Pengadaan Untuk Publik: Refleksi dan Pengetahuan

  https://youtu.be/GRsU2kr96pY?si=8l352rZH0_TnNI1A 🔥 BEST SELLER 2024: BUKU WAJIB PRAKTISI PENGADAAN! 🔥 Assalamualaikum Bapak/Ibu PPK dan Praktisi Pengadaan yang terhormat 🙏 Kabar gembira! Sudah tersedia buku terbaru: "TRANSFORMASI PENGENDALIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA" Karya: Agus Arif Rakhman, M.M. CPSp. "Selamat pagi para profesional pengadaan Indonesia! [Pembuka - Identifikasi Masalah] Sebagai praktisi pengadaan, kita semua tahu bagaimana rasanya: - Program mutu yang tidak selaras dengan pelaksanaan - Dokumentasi adendum yang membingungkan  - Kekhawatiran menghadapi pemeriksaan - Dan yang paling menguras energi: risiko temuan audit [Pengenalan Solusi] Saya Agus Arif Rakhman hadir dengan solusi revolusioner: 'Transformasi Pengendalian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa'. [Keunggulan Utama] Yang membuat buku ini istimewa? FORMASI KENDALI! Sebuah teknik inovatif yang mengoptimalkan Program Mutu dan Rencana Mutu Konstruksi melalui Taktik 3 Titik Kritis Waktu.

  *Open Pre-Order buku terbaru terkait perencanaan pengadaan* 📚 *Revolusi Perencanaan Pengadaan untuk Semua Sektor!* 🌐 *"Smart Procurement Planning: Panduan Lengkap Perencanaan Pengadaan Era Digital"* oleh Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. *Ulasan Praktis 5 (lima) Dokumen Utama Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengembangan Mockup Database Perencanaan berbasis AI dan IoT* *Konsep 5 Proses Utama Perencanaan Pengadaan:* 1.      Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 2.      Analisis Pasar 3.      Pemaketan Pengadaan 4.      Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK Dan Perkiraan Harga 5.      Pengumuman Pengadaan Apakah Anda termasuk dalam kategori berikut? 🏛️ Pejabat Pengadaan Pemerintah 🏢 Manajer Procurement Perusahaan Swasta 🏥 Kepala Logistik Rumah Sakit 🏫 Direktur Pengadaan Institusi Pendidikan 🏭 Procurement Specialist Industri Manufaktur 🛢️ Supply Chain Manager Sektor Energi 🏗️ Project Manager Konstruksi 🏦 Procurement Officer Lem

  Perlindungan Hukum atas Kebijakan dan Keputusan Pelaku Pengadaan: Analisis Yuridis Pembatasan Kriminalisasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3 November 2024   I. Pendahuluan Dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, Pelaku Pengadaan—yang meliputi PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan—memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan dan keputusan strategis demi kelancaran proses pengadaan. Namun, seringkali timbul kekhawatiran akan potensi kriminalisasi atas kebijakan yang diambil. Artikel ini menganalisis landasan hukum yang melindungi kebijakan dan keputusan Pelaku Pengadaan dari kriminalisasi, sepanjang tidak terdapat unsur gratifikasi, suap, atau kerugian negara yang nyata. II. Landasan Hukum Perlindungan Kebijakan A. Kerangka Konstitusional dan Legislatif UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 22: Kewenangan diskresi untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan Pasal 23: Tujuan diskresi untuk mengisi kekosongan hukum dan membe

  Dialektika Pengadaan: Memaknai Ruang Profesionalisme Dalam Bingkai Regulasi Oleh: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. Selamat pagi para profesional pengadaan yang saya hormati. Izinkan saya mengajak kita semua melakukan refleksi mendalam tentang sebuah paradoks profesionalisme dalam ruang birokrasi kita. Ketika sebuah profesi dihadapkan pada dualisme: antara tuntutan kecepatan eksekusi dan kehati-hatian prosedural. Bukankah ini sebuah konstruksi sistemik yang perlu kita maknai bersama? Mari kita elaborasi beberapa dimensi penting: Konstruksi Profesionalisme Kita adalah aparatur yang dituntut profesional Profesionalisme berarti keberanian mengambil keputusan Keputusan harus berbasis pada kompetensi dan integritas Namun ruang interpretasi selalu ada dalam setiap kebijakan Dimensi Sistemik Sistem yang ada menciptakan ruang multi-tafsir Perbedaan interpretasi adalah keniscayaan Diskresi adalah bagian dari profesionalisme Professional judgment memerlukan perlindungan