Jabfung Pengelola Pengadaan b/j WAJIB menjadi anggota “Ikatan Fungsional...

-




Fungsional pengelola pengadaan barang/jasa wajib menjadi anggota organisasi profesi “ikatan fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI)

Sesuai amanah Permenpan RB Nomor 29/2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 54 Ayat 4

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membedah Rahasia Dokumen Referensi Harga: Panduan Lengkap Menyusun Prompt untuk Pengadaan Barang yang Efektif dan Transparan

-
Gambar
  Membedah Rahasia Dokumen Referensi Harga: Panduan Lengkap Menyusun Prompt untuk Pengadaan Barang yang Efektif dan Transparan Bandung, 2 Agustus 2024 Dikontribusikan Untuk Pemerintah Republik Indonesia Tidak diperjualbelikan, siapapun dapat menyebarkan e-book ini tanpa perlu izin     Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M. Pengelola Pengadaan Ahli Madya BMKG RI – Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan LKPP RI – Probity Advisor LKPP RI – Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa   Dalam era digitalisasi dan transparansi pemerintahan, proses pengadaan barang dan jasa menjadi sorotan utama publik. Salah satu aspek krusial dalam proses ini adalah penyusunan dokumen referensi harga yang akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, bagaimana cara menyusun dokumen semacam itu dengan efisien dan efektif? Jawabannya terletak pada penggunaan "prompt" yang tepat.   Prompt, dal...
Baca selengkapnya

4 Langkah Strategis Pembuatan Etalase Produk Konstruksi Katalog Elekronik

-
Gambar
  4 Langkah Strategis Pembuatan Etalase Produk Konstruksi Katalog Elekronik   artikel ini adalah bagian kecil dari BUKU KERJA E-PURCHASING, buku terbaru karya saya yang akan segera rilis, sengaja saya bagikan artikel ini atas permintaan banyak kalangan, semoga tulisan ini menjadi bagian sumbangsih saya dalam pembangunan di Indonesia menuju perubahan yang lebih baik, edisi lengkapnya, silahkan nantikan pada buku saya Ditulis oleh: Agus Arif Rakhman, M.M. Konsep besarnya adalah PA/KPA atas identifikasi end user bidang konstruksi terkait menetapkan kategori produk konstruksi, kemudian diteruskan oleh PPK bidang konstruksi terkait untuk menyusun spesifikasi teknis dan komponen RAB, barulah dibuatkan etalase di katalog, sehingga penyedia jasa konstruksi akan mengikuti “produk konstruksi” yang sudah diumumkan dan ditetapkan spesifikasi teknis dalam bentuk produk-produk konstruksi, persis seperti kita membeli property lewat online shop ...
Baca selengkapnya

Mengulas SE Kepala LKPP No 3 Tahun 2024 Tentang Panduan Penyelenggaraan E-Purchasing Katalog Melalui Metode Mini-Kompetisi Bagi PPK dan PP

-
Gambar
  Mengulas SE Kepala LKPP No 3 Tahun 2024 Tentang Panduan Penyelenggaraan E-Purchasing Katalog Melalui Metode Mini-Kompetisi Bagi PPK dan PP Bandung, 28 Juli 2024 Dikontribusikan Untuk Pemerintah Republik Indonesia Tidak diperjualbelikan, siapapun dapat menyebarkan e-book ini tanpa perlu izin Executive Summary E-Purchasing Katalog Melalui Metode Mini Kompetisi Pengantar Sebagai seorang profesional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, saya merasa perlu untuk menulis ulang SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2024 ini, meskipun secara pribadi saya memiliki pandangan yang berbeda tentang efektivitas metode mini kompetisi dalam e-purchasing. Dalam buku saya, "Buku Kerja E-Purchasing", saya mengadvokasi penggunaan strategi negosiasi dalam pelaksanaan e-purchasing. Menurut pengalaman dan analisis saya, pendekatan negosiasi teknis dan harga cenderung memberikan hasil yang lebih komprehensif dalam mencapai value for money dan tuj...
Baca selengkapnya