Postingan

Menampilkan postingan dari Juni, 2024

Tugas Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda dan Ahli Madya dalam “Pendampingan”

Gambar
  Bandung, 27 Juni 2024 Dikontribusikan Untuk Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Tidak diperjualbelikan, siapapun dapat menyebarkan e-book ini tanpa perlu izin Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M. Pengelola Pengadaan Ahli Madya BMKG RI – Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan LKPP RI – Probity Advisor LKPP RI – Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa Pendahuluan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan proses pengadaan di instansi pemerintah. Dengan adanya peraturan yang jelas, seperti yang diatur dalam PermenpanRB No. 29 Tahun 2020, PPBJ diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tugas-tugas spesifik yang diemban oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda dan Ahli Madya, khususnya dalam konteks pendampingan. Maksud dan Tujuan Artikel ini disusun dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tanggung jawab Pengelola Pengadaan Barang

Mengungkap Kerugian Negara – Pembelaan Terhadap Kriminalisasi Pengadaan Barang/Jasa

Gambar
  Bandung, 23 Juni 2024 Dikontribusikan Untuk Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Tidak diperjualbelikan, siapapun dapat menyebarkan e-book ini tanpa perlu izin Daftar Isi Mengungkap Kerugian Negara – Pembelaan Terhadap Kriminalisasi Pengadaan Barang/Jasa . 1 Daftar Isi 2 Kata Pengantar . 5 10 Quotes Penting dari E-Book "Mengungkap Kerugian Negara: Pembelaan Terhadap Kriminalisasi Pengadaan Barang dan Jasa" 6 Bab 1: Kata Pengantar . 8 Tujuan dan Manfaat E-Book . 8 Penegasan Penulis tentang Pandangan Pribadi 8 Struktur Buku . 9 Kesimpulan . 10 Bab 2: Pendahuluan . 11 Latar Belakang Pengadaan Barang dan Jasa . 11 Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas . 11 Definisi dan Dampak Kriminalisasi Pengadaan . 11 Studi Kasus: Contoh Kriminalisasi dalam Pengadaan Publik . 12 Teori dan Praktik Terbaik dalam Pengadaan Publik . 13 Kesimpulan . 13 Bab 3: Kriminalisasi Pengadaan Barang dan Jasa . 14 Definisi Kriminalisasi 14 Dampak Kriminalisasi