Pengadaan

e.    UKPBJ

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan atau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

 

11. Kelompok Kerja Pemilihan ditetapkan oleh:

a.    PA/KPA

b.    PPK

c.    Kepala UKPBJ

d.    Pejabat Pengadaan

e.    Menteri/Kepala Lembaga

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Berdasarkan materi, Pokja Pemilihan ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ. Ini menunjukkan bahwa kewenangan pembentukan Pokja Pemilihan berada di bawah struktur organisasi UKPBJ.

 

12. Berikut ini yang BUKAN merupakan pelaku pengadaan barang/jasa adalah:

a.    PA/KPA

b.    PPK

c.    Pejabat Pengadaan

d.    Auditor Internal

e.    Pokja Pemilihan

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah D. Auditor Internal bukan termasuk pelaku pengadaan barang/jasa. Pelaku pengadaan menurut materi terdiri dari PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia.

 

13. Dalam aspek hukum PBJP, tahap kontrak hingga serah terima masuk dalam wilayah:

a.    Hukum Administrasi Negara

b.    Hukum Perdata

c.    Hukum Pidana

d.    Hukum Persaingan Usaha

e.    Hukum Tata Negara

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. Berdasarkan materi, tahap kontrak hingga serah terima masuk dalam wilayah Hukum Perdata karena merupakan hubungan kontraktual antara pemerintah dengan penyedia.

 

14. E-marketplace PBJ menyediakan infrastruktur teknis dan layanan berupa:

a.    Katalog elektronik dan toko daring

b.    Katalog elektronik dan pemilihan penyedia

c.    Toko daring dan e-purchasing

d.    Katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia

e.    E-purchasing dan e-tendering

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah D. Berdasarkan materi, E-marketplace PBJ menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi K/L/PD dan Penyedia berupa katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia.

 

15. Pengawasan PBJP meliputi aspek berikut, KECUALI:

a.    Pemenuhan nilai manfaat

b.    Kepatuhan terhadap peraturan

c.    Pencapaian TKDN

d.    Penggunaan produk dalam negeri

e.    Penentuan pemenang tender

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah E. Berdasarkan materi, pengawasan PBJP meliputi pemenuhan nilai manfaat, kepatuhan terhadap peraturan, pencapaian TKDN, penggunaan produk dalam negeri, pencadangan paket untuk usaha kecil, dan pengadaan berkelanjutan. Penentuan pemenang tender bukan termasuk dalam lingkup pengawasan.

 

16. Penyelesaian sengketa kontrak dapat dilakukan melalui cara berikut, KECUALI:

a.    Layanan penyelesaian sengketa kontrak

b.    Arbitrase

c.    Dewan Sengketa Konstruksi

d.    Pengadilan

e.    Mediasi internal

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah E. Berdasarkan materi, penyelesaian sengketa kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase (BANI), Dewan Sengketa Konstruksi, atau pengadilan. Mediasi internal tidak disebutkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui.

 

17. Katalog elektronik nasional disusun dan dikelola oleh:

a.    Kementerian/Lembaga

b.    LKPP

c.    Pemerintah Daerah

d.    UKPBJ

e.    Penyedia

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. Berdasarkan materi, katalog elektronik nasional disusun dan dikelola oleh LKPP. Sementara katalog elektronik sektoral dikelola oleh Kementerian/Lembaga dan katalog elektronik lokal dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

18. Pemilihan penyedia secara elektronik dilakukan untuk metode berikut, KECUALI:

a.    Pengadaan Langsung

b.    Penunjukan Langsung

c.    Tender

d.    Tender Cepat

e.    Pembelian Manual

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah E. Pembelian Manual tidak termasuk dalam metode pemilihan penyedia secara elektronik. Berdasarkan materi, pemilihan penyedia secara elektronik dilakukan untuk Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender, Tender Cepat, dan Seleksi.

 

19. Pelaku pengadaan yang mendapat pelayanan hukum dari K/L/Pemda adalah:

a.    Penyedia

b.    PPK

c.    Penyelenggara Swakelola

d.    Agen Pengadaan

e.    Ormas pelaksana swakelola

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. Berdasarkan materi, pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/PP/Pokja Pemilihan) yang terkena permasalahan hukum terkait PBJ wajib diberikan pelayanan hukum oleh K/L/Pemda. Penyedia, ormas, pokmas penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha sebagai Agen Pengadaan tidak termasuk.

 

20. Fungsi UKPBJ meliputi hal-hal berikut, KECUALI:

a.    Pengelolaan PBJ

b.    Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik

c.    Pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ

d.    Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi

e.    Penetapan pemenang tender

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah E. Penetapan pemenang tender bukan merupakan fungsi UKPBJ. Berdasarkan materi, fungsi UKPBJ meliputi pengelolaan PBJ, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan SDM dan kelembagaan PBJ, pelaksanaan pendampingan/konsultasi, dan pelaksanaan tugas lain dari pimpinan K/L/PD.

 

21. Sumber Daya Manusia PBJP terdiri dari:

a.    Perencana dan pelaksana

b.    Pengelola dan pengawas

c.    Pengelola fungsi dan pendukung ekosistem

d.    Perancang kebijakan dan pelaksana

e.    Pelaksana dan pengawas

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Berdasarkan materi, SDM PBJP terdiri dari Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ, Sumber Daya Pendukung Ekosistem PBJ, dan Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ.

 

22. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK merupakan tugas dari:

a.    PA/KPA

b.    PPK

c.    Pejabat Pengadaan

d.    Pokja Pemilihan

e.    UKPBJ

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. Berdasarkan materi, menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), rancangan kontrak, HPS, dan besaran uang muka merupakan tugas dari PPK. Ini merupakan bagian dari tahap persiapan pengadaan yang menjadi tanggung jawab PPK.

 

23. Pengadaan melalui Penyedia meliputi tahapan berikut secara berurutan:

a.    Perencanaan - Persiapan - Pemilihan - Kontrak - Serah Terima

b.    Persiapan - Perencanaan - Pemilihan - Serah Terima - Kontrak

c.    Pemilihan - Perencanaan - Persiapan - Kontrak - Serah Terima

d.    Perencanaan - Pemilihan - Persiapan - Kontrak - Serah Terima

e.    Persiapan - Pemilihan - Perencanaan - Serah Terima - Kontrak

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah A. Berdasarkan materi, tahapan PBJ melalui Penyedia secara berurutan adalah: Perencanaan Pengadaan - Persiapan Pengadaan - Persiapan Pemilihan - Proses Pemilihan - Pelaksanaan Kontrak - Serah Terima.

 

24. Yang BUKAN merupakan prinsip PBJP adalah:

a.    Efisien

b.    Efektif

c.    Transparan

d.    Ekonomis

e.    Akuntabel

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah D. Berdasarkan materi, prinsip PBJP terdiri dari: Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel. Ekonomis tidak disebutkan sebagai salah satu prinsip PBJP.

 

25. PMSE dalam konteks toko daring adalah:

a.    Pusat Manajemen Sistem Elektronik

b.    Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

c.    Pengelolaan Manajemen Sistem Elektronik

d.    Pengadaan Melalui Sistem Elektronik

e.    Pusat Monitoring Sistem Elektronik

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. PMSE adalah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui perangkat dan prosedur elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam materi terkait toko daring.

 

26. Penyelenggara Swakelola terdiri dari tim-tim berikut, KECUALI:

a.    Tim Persiapan

b.    Tim Pelaksana

c.    Tim Pengawas

d.    Tim Pemeriksa

e.    Tim Perencanaan

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah D. Berdasarkan materi, Penyelenggara Swakelola terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas. Tim Pemeriksa tidak disebutkan sebagai bagian dari tim penyelenggara swakelola.

 

27. Sanksi dalam PBJP yang dapat dikenakan kepada Penyedia meliputi hal berikut, KECUALI:

a.    Sanksi digugurkan dalam pemilihan

b.    Sanksi pencairan jaminan

c.    Sanksi daftar hitam

d.    Sanksi pemberhentian

e.    Sanksi denda

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah D. Sanksi pemberhentian tidak termasuk dalam sanksi yang dapat dikenakan kepada Penyedia. Berdasarkan materi, sanksi untuk Penyedia meliputi digugurkan dalam pemilihan, pencairan jaminan, daftar hitam, ganti kerugian, denda, dan penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing.

 

28. Pertentangan kepentingan dalam PBJP terjadi dalam kondisi berikut, KECUALI:

a. Direksi perusahaan merangkap jabatan di perusahaan lain peserta tender

b. Konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana

c. PPK mengendalikan perusahaan penyedia

d. Penyedia memiliki pengalaman yang sama dengan penyedia lain

e. Beberapa perusahaan dikendalikan pemegang saham yang sama

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah D. Memiliki pengalaman yang sama tidak termasuk pertentangan kepentingan. Pertentangan kepentingan terjadi dalam kondisi yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan seperti rangkap jabatan, pengendalian perusahaan, atau kepemilikan saham yang dapat mempengaruhi persaingan.

 

29. Fungsi LPSE meliputi hal-hal berikut, KECUALI:

a. Pengelolaan sistem informasi PBJ

b. Pelaksanaan registrasi pengguna

c. Pengembangan sistem informasi

d. Penetapan pemenang tender

e. Pengelolaan infrastruktur

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah D. Penetapan pemenang tender bukan merupakan fungsi LPSE. Berdasarkan materi, fungsi LPSE meliputi pengelolaan sistem informasi PBJ dan infrastrukturnya, pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna, serta pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan.

 

30. Ruang lingkup pengawasan internal PBJP meliputi:

a. Pelaksanaan tender

b. Penetapan pemenang

c. Pemenuhan nilai manfaat

d. Pemberian sanksi

e. Penyelesaian sengketa

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Berdasarkan materi, ruang lingkup pengawasan internal PBJP meliputi pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, kepatuhan terhadap peraturan, pencapaian TKDN, penggunaan produk dalam negeri, pencadangan paket untuk usaha kecil, dan pengadaan berkelanjutan.

 

 

31. Apa kepanjangan dari PBJP?

a. Pengadaan Barang Jaminan Pemerintah

b. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

c. Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah

d. Pengawasan Barang/Jasa Pemerintah

e. Pemantauan Barang/Jasa Pemerintah

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. PBJP adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang merupakan istilah resmi yang digunakan dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

 

32. Anggaran yang digunakan dalam PBJP berasal dari:

a. APBN saja

b. APBD saja

c. APBN/APBD

d. Dana swasta

e. Dana masyarakat

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Berdasarkan materi, PBJP dibiayai oleh APBN/APBD. Ini merupakan salah satu karakteristik utama yang membedakan pengadaan pemerintah dengan pengadaan swasta.

 

33. UKPBJ merupakan singkatan dari:

a. Unit Kerja Pelaksana Barang/Jasa

b. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

c. Unit Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa

d. Unit Kontrol Pengadaan Barang/Jasa

e. Unit Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, sesuai dengan yang disebutkan dalam materi.

 

34. PPK merupakan singkatan dari:

a. Petugas Pengadaan Kontrak

b. Pelaksana Pengadaan Kegiatan

c. Pejabat Pembuat Komitmen

d. Pejabat Pelaksana Kegiatan

e. Petugas Pembuat Keputusan

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen, sesuai dengan yang disebutkan dalam materi.

 

35. Siapa yang menetapkan PPK?

a. LKPP

b. Menteri

c. PA/KPA

d. Kepala Daerah

e. UKPBJ

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Berdasarkan materi, PPK ditetapkan oleh PA/KPA sebagai salah satu pelaku pengadaan.

 

36. Katalog elektronik terdiri dari:

a. Katalog nasional dan lokal

b. Katalog pusat dan daerah

c. Katalog nasional, sektoral, dan lokal

d. Katalog umum dan khusus

e. Katalog pemerintah dan swasta

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Berdasarkan materi, katalog elektronik terdiri dari katalog elektronik nasional, sektoral, dan lokal.

 

37. Tipe file yang digunakan dalam E-purchasing adalah:

a. SPSE

b. PMSE

c. UKPBJ

d. LPSE

e. LKPP

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) adalah sistem yang digunakan dalam transaksi e-purchasing.

 

38. Tim yang menyusun sasaran dan rencana kegiatan dalam Swakelola adalah:

a. Tim Persiapan

b. Tim Pelaksana

c. Tim Pengawas

d. Tim Perencanaan

e. Tim Pengelola

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah A. Berdasarkan materi, Tim Persiapan bertugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

 

39. Apakah kepanjangan dari LPSE?

a. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik

b. Layanan Pengadaan Secara Elektronik

c. Lembaga Pengelola Sistem Elektronik

d. Layanan Pengelola Sistem Elektronik

e. Lembaga Pelaksana Sistem Elektronik

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik, sesuai dengan yang disebutkan dalam materi.

 

40. Pihak yang bertugas melaksanakan pengawasan dalam Swakelola adalah:

a. Tim Persiapan

b. Tim Pelaksana

c. Tim Pengawas

d. Tim Pengelola

e. Tim Pemeriksa

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Tim Pengawas bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

 

41. PBJ secara elektronik dilakukan melalui sistem:

a. SPSE dan sistem pendukung

b. LPSE dan SPSE

c. UKPBJ dan SPSE

d. E-procurement saja

e. E-purchasing saja

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah A. Berdasarkan materi, PBJ secara elektronik dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

 

42. Apa yang dimaksud dengan E-marketplace dalam PBJP?

a. Toko online pemerintah

b. Sistem lelang elektronik

c. Pasar elektronik untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah

d. Sistem pembayaran elektronik

e. Katalog produk pemerintah

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. E-marketplace adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

 

43. Dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan dalam PBJP adalah:

a. Surat Tugas

b. Kontrak

c. Surat Penunjukan

d. Nota Dinas

e. Surat Perintah

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. Kontrak merupakan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan dalam PBJP.

 

44. BAST dalam PBJP merupakan singkatan dari:

a. Bukti Acara Serah Terima

b. Berita Acara Serah Terima

c. Berkas Acara Serah Terima

d. Bukti Administrasi Serah Terima

e. Berita Administrasi Serah Terima

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. BAST adalah Berita Acara Serah Terima, yang merupakan dokumen serah terima hasil pekerjaan.

 

45. SPPBJ adalah singkatan dari:

a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

b. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa

c. Surat Persetujuan Penyedia Barang/Jasa

d. Surat Pemberitahuan Penyedia Barang/Jasa

e. Surat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah A. SPPBJ adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

 

46. HPS merupakan singkatan dari:

a. Hasil Perhitungan Sementara

b. Harga Perkiraan Sendiri

c. Harga Penawaran Sistem

d. Hasil Penilaian Sistem

e. Harga Penetapan Sistem

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. HPS adalah Harga Perkiraan Sendiri yang ditetapkan oleh PPK.

 

47. APIP merupakan singkatan dari:

a. Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah

b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

c. Aparatur Pemeriksaan Internal Pemerintah

d. Aparat Pemeriksaan Internal Pemerintah

e. Aparatur Pengendalian Internal Pemerintah

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. APIP adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

 

48. KAK merupakan singkatan dari:

a. Ketentuan Acuan Kerja

b. Kerangka Acuan Kerja

c. Ketentuan Administrasi Kerja

d. Kerangka Administrasi Kerja

e. Ketentuan Awal Kerja

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

 

49. TKDN adalah singkatan dari:

a. Tingkat Komponen Dalam Negeri

b. Tingkat Kandungan Dalam Negeri

c. Tingkat Kualitas Dalam Negeri

d. Tingkat Kemampuan Dalam Negeri

e. Tingkat Ketersediaan Dalam Negeri

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah A. TKDN adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri.

 

50. Pokja Pemilihan merupakan singkatan dari:

a. Kelompok Pelaksana Pemilihan

b. Kelompok Pekerja Pemilihan

c. Kelompok Kerja Pemilihan

d. Kelompok Pengelola Pemilihan

e. Kelompok Pengawas Pemilihan

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Pokja Pemilihan adalah Kelompok Kerja Pemilihan yang bertugas melaksanakan pemilihan Penyedia.

 

51. Dalam sebuah proyek pengadaan, ditemukan bahwa penyedia memiliki hubungan keluarga dengan PPK namun tidak terlibat langsung dalam perusahaan. Bagaimana status pertentangan kepentingan dalam kasus ini?

a. Tidak ada pertentangan kepentingan karena tidak terlibat langsung

b. Terdapat pertentangan kepentingan dan harus diganti penyedianya

c. Perlu dievaluasi lebih lanjut oleh APIP

d. Harus dilaporkan ke LKPP untuk penilaian

e. PPK harus mengundurkan diri dari proyek tersebut

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Berdasarkan materi, pertentangan kepentingan perlu dievaluasi dari berbagai aspek. Meskipun tidak terlibat langsung dalam perusahaan, hubungan keluarga dapat berpotensi mempengaruhi objektivitas. APIP perlu mengevaluasi sejauh mana pengaruh hubungan tersebut terhadap proses pengadaan.

 

52. Seorang PPK menerima dokumen penawaran dari penyedia dengan nilai 15% di bawah HPS. Aspek apa yang harus dipertimbangkan PPK?

a. Langsung menerima karena menguntungkan negara

b. Menolak karena terlalu rendah

c. Menganalisis kewajaran harga dan kemampuan penyedia

d. Meminta persetujuan PA/KPA

e. Melakukan tender ulang

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. PPK harus menganalisis kewajaran harga dan kemampuan penyedia karena harga murah tidak selalu berarti menguntungkan. Perlu dipastikan bahwa penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan kualitas yang diharapkan pada harga tersebut.

 

53. Dalam proses pengadaan barang, ditemukan spesifikasi teknis yang mengarah pada produk tertentu. Tindakan apa yang tepat dilakukan?

a. Melanjutkan proses karena sudah sesuai kebutuhan

b. Membatalkan proses pengadaan

c. Merevisi spesifikasi agar lebih umum dan tidak mengarah pada produk tertentu

d. Meminta dispensasi ke LKPP

e. Mengubah metode pengadaan

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Sesuai prinsip PBJP yaitu terbuka dan bersaing, spesifikasi teknis tidak boleh mengarah pada produk tertentu. Spesifikasi harus direvisi agar lebih umum dan memberi kesempatan yang sama pada semua penyedia yang mampu.

 

54. Sebuah paket pekerjaan konstruksi membutuhkan tim konsultan perencana. Pada tahap tender pelaksanaan konstruksi, konsultan perencana tersebut mengajukan penawaran. Apa yang harus dilakukan Pokja Pemilihan?

a. Menerima penawaran karena sudah mengenal pekerjaan

b. Menggugurkan penawaran karena terjadi pertentangan kepentingan

c. Meminta persetujuan PPK

d. Mengizinkan jika nilainya lebih murah

e. Meminta pendapat LKPP

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. Berdasarkan materi, konsultan perencana tidak boleh menjadi pelaksana konstruksi yang direncanakannya (kecuali Pekerjaan Terintegrasi) karena termasuk dalam pertentangan kepentingan.

 

55. Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang, terjadi Force Majeure yang mengakibatkan keterlambatan. Urutan tindakan yang tepat adalah:

a. Pemberian sanksi - pemutusan kontrak - pengenaan denda

b. Pemberitahuan tertulis - verifikasi - persetujuan PPK - addendum kontrak

c. Pemutusan kontrak - pengenaan denda - pencairan jaminan

d. Addendum kontrak - sanksi - pemutusan

e. Verifikasi - pemutusan - sanksi

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. Dalam kasus Force Majeure, prosedur yang benar adalah pemberitahuan tertulis dari penyedia, verifikasi kejadian oleh PPK, persetujuan PPK jika terbukti, kemudian dilakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan waktu pelaksanaan.

 

56. Diketahui ada 3 paket pengadaan dengan nilai:

Paket A: Rp 180 juta

Paket B: Rp 220 juta

Paket C: Rp 150 juta

Siapa yang berwenang melaksanakan E-purchasing untuk ketiga paket tersebut?

a. Pejabat Pengadaan untuk semua paket

b. PPK untuk semua paket

c. Pejabat Pengadaan untuk paket A dan C, PPK untuk paket B

d. PPK untuk paket A dan C, Pejabat Pengadaan untuk paket B

e. Pokja Pemilihan untuk semua paket

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Berdasarkan materi, E-purchasing untuk nilai di atas Rp 200 juta dilaksanakan oleh PPK (paket B), sedangkan di bawah Rp 200 juta oleh Pejabat Pengadaan (paket A dan C).

 

57. Dalam proses tender ditemukan indikasi persekongkolan antar penyedia. Area hukum apa yang terlibat dalam penanganannya?

a. Hukum Perdata saja

b. Hukum Pidana saja

c. Hukum Administrasi Negara saja

d. Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Pidana

e. Hukum Perdata dan Hukum Administrasi

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah D. Persekongkolan dalam tender masuk dalam wilayah Hukum Persaingan Usaha karena menghilangkan persaingan sehat, dan dapat masuk wilayah Hukum Pidana jika terdapat unsur pidana.

 

58. Analisis berikut mana yang TIDAK termasuk pengadaan berkelanjutan?

a. Penggunaan material ramah lingkungan

b. Pemberdayaan usaha lokal

c. Pemilihan produk dengan harga termurah

d. Efisiensi penggunaan energi

e. Penggunaan teknologi hemat air

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Pemilihan produk dengan harga termurah tidak mencerminkan konsep pengadaan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek ekonomi (nilai manfaat), sosial, dan lingkungan secara seimbang.

 

59. Dalam proses Swakelola Tipe I, terjadi keterlambatan pelaksanaan. Siapa yang bertanggung jawab dan apa tindakan yang tepat?

a. Tim Persiapan - Membuat jadwal baru

b. Tim Pelaksana - Melaporkan kepada Tim Pengawas dan mengajukan revisi jadwal

c. Tim Pengawas - Memberikan sanksi

d. PPK - Memutuskan kontrak

e. PA/KPA - Mengganti tim pelaksana

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. Tim Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan harus melaporkan kendala kepada Tim Pengawas serta mengajukan revisi jadwal jika diperlukan.

 

60. Sebuah instansi akan melakukan pengadaan dengan nilai Pagu Anggaran Rp 95 miliar untuk pengadaan barang. Siapa yang berwenang menetapkan pemenang?

a. PA/KPA

b. PPK

c. Pokja Pemilihan

d. Menteri/Kepala Lembaga

e. LKPP

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Untuk pengadaan barang dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp 100 miliar, penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan.

 

61. Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi terjadi perselisihan antara PPK dan penyedia. Urutkan mekanisme penyelesaian yang tepat:

1) Musyawarah

2) Mediasi

3) Arbitrase

4) Pengadilan

5) Dewan Sengketa Konstruksi

 

a. 1-2-3-4-5

b. 1-2-5-3-4

c. 1-5-2-3-4

d. 5-1-2-3-4

e. 1-3-2-4-5

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. Urutan penyelesaian sengketa konstruksi dimulai dari musyawarah, mediasi, Dewan Sengketa Konstruksi, arbitrase (BANI), dan terakhir pengadilan.

 

62. Seorang PPK akan melakukan konsolidasi pengadaan untuk efisiensi. Pertimbangan apa yang harus diperhatikan?

a. Hanya nilai anggaran

b. Hanya lokasi pekerjaan

c. Hanya jenis pekerjaan

d. Nilai anggaran, beban kerja, dan lokasi

e. Beban kerja dan waktu pelaksanaan

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah D. Konsolidasi pengadaan harus mempertimbangkan nilai anggaran, beban kerja, dan lokasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

 

63. Dalam pengadaan barang ditemukan produk dengan TKDN 45% dan produk dengan TKDN 35%. Jika spesifikasi teknis keduanya memenuhi, mana yang harus dipilih?

a. TKDN 35% karena lebih murah

b. TKDN 45% karena di atas 40%

c. Tergantung harga masing-masing

d. Perlu tender ulang

e. Harus impor saja

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah B. Berdasarkan kebijakan PBJP, wajib menggunakan produk dalam negeri jika terdapat produk dengan TKDN+BMP minimal 40%.

 

64. Pokja Pemilihan menerima sanggah dari peserta tender yang kalah. Analisis proses yang tepat:

a. Langsung menolak karena sudah ada pemenang

b. Meneruskan ke PPK untuk dijawab

c. Memeriksa substansi sanggah dan menjawab dengan data dukung

d. Membatalkan proses tender

e. Meminta pendapat PA/KPA

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Pokja Pemilihan wajib memeriksa substansi sanggah dan memberikan jawaban disertai bukti/data pendukung yang valid.

 

65. Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi, ditemukan bahwa salah satu tim ahli yang diusulkan sedang terlibat dalam 3 paket pekerjaan lain. Tindakan apa yang tepat?

a. Menggugurkan penawaran

b. Meminta penggantian personel

c. Menganalisis beban kerja dan jadwal pelaksanaan

d. Menerima karena menunjukkan pengalaman

e. Meminta persetujuan PPK

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Perlu dianalisis beban kerja dan jadwal pelaksanaan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih yang dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan.

 

66. Sebuah UKPBJ akan melakukan reorganisasi. Aspek apa yang harus dipertimbangkan?

a. Hanya beban kerja pengadaan

b. Hanya struktur organisasi

c. Beban kerja, kompetensi SDM, dan kompleksitas pengadaan

d. Hanya ketersediaan SDM

e. Hanya anggaran yang tersedia

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Reorganisasi UKPBJ harus mempertimbangkan beban kerja pengadaan, kompetensi SDM yang tersedia, dan kompleksitas pengadaan yang ditangani.

 

67. Dalam pelaksanaan kontrak tahun jamak, terjadi pengurangan anggaran pada APBN/APBD tahun berikutnya. Analisis tindakan yang tepat:

a. Kontrak langsung diputus

b. Menunggu anggaran tahun depan

c. Revisi kontrak sesuai ketersediaan anggaran

d. Tetap melanjutkan dengan anggaran existing

e. Mencari sumber dana lain

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Kontrak harus direvisi menyesuaikan ketersediaan anggaran karena kontrak tidak boleh melebihi pagu anggaran yang tersedia.

 

68. PPK menerima hasil pekerjaan dari penyedia, namun ada beberapa item yang belum sesuai spesifikasi. Urutan tindakan yang tepat:

a. Menolak seluruh pekerjaan - putus kontrak

b. Menerima sebagian - mengenakan denda

c. Membuat berita acara - meminta perbaikan - evaluasi ulang

d. Mencairkan jaminan - mengenakan denda

e. Menerima seluruhnya dengan catatan

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. PPK harus membuat berita acara ketidaksesuaian, meminta penyedia melakukan perbaikan, kemudian melakukan evaluasi ulang setelah perbaikan.

 

69. Pada tahap persiapan pengadaan, PPK diminta menyusun spesifikasi teknis. Pertimbangan apa yang perlu diperhatikan?

a. Hanya standar produk yang diinginkan

b. Hanya harga pasar

c. Standar produk, ketersediaan di pasar, dan TKDN

d. Hanya TKDN

e. Hanya ketersediaan di pasar

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Dalam menyusun spesifikasi teknis, PPK harus mempertimbangkan standar produk yang dibutuhkan, ketersediaan di pasar, dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

 

70. Seorang pejabat pengadaan melakukan pembelian melalui toko daring. Apa yang harus diperhatikan?

a. Hanya harga terendah

b. Hanya rating penjual

c. Spesifikasi, harga, dan kredibilitas penyedia

d. Hanya waktu pengiriman

e. Hanya metode pembayaran

 

Pembahasan:

Jawaban yang benar adalah C. Dalam pembelian melalui toko daring, pejabat pengadaan harus memperhatikan kesesuaian spesifikasi, kewajaran harga, dan kredibilitas penyedia untuk menjamin kualitas pengadaan.