Pengadaan Untuk Publik: Refleksi dan Pengetahuan

📚 *REVOLUSI PERENCANAAN PENGADAAN 2024!* 🚀 *"Smart Procurement Planning: Panduan Lengkap Perencanaan Pengadaan Era Digital"* Karya:  👨‍🏫 Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp 👨‍🏫 Hernaning Rangga Dhtya Utama, SKM., MKM 🎯 *5 PROSES UTAMA YANG ANDA KUASAI:* 1️⃣ Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 2️⃣ Analisis Pasar 3️⃣ Pemaketan Pengadaan   4️⃣ Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK & Perkiraan Harga 5️⃣ Pengumuman Pengadaan 👥 *BUKU INI UNTUK ANDA YANG:* 🏛️ Pejabat Pengadaan Pemerintah 🏢 Manajer Procurement Swasta 🏥 Kepala Logistik RS 🎓 Direktur Pengadaan Pendidikan 🏭 Procurement Specialist Manufaktur ⚡ Supply Chain Manager Energi 🏗️ Project Manager Konstruksi 🏦 Procurement Officer Keuangan 🌱 Sustainability Officer 🚀 Startup Founder 📦 *BONUS EKSKLUSIF VIA QR CODE:* ✨ 50+ Template Dokumen Customizable 🎮 Simulasi Smart Procurement 📱 E-learning "Digital Transformation" 🎓 Webinar Eksklusif dengan Pakar 🔄 Update Konten Setiap 2 Minggu! 💎 *MANFAAT N...

 Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. Pengelola Pengadaan Ahli Madya, BMKG RI, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI, Probity Advisor LKPP RI, Anggota Tim Perumus Peraturan LKPP RI, Ahli Penyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa, dan Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa Transformasi Delik Korupsi: Analisis Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia Abstrak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah secara fundamental pendekatan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan dihapuskannya frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), MK menetapkan bahwa pembuktian kerugian keuangan negara harus didasarkan pada kerugian nyata (actual loss), bukan lagi potensi kerugian (potential loss). Artikel ini menganalisis implikasi yuridis dari putusan tersebut, ter...

  RANCANGAN BIMTEK E-KATALOG V6: MENGOPTIMALKAN PENGADAAN MELALUI PERENCANAAN SERTA NEGOSIASI  DAN MINI KOMPETISI Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. Pengelola Pengadaan Ahli Madya, BMKG RI, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI, Probity Advisor LKPP RI, Anggota Tim Perumus Peraturan LKPP RI, Ahli Penyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa, dan Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa Seiring dengan peluncuran E-Katalog versi 6 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kebutuhan akan pemahaman komprehensif terhadap fitur-fitur baru dan optimalisasi perencanaan e-purchasing semakin mendesak. Untuk menjawab tantangan ini, dirancanglah sebuah program Bimbingan Teknis (Bimtek) yang tidak hanya memperkenalkan pembaruan sistem, tetapi juga memperkuat fondasi perencanaan pengadaan dan implementasi mini kompetisi. Program bimtek berdurasi 16 jam pelajaran ini dirancang dengan pendekatan "blended learning", menggabungkan pengenalan teknologi baru ...

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level 1 Jenis Kompetensi: Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Soal ini dibuat dengan menggunakan bahan dari Modul Pelatihan Pusdiklat LKPP Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. Pengelola Pengadaan Ahli Madya, BMKG RI, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI, Probity Advisor LKPP RI, Anggota Tim Perumus Peraturan LKPP RI, Ahli Penyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa, dan Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa  1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah: a.     Kegiatan pembelian barang oleh pemerintah b.     Proses pengadaan barang untuk keperluan negara c.     Kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai APBN/APBD sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan d.     Proses lelang pengadaan barang pemerintah e.     Mekanisme pembelian barang untuk...