Mengapa Green Procurement Adalah Kunci Masa Depan Keberlanjutan di Indonesia: Peran Vital Instansi Pemerintah dan BUMN?
Mengapa Green Procurement
Adalah Kunci Masa Depan Keberlanjutan di Indonesia: Peran Vital Instansi
Pemerintah dan BUMN?
Bandung, 9 Juni 2024
Penulis:
Agus Arif Rakhman, M.M.
Bayangkan sebuah dunia di mana setiap keputusan pengadaan tidak hanya
menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan.
Inilah visi yang ingin dicapai melalui green procurement. Di Indonesia,
langkah-langkah ini mulai diadopsi oleh instansi pemerintah dan BUMN untuk
membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Pendahuluan
Pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan atau green procurement
adalah pendekatan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam proses
pengadaan, bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan
mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab. Di Indonesia, pentingnya
implementasi green procurement semakin diakui oleh berbagai instansi pemerintah
dan BUMN.
Mengapa
Green Procurement Penting: Penjelasan 5W1H
1. What (Apa) Green procurement adalah praktik pengadaan yang memperhitungkan dampak
lingkungan dalam setiap tahap proses pengadaan. Ini bukan hanya tentang membeli
produk yang ramah lingkungan, tetapi juga tentang mengintegrasikan prinsip
keberlanjutan dalam keseluruhan rantai pasokan. Tujuannya adalah untuk
mengurangi jejak karbon, menghemat sumber daya alam, dan mendukung ekonomi
sirkular yang mengurangi limbah dan mengoptimalkan penggunaan material.
2. Why (Mengapa) Pentingnya green procurement terletak pada kemampuannya untuk mengatasi
berbagai masalah lingkungan yang semakin mendesak, seperti perubahan iklim,
deforestasi, dan pencemaran. Dengan mengadopsi praktik pengadaan berkelanjutan,
organisasi dapat:
- Mengurangi
Jejak Karbon: Melalui pembelian produk dengan emisi karbon rendah dan penggunaan
energi terbarukan dalam proses produksi.
- Menghemat
Sumber Daya: Memanfaatkan bahan daur ulang dan memperpanjang siklus hidup
produk untuk mengurangi penggunaan bahan baku baru.
- Mendukung
Ekonomi Sirkular: Mengurangi limbah melalui desain produk yang dapat didaur ulang
dan didaur ulang kembali ke dalam siklus produksi.
3. Who (Siapa) Green procurement melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk:
- Pemerintah dan
Instansi Pemerintah: Sebagai pembeli utama, pemerintah memiliki pengaruh besar dalam
mengarahkan pasar menuju praktik berkelanjutan.
- BUMN (Badan
Usaha Milik Negara): Sebagai entitas besar dengan dampak ekonomi dan lingkungan yang
signifikan, BUMN seperti PT Pertamina dan PT Pupuk Indonesia berperan
penting dalam memimpin implementasi green procurement.
- Vendor dan
Pemasok: Harus
mematuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh pembeli untuk
memastikan seluruh rantai pasokan ramah lingkungan.
4. Where (Di Mana) Praktik green procurement dapat diimplementasikan di seluruh organisasi,
mulai dari kantor pusat hingga fasilitas produksi dan rantai pasokan.
Implementasi ini berlaku pada setiap tahap proses pengadaan, dari perencanaan
hingga pemilihan vendor dan pengelolaan kontrak.
5. When (Kapan) Green procurement harus diterapkan secara terus-menerus sebagai bagian
dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Momen penting untuk memulai atau
memperkuat implementasi ini termasuk saat:
- Penyusunan
Kebijakan Baru: Mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kebijakan
pengadaan.
- Pembaharuan
Kontrak: Memasukkan
persyaratan lingkungan dalam kontrak dengan pemasok.
- Evaluasi
Kinerja: Menggunakan
indikator kinerja utama (KPI) untuk mengukur kemajuan dan dampak dari
praktik green procurement.
6. How (Bagaimana) Implementasi green procurement melibatkan beberapa langkah strategis:
- Penyusunan
Kebijakan dan Pedoman: Membuat kebijakan pengadaan yang menekankan pentingnya
keberlanjutan.
- Identifikasi
Produk/Jasa Prioritas: Menentukan kategori produk yang memiliki dampak lingkungan
terbesar untuk diutamakan dalam pengadaan hijau.
- Integrasi
Kriteria Lingkungan: Menetapkan kriteria dan persyaratan lingkungan dalam proses
pemilihan vendor dan evaluasi penawaran.
- Pelibatan
Pemangku Kepentingan: Mengadakan komunikasi dan pelatihan untuk memastikan semua pihak
terkait memahami dan mendukung kebijakan ini.
- Monitoring dan
Evaluasi: Mengembangkan
sistem monitoring untuk mengukur dan melaporkan kemajuan implementasi
green procurement.
Dengan penerapan green procurement, organisasi dapat memainkan peran
aktif dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan memastikan operasi bisnis
yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Lanjutan artikel ini dapat diunduh gratis di
Komentar
Posting Komentar