Tahap Persiapan Pengadaan Versi Pepres 16/2018

Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui
oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk
Pengadaan Barang/Jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada
awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat
dilaksanakan setelah  penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan
RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:

a. Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

b. Penetapan HPS.

c. Penetapan rancangan kontrak; dan/atau

d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, 

jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian

harga.

Disamping itu PPK melakukan identifikasi apakah barang/jasa yang

akan diadakan termasuk dalam kategori barang/jasa yang akan

diadakan melalui pengadaan langsung, E-purchasing, atau termasuk

pengadaan khusus. 

Yang termasuk pengadaan khusus, yaitu:

a. Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Keadaan 

Darurat;

b. Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang masuk dalam Pengecualian; 

d. Penelitian; atau

e. Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau 

Hibah Luar Negeri.

Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang termasuk dalam 

pengadaan khusus diatur dengan peraturan tersendiri.