Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan Ketentuan Terbaru

 

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Ditulis oleh: Agus Arif Rakhman, M.M.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara. BMN adalah semua barang yang diperoleh dari hasil APBN, APBD, hibah, bantuan sosial, dan sumber lain yang sah, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional¹. BMN harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.

Untuk mengatur pengelolaan BMN, Kementerian Keuangan telah menerbitkan beberapa peraturan terbaru, antara lain:

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain². Peraturan ini mengatur tentang asal-usul, kriteria, proses, dan tata cara pengelolaan BMN yang berasal dari aset lain-lain, seperti barang sitaan, barang rampasan, barang temuan, barang titipan, dan barang yang diperoleh dari kegiatan operasional pemerintah. Peraturan ini juga mengatur tentang peran dan tanggung jawab Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai badan layanan umum yang bertugas mengelola BMN yang berasal dari aset lain-lain.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara³. Peraturan ini mengatur tentang tujuan, jenis, syarat, prosedur, dan mekanisme pemanfaatan BMN oleh pihak lain, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Peraturan ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban pihak yang memanfaatkan BMN, serta pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran. Pemanfaatan BMN dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan nilai ekonomi BMN, serta mendukung kegiatan pemerintah dan masyarakat.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara⁴. Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, tugas, wewenang, dan tanggung jawab LMAN dalam pengelolaan BMN, yang meliputi aset kelolaan dan aset konsultasi. Aset kelolaan adalah BMN yang dikelola oleh LMAN berdasarkan perjanjian kerja sama dengan instansi pemerintah lain. Aset konsultasi adalah BMN yang dikelola oleh instansi pemerintah lain dengan bantuan konsultasi dari LMAN. Peraturan ini juga mengatur tentang penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan pengelolaan BMN oleh LMAN.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, diharapkan pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan lebih tertib, transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan negara dan masyarakat.

Jenis BMN adalah berdasarkan sumber perolehan, fungsi, dan golongan. Berdasarkan sumber perolehan, BMN dapat dibedakan menjadi¹:

• BMN yang diperoleh dari hasil APBN atau APBD, yaitu barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah.
• BMN yang berasal dari perolehan lain yang sah, yaitu barang yang diperoleh dari sumber lain yang sah, seperti hibah, bantuan sosial, sitaan, rampasan, temuan, titipan, atau kegiatan operasional pemerintah.

Berdasarkan fungsi, BMN dapat dibedakan menjadi²:

• BMN yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, yaitu barang yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, seperti gedung, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan kantor.
• BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, yaitu barang yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, seperti tanah, bangunan, dan barang seni.

Berdasarkan golongan, BMN dapat dibedakan menjadi³:

• BMN golongan I, yaitu tanah dan bangunan.
• BMN golongan II, yaitu peralatan dan mesin.
• BMN golongan III, yaitu persediaan.
• BMN golongan IV, yaitu barang berharga lainnya, seperti barang seni, barang antik, dan barang bersejarah.

 

Jenis pemanfaatan BMN oleh pihak lain adalah sebagai berikut¹:

• Sewa: Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai².
• Pinjam Pakai: Pemanfaatan BMN oleh pihak lain tanpa imbalan uang tunai dan tanpa mengubah bentuk, fungsi, dan tujuan BMN².
• Kerja Sama Pemanfaatan (KSP): Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dengan memberikan imbalan berupa uang tunai dan/atau non-uang tunai, serta dapat mengubah bentuk, fungsi, dan tujuan BMN sesuai dengan perjanjian kerja sama².
• Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG): Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dengan membangun atau menyediakan bangunan dan fasilitas di atas tanah milik negara, kemudian menyerahkan atau menerima hak guna bangunan dan fasilitas tersebut selama jangka waktu tertentu².
• Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI): Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dengan melakukan kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, yang meliputi penyediaan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan infrastruktur².
• Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI): Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dengan memberikan hak pengelolaan atas BMN kepada badan usaha untuk mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur².

 

Cara pengelolaan BMN yang berasal dari aset lain-lain adalah sebagai berikut¹:

• Penetapan status penggunaan: BMN aset lain-lain yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dapat ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan atau Kementerian/Lembaga selaku counterpart. BMN aset lain-lain yang tidak dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dapat ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan untuk diserahkan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai badan layanan umum yang bertugas mengelola BMN aset lain-lain.
• Pemanfaatan: BMN aset lain-lain yang telah ditetapkan status penggunaannya dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau masyarakat dengan memberikan imbalan berupa uang tunai dan/atau non-uang tunai. Jenis pemanfaatan BMN aset lain-lain meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur, dan kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur.
• Pengamanan dan pemeliharaan: BMN aset lain-lain yang telah ditetapkan status penggunaannya harus diamankan dan dipelihara oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau masyarakat yang memanfaatkan BMN aset lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pemindahtanganan: BMN aset lain-lain yang telah ditetapkan status penggunaannya dapat dipindahtangankan oleh Menteri Keuangan atau Kementerian/Lembaga selaku counterpart kepada pihak lain dengan syarat dan prosedur yang ditentukan. Jenis pemindahtanganan BMN aset lain-lain meliputi penjualan, hibah, tukar menukar, dan penyerahan.
• Pemusnahan: BMN aset lain-lain yang telah ditetapkan status penggunaannya dapat dimusnahkan oleh Menteri Keuangan atau Kementerian/Lembaga selaku counterpart apabila BMN aset lain-lain tersebut tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dipindahtangankan karena rusak, usang, atau tidak bernilai ekonomis. Pemusnahan BMN aset lain-lain dilakukan dengan cara fisik atau non-fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Penghapusan: BMN aset lain-lain yang telah ditetapkan status penggunaannya dapat dihapuskan oleh Menteri Keuangan atau Kementerian/Lembaga selaku counterpart apabila BMN aset lain-lain tersebut hilang, dicuri, atau tidak diketahui keberadaannya. Penghapusan BMN aset lain-lain dilakukan dengan cara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Penatausahaan: BMN aset lain-lain yang telah ditetapkan status penggunaannya harus ditatausahakan oleh Direktur dalam rangka penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum Negara dan pejabat struktural yang menerima pelimpahan wewenang pada Kementerian/Lembaga selaku counterpart dalam rangka penyusunan laporan BMN aset lain-lain. Penatausahaan BMN aset lain-lain dilakukan dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan BMN aset lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian cara pengelolaan BMN yang berasal dari aset lain-lain. Semoga bermanfaat.

¹: PMK No. 53/PMK.06/2021 - JDIH BPK RI

 Pemesanan buku karya *Agus Arif Rakhman, M.M.* dapat dilakukan melalui:

• Link Mbizmarket Toko Daring LKPP https://www.mbizmarket.co.id/p/arifbook 

• Link official store  Shopee: https://bit.ly/buku_agusarifrakhman_shopee 

• Link official store Tokopedia: https://bit.ly/buku_agusarifrakhman_tokopedia 

• Pemesanan melalui Whatsapp dengan Nina 081556650310

Tiktok @agusarifrakhman1