Kajian Kebijakan Nasional: Pengembangan Kategori Produk Jasa Konstruksi pada Katalog Elektronik V6

📦📑📲
📌 8 Kategori Jasa Konstruksi Siap Pakai
📌 Modular. Terstandar. Siap e-Purchasing.
📌 Dari Jembatan, Sekolah, hingga Taman Kota!
📍 #KatalogKonstruksiV6 #TransformasiPBJ

🏗️ Konstruksi Sekarang Bisa Klik!

💡 Kajian ini menyajikan 8 sektor konstruksi yang...
✅ Sudah punya desain standar
✅ Dibutuhkan di semua daerah
✅ Bisa masuk e-Katalog dan langsung dipesan!
🛠️ Ayo percepat pembangunan tanpa ribet lelang berulang.
🔗 #KatalogV6 #BelanjaInfrastruktur

🧩 Modularisasi Bukan Mimpi!

🏫+🏥+🏘️+🏞️+🛣️ = Semua bisa masuk katalog!
Kajian ini membuktikan:
🔧 Infrastruktur bisa dikemas seperti LEGO
🛍️ Paket konstruksi bisa dibeli seperti barang
🚀 Solusi cepat, akurat, dan transparan untuk daerah
#KatalogElektronik #BelanjaJasaKonstruksi

🔍 8 Kategori, 100+ Paket Output, 1 Platform Digital!

💡 Cukup klik, konstruksi pun jadi
📌 Jalan, Jembatan, Rumah Sakit, Pasar, Shelter Bencana
📌 Puskesmas Modular, IPAL Komunal, Taman Tematik
📌 Hingga Tambal Jalan dan Pengecatan Gedung
🔁 Semua bisa distandarisasi & dibeli berulang!
🖥️ #PBJRevolusiDigital #KatalogKonstruksiLKPP

🚨 Bukan Hanya Bangun, Tapi Juga Rawat!

🔧 Kajian ini tak hanya bicara pembangunan
✨ Tapi juga pemeliharaan rutin yang bisa dibeli via katalog
🛣️ Tambal Jalan
🎨 Pengecatan Gedung
💡 Ganti Lampu Jalan
🎯 Semuanya cukup e-purchasing saja!
#PerawatanBerbasisOutput #KonstruksiMasaKini

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia terus memodernisasi pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan Katalog Elektronik sebagai sarana e-purchasing. Dalam versi terbaru (Katalog V6), direncanakan pengembangan etalase khusus untuk produk jasa konstruksi agar pengadaan infrastruktur dapat lebih cepat, efisien, dan akuntabel (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi). Kebijakan ini sejalan dengan arahan Inpres No. 1/2015 tentang percepatan e-procurement serta Peraturan LKPP No. 9/2021 yang mendorong perluasan katalog elektronik hingga mencakup pekerjaan konstruksi (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi).

Kajian ini mengusulkan 7 sektor utama jasa konstruksi yang berpotensi dimasukkan sebagai kategori dalam Katalog Elektronik V6, ditambah 1 sektor baru pemeliharaan konstruksi. Pemilihan sektor didasarkan pada dua kriteria utama (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx): (1) Telah tersedia desain standar – produk konstruksi yang sudah dirancang (tersedia gambar, spesifikasi teknis, RAB, dan varian desain) oleh instansi teknis atau konsultan, sehingga dapat dijadikan template; serta (2) Kebutuhan berulang dan luas – jenis infrastruktur tersebut dibutuhkan secara berulang di banyak daerah (lintas lokasi) dan manfaatnya berkelanjutan bagi masyarakat (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx). Dengan kata lain, infrastruktur ini sering menjadi program rutin (tiap tahun) di pemerintah pusat maupun daerah, sehingga cocok distandarkan dan di-bundle dalam katalog.

Berikut disusun tujuh sektor yang memenuhi kriteria di atas beserta justifikasinya, struktur kategori tiga lapis (kategori–subkategori–sub-subkategori) untuk setiap sektor yang berorientasi output, usulan sektor pemeliharaan konstruksi, referensi praktik terbaik internasional, serta implikasi teknis pemaketan dalam e-purchasing.

Sektor-Sektor Jasa Konstruksi yang Diusulkan dan Justifikasinya

1. Infrastruktur Transportasi

Subkategori:

1.1 Jalan
1.2 Jembatan

Sub-subkategori:

1.1.1 Jalan lingkungan permukiman (rabat beton, paving, aspal)
1.1.2 Jalan pedesaan/antar desa
1.1.3 Jalan kolektor sekunder
1.1.4 Jalan arteri primer
1.1.5 Jalan perkantoran/akses fasilitas umum
1.1.6 Jalan akses pelabuhan/bandara
1.2.1 Jembatan rangka baja (modular 30–60m)
1.2.2 Jembatan gantung kabel (untuk pejalan kaki dan motor)
1.2.3 Jembatan beton prategang
1.2.4 Jembatan darurat pascabencana (bailey bridge)
1.2.5 Jembatan sungai kecil (bentang 5–10m)

2. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan

Subkategori:

2.1 Gedung Sekolah Dasar
2.2 Gedung SMP
2.3 Gedung SMA/SMK
2.4 Balai Latihan Kerja

Sub-subkategori:

2.1.1 Paket gedung SD lengkap (6 ruang kelas)
2.1.2 Modul ruang kelas SD
2.1.3 Ruang perpustakaan SD
2.1.4 Ruang guru/administrasi SD
2.1.5 Toilet siswa SD (standar)
2.2.1 Gedung SMP lengkap (8 ruang kelas)
2.2.2 Lab IPA SMP
2.2.3 Unit UKS SMP
2.2.4 Ruang IT/Multimedia SMP
2.3.1 Gedung SMA/SMK lengkap (12 ruang)
2.3.2 Lab fisika/kimia
2.3.3 Bengkel praktik SMK
2.3.4 Ruang praktik otomotif
2.3.5 Aula sekolah
2.4.1 Balai latihan kerja 6 ruang praktik
2.4.2 Unit ruang pelatihan komputer
2.4.3 Workshop las/pertukangan

3. Fasilitas Kesehatan

Subkategori:

3.1 Rumah Sakit
3.2 Puskesmas
3.3 Klinik Kesehatan
3.4 Fasilitas Penunjang Kesehatan

Sub-subkategori:

3.1.1 Paket RS Tipe D (50 TT)
3.1.2 IGD standar 6 ruangan
3.1.3 Modul ruang operasi
3.1.4 Ruang rawat inap kelas 3
3.1.5 Ruang isolasi
3.1.6 Instalasi farmasi/apotek
3.2.1 Puskesmas rawat inap (10 ruangan)
3.2.2 Puskesmas non rawat inap
3.2.3 Ruang imunisasi anak
3.2.4 Ruang pelayanan ibu & anak
3.3.1 Klinik modular standar desa
3.3.2 Klinik pratama swasta
3.4.1 Posyandu modular
3.4.2 Rumah singgah pasien

4. Infrastruktur Energi dan Lingkungan

Subkategori:

4.1 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
4.2 Pembangkit Energi
4.3 Jaringan Utilitas

Sub-subkategori:

4.1.1 IPAL kapasitas 50 KK
4.1.2 IPAL kapasitas 100 KK
4.1.3 IPAL modular sekolah/puskesmas
4.1.4 IPAL perkotaan sistem vacuum
4.2.1 PLTS 30 kWp
4.2.2 PLTS Hybrid 100 kW (solar + diesel)
4.2.3 PLTS rooftop gedung pemerintah
4.2.4 Sistem mini grid desa
4.3.1 Jaringan distribusi listrik TM
4.3.2 Jaringan air bersih skala kawasan
4.3.3 Sistem sanitasi skala RT/RW

5. Kawasan Perumahan dan Komersial

Subkategori:

5.1 Perumahan Rakyat
5.2 Rumah Transit dan Darurat
5.3 Fasilitas Komersial

Sub-subkategori:

5.1.1 Rumah subsidi tipe 36 per unit
5.1.2 Rumah tipe 45 (non subsidi)
5.1.3 Rumah instan modular (RISHA)
5.1.4 Rumah kelompok relokasi
5.2.1 Rumah barak/rumah hunian sementara (10 unit/paket)
5.2.2 Hunian vertikal modular
5.3.1 Pasar rakyat 20 kios
5.3.2 Los pasar modular
5.3.3 Food court modular
5.3.4 PUJASERA (pusat jajanan serba ada)
5.3.5 Kios UKM

6. Kawasan Publik dan Rekreasi

Subkategori:

6.1 Taman Kota dan RTH
6.2 Fasilitas Rekreasi
6.3 Sarana Olahraga

Sub-subkategori:

6.1.1 Taman kota standar (1 ha)
6.1.2 Taman edukasi lingkungan
6.1.3 Taman tematik (lalu lintas, budaya)
6.1.4 Ruang komunitas hijau
6.2.1 Taman bermain anak
6.2.2 Water park mini
6.2.3 Alun-alun kota
6.3.1 Sport center indoor (basket, futsal)
6.3.2 Arena senam lansia
6.3.3 Lapangan olahraga serbaguna

7. Infrastruktur Keamanan dan Keselamatan

Subkategori:

7.1 Sarana Mitigasi Bencana
7.2 Fasilitas Keamanan Publik

Sub-subkategori:

7.1.1 Shelter evakuasi gempa (kapasitas 100 org)
7.1.2 Tanggul penahan banjir (100 m)
7.1.3 Flood retention pond (embung kota)
7.1.4 Jalur evakuasi tsunami
7.2.1 Command center kota
7.2.2 Pos pemadam kebakaran
7.2.3 Rumah singgah sosial
7.2.4 Pos polisi lingkungan

8. Pemeliharaan Konstruksi (Kategori Baru)

Subkategori:

8.1 Pemeliharaan Jalan
8.2 Pemeliharaan Jembatan
8.3 Pemeliharaan Gedung
8.4 Pemeliharaan Lingkungan

Sub-subkategori:

8.1.1 Tambal sulam jalan berlubang (volume m²)
8.1.2 Overlay/perkerasan ulang 100 m
8.1.3 Pengecatan marka jalan
8.1.4 Perbaikan trotoar/pengaspalan ulang
8.2.1 Perbaikan joint expansion
8.2.2 Pengecatan jembatan baja
8.2.3 Penguatan fondasi jembatan kecil
8.3.1 Rehabilitasi ringan gedung (plafon, dinding, cat)
8.3.2 Pemeliharaan AC, listrik, plumbing
8.3.3 Paket pemeliharaan sekolah/puskesmas tahunan
8.4.1 Pembersihan saluran/drainase
8.4.2 Landscaping taman (bulanan)
8.4.3 Penggantian PJU (lampu jalan)

1. Infrastruktur Transportasi

Sektor infrastruktur transportasi mencakup pembangunan jalan dan jembatan, yang merupakan kebutuhan dasar di hampir setiap daerah. Justifikasi: Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan, jalan kabupaten, dan jembatan kecil merupakan proyek yang sangat sering berulang di pemerintah daerah setiap tahun, guna meningkatkan konektivitas wilayah dan akses ekonomi lokal. Sekali dibangun, prasarana transportasi ini dimanfaatkan terus-menerus oleh publik (keberlanjutan manfaat tinggi). Karena sifatnya yang masif dan berulang, pemerintah memiliki standar teknis untuk klasifikasi jalan (misal: jalan lokal, kolektor, arteri) dan jembatan (standar beban, bentang). Hal ini memungkinkan penyusunan template desain dan spesifikasi untuk dimasukkan ke katalog.

Sebagai contoh, Kementerian PUPR telah menampilkan produk jembatan rangka baja standar dalam e-katalog sektoral, dengan varian bentang 30 hingga 60 meter (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi). Standar ini memudahkan daerah memesan jembatan “jadi” sesuai bentang yang dibutuhkan. Demikian pula, kategori jalan dan jembatan telah disiapkan di e-katalog sektoral PUPR, termasuk komoditas preservasi jalan (pemeliharaan jalan) yang melibatkan produk aspal siap pakai untuk tambal cepat (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi). Fakta ini mendukung bahwa infrastruktur transportasi dengan desain baku dapat dipaketkan sebagai produk katalog.

2. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan

Sektor ini mencakup pembangunan gedung pendidikan (sekolah, laboratorium, balai latihan) beserta sarana penunjangnya. Justifikasi: Pemerintah daerah secara rutin membangun baru atau merehabilitasi sekolah pada berbagai jenjang (SD, SMP, SMA) setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan. Kebutuhan ini universal di semua daerah dan berulang, misalnya penambahan ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru, atau perbaikan ruang praktik siswa. Fasilitas ini memiliki standar nasional: misalnya Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarpras Pendidikan dasar dan menengah menetapkan tipe dan ukuran ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dll sebagai acuan (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx) (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx). Dengan adanya standar tersebut, desain prototipe gedung sekolah dapat disusun (contoh: prototipe SD negeri dengan 6 ruang kelas, atau satu paket unit ruang kelas lengkap dengan mobiler).

Pengelompokan fasilitas pendidikan dalam katalog akan mengakomodasi modul output seperti “1 paket bangunan sekolah lengkap X ruang kelas” atau “1 unit laboratorium sains standar”. Pendekatan ini menjamin pemerataan kualitas infrastruktur pendidikan antar daerah. Output yang terstandar juga memudahkan verifikasi (misal: sebuah output ruang kelas harus sesuai spek luas 7x9 m, ventilasi, pencahayaan sesuai standar Permendikbud tersebut). Dengan katalog, daerah cukup memilih paket gedung yang dibutuhkan tanpa proses lelang panjang, sehingga percepatan pembangunan fasilitas pendidikan dapat tercapai.

3. Fasilitas Kesehatan

Sektor fasilitas kesehatan mencakup pembangunan rumah sakit, puskesmas/klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya. Justifikasi: Pasca pandemi COVID-19, banyak pemerintah daerah fokus meningkatkan kapasitas layanan kesehatan dengan membangun rumah sakit baru (tipe C/D) atau puskesmas rawat inap. Kebutuhan ini berulang di berbagai wilayah, terutama daerah yang cakupan layanannya masih rendah. Fasilitas kesehatan juga beroperasi terus-menerus melayani masyarakat (vital dan berkelanjutan). Pemerintah telah menetapkan standar teknis nasional untuk prasarana kesehatan; misalnya Permenkes No. 40 Tahun 2022 mengatur persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit (standar ruang UGD, OK, bangsal, ICU, dll) (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx) (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx). Ini berarti elemen output layanan kesehatan dapat dipecah menjadi modul standar (contoh: satu paket ruang operasi lengkap, modul instalasi gawat darurat, dsb).

Dengan katalog, bisa disediakan pilihan paket “rumah sakit tipe D 50 tempat tidur” lengkap beserta ruang-ruang fungsional sesuai standar, sehingga daerah dapat langsung e-purchasing paket tersebut. Alternatifnya, bisa per modul: misal paket pembangunan IGD standar (terdiri dari ruang triase, ruang tindakan darurat, dll) yang bisa dibeli terpisah. Klinik kesehatan atau puskesmas juga bisa distandarkan (contoh: prototipe Puskesmas dengan 10 ruangan standar). Standarisasi ini menjamin setiap fasilitas kesehatan yang dibangun memenuhi regulasi teknis dan memudahkan kontrol kualitas.

4. Infrastruktur Energi dan Lingkungan

Sektor ini mencakup infrastruktur di bidang energi (pembangkit listrik, jaringan listrik) dan lingkungan (pengelolaan air dan limbah). Justifikasi: Kebutuhan infrastruktur energi terbarukan dan lingkungan meningkat di berbagai daerah, seiring agenda nasional di bidang ketersediaan listrik dan sanitasi. Contohnya, banyak pemerintah kota/kabupaten membutuhkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal untuk sanitasi perkotaan; kebutuhan ini jamak dan berulang terutama di perkotaan untuk memenuhi target layanan air limbah domestik. Demikian pula, pembangunan pembangkit listrik skala kecil (seperti solar cell atau hybrid power system yang menggabungkan surya dan diesel) mulai marak untuk daerah terpencil dan membutuhkan template desain agar mudah direplikasi (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx) (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx).

Infrastruktur ini cocok dipaketkan karena biasanya sudah ada contoh rancangannya. Misalnya, Kementerian ESDM/PUPR atau produsen telah memiliki desain baku IPAL komunal standar kapasitas tertentu (contoh: IPAL 50 KK, 100 KK, dll). Ini dapat dijadikan item katalog, sehingga pemda cukup memilih kapasitas yang sesuai. Untuk energi, paket PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) modular atau jaringan listrik pedesaan bisa distandarkan. Output-nya jelas, misal “pembangunan PLTS 30 kWp” lengkap dengan panel, inverter, baterai – ini bisa jadi sub-subkategori tersendiri. Langkah ini didukung praktik UNOPS yang menyediakan catalogue global untuk solusi energi terbarukan dan prasarana air bagi komunitas (UN Web Buy Plus). Dengan katalog, pengadaan proyek energi/lingkungan menjadi lebih cepat dan cost-effective karena menggunakan desain repetitif.

5. Pengembangan Kawasan Perumahan dan Komersial

Sektor ini berfokus pada pembangunan perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan komersial skala kecil (misal pasar rakyat, pusat UMKM). Justifikasi: Pemerintah pusat dan daerah memiliki banyak program perumahan, seperti pembangunan rumah subsidi untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan rumah khusus/transit untuk relokasi atau kondisi khusus. Kebutuhan ini berulang di berbagai provinsi/kabupaten sebagai bagian dari pengentasan backlog perumahan. Misalnya, setiap tahun Kementerian PUPR bekerja sama dengan pemda membangun ribuan unit Rumah Subsidi atau Rumah Khusus di lokasi berbeda dengan spesifikasi mirip. Dengan demikian, sangat logis membuat template unit rumah standar (tipe 36 atau 45) ke dalam katalog, sehingga proses pengadaan dapat dipercepat. Output rumah ini sifatnya modular – dapat dibangun tunggal atau banyak unit tergantung kebutuhan. Bahkan konsep rumah modular pabrikan sudah berkembang, di mana komponen rumah diproduksi di pabrik dan dirakit di lokasi (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx), menjamin konsistensi mutu dan kecepatan konstruksi.

Selain perumahan, kawasan komersial seperti pasar rakyat atau pusat perdagangan kecil juga sering dibangun dengan pola serupa. Hampir setiap daerah memiliki program renovasi atau pembangunan pasar tradisional yang desainnya bisa distandarkan (los pasar, kios, instalasi MEP dasar sama). Memasukkan kategori ini akan membantu pemda mendapatkan paket pasar siap bangun dengan standar Kementerian Perdagangan misalnya. Karena hunian dan fasilitas komersial akan digunakan jangka panjang oleh masyarakat/pedagang, aspek keberlanjutan pemanfaatannya tinggi. Paket katalog di sektor ini akan mendorong kualitas yang lebih seragam (tidak tergantung kontraktor berbeda-beda) dan efisiensi biaya lewat skala produksi massal.

6. Kawasan Publik dan Rekreasi

Sektor ini meliputi pembangunan ruang publik, taman, dan fasilitas rekreasi. Justifikasi: Seiring peningkatan perhatian pada kualitas hidup masyarakat, pemerintah daerah rutin membangun taman kota, alun-alun, ruang terbuka hijau (RTH), hingga fasilitas olahraga publik. Kebutuhan akan RTH minimal 30% di perkotaan (sesuai regulasi) membuat program taman kota hadir hampir di semua kota, menjadikannya proyek berulang. Taman atau fasilitas rekreasi relatif dapat didesain modular: misal taman bermain standar dengan luasan dan kelengkapan tertentu, taman tematik (edukasi, budaya) dengan elemen khusus, atau taman air (water park) skala kecil. Bahkan konsep taman tematik bisa dibagikan antar daerah (replikasi konsep taman digital, taman lalu lintas, dll).

Pembangunan kawasan publik ini berkelanjutan manfaatnya – memberikan ruang interaksi sosial, olahraga, dan meningkatkan kualitas lingkungan (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx) (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx). Dengan katalog, bisa disiapkan paket taman standar (misal: Taman Kota Tipe A – lengkap dengan jogging track, playground, dan gazebo; Tipe B – skala lebih kecil, dsb). Contoh sub-subkategori bisa berupa: “Taman hijau dengan area rekreasi”, “Taman edukasi ekologi”, “Taman komunitas” sesuai contoh yang telah diimplementasikan (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx) (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx). Standar desain untuk taman dapat mengacu pada pedoman Kementerian PUPR atau arsitektur lanskap, sehingga hasil akhirnya memenuhi kriteria keamanan dan estetika serupa. Hal ini akan menjamin kualitas ruang publik yang dibangun di berbagai daerah dan mempercepat proses pengadaannya karena tinggal memilih paket desain yang telah ada.

7. Infrastruktur Keamanan dan Keselamatan

Sektor ini mencakup fasilitas untuk mendukung keamanan publik dan mitigasi bencana, seperti shelter darurat, pusat komando (command center), dinding penahan banjir, dan infrastruktur keselamatan lainnya. Justifikasi: Indonesia rawan bencana (gempa, banjir, letusan gunung, dll) sehingga pemerintah daerah sangat sering membutuhkan pembangunan sarana mitigasi dan kesiapsiagaan. Contoh berulang: shelter evakuasi bencana atau temporary shelter bagi pengungsi, yang dibutuhkan di daerah rawan gempa/tsunami; tanggul atau dinding penahan banjir di daerah langganan banjir; serta command center untuk penanggulangan bencana dan keamanan (banyak kota membangun command center untuk memantau CCTV, pusat kendali keamanan). Proyek-proyek ini mulai jamak di berbagai daerah, sehingga pola desainnya bisa diulang. Misal, BNPB/PUPR pernah membuat prototipe shelter tahan gempa dengan kapasitas tertentu – ini dapat dijadikan acuan katalog. Begitu pula desain standar dinding penahan banjir (sheetpile atau tanggul beton) bisa dibakukan per modul panjang tertentu.

Manfaat fasilitas ini sangat krusial dan berkelanjutan dalam arti siaga: saat tidak terjadi bencana, mungkin tidak digunakan, tetapi harus tersedia dan andal ketika diperlukan (sebagai polis asuransi keselamatan publik). Dengan e-katalog, pengadaan sarana keselamatan bisa dipercepat pascabencana maupun prabencana. Sebagai contoh, jembatan darurat (bailey) sudah tersedia di e-katalog PUPR untuk respon cepat (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi). Demikian pula, catalogue internasional (UNOPS UN Web Buy) menyediakan item seperti shelter pre-fabrikasi untuk krisis kemanusiaan (UN Web Buy Plus). Ini membuktikan bahwa pendekatan katalog untuk sarana darurat adalah praktik yang diakui. Maka sektor keamanan & keselamatan patut dimasukkan, dengan output terstandar seperti yang dicontohkan (shelter, tanggul, command center).

Struktur Kategori 3 Lapis (Kategori–Subkategori–Sub-subkategori)

Guna merealisasikan sektor-sektor di atas dalam framework Katalog Elektronik V6, berikut diusulkan struktur taksonomi tiga lapis yang berorientasi output produk jasa konstruksi. Level Kategori merupakan sektor utama (lapis-1), Subkategori berisi jenis output spesifik (lapis-2), dan Sub-subkategori merincikan varian atau paket output yang lebih terperinci (lapis-3). Struktur ini disusun agar pengguna katalog (K/L/PD) dapat menelusuri dari sektor → jenis bangunan/infrastruktur → pilihan paket output sesuai kebutuhan. Tabel 1 merangkum struktur kategori yang diusulkan untuk 7 sektor konstruksi:

Sektor (Kategori)	Subkategori	Sub-subkategori (Contoh Output)
Infrastruktur Transportasi	Jalan	– Jalan lingkungan (permukiman)– Jalan pedesaan– Jalan kolektor/pintas– Jalan arteri (jalan utama)
	Jembatan	– Jembatan gantung (rangka kabel)– Jembatan beton prategang– Jembatan baja (panel) jalan raya
Fasilitas Pendidikan & Pelatihan	Gedung Sekolah Menengah (SMA/SMK)	– Paket unit gedung SMA lengkap (1 gedung = X ruang)– Ruang kelas belajar– Ruang perpustakaan– Ruang laboratorium– Ruang UKS/kesehatan
	Gedung Sekolah Pertama (SMP)	– Paket gedung SMP lengkap (1 sekolah)– Ruang kelas belajar (modul)– Ruang perpustakaan/lab (modul)
	Gedung Sekolah Dasar (SD)	– Paket gedung SD lengkap– Ruang kelas belajar (modul)– Ruang guru/administrasi (modul)
Fasilitas Kesehatan	Rumah Sakit	– Paket RS Tipe C/D (X ruang rawat, fasilitas lengkap)– Instalasi Gawat Darurat (IGD) lengkap– Ruang operasi (modul)– Ruang isolasi (modul)
	Puskesmas/Klinik	– Paket Puskesmas standar (rawat inap/jalan)– Unit poli klinik (modul ruang periksa)– Unit farmasi/apotek (modul)
Infrastruktur Energi & Lingkungan	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	– IPAL komunal kapasitas 50 KK– IPAL komunal kapasitas 100 KK (varian kapasitas)
	Sistem Pembangkit Listrik	– PLTS terpadu kapasitas 30 kWp– Hybrid solar-diesel 100 kW (paket lengkap)
	Jaringan Utilitas	– Jaringan distribusi listrik tegangan menengah– Sistem pipa air bersih skala kawasan
Kawasan Perumahan & Komersial	Perumahan Rakyat (MBR)	– Paket Rumah Subsidi tipe 36 (per unit)– Paket Rumah Instan Sederhana (RISHA) modular (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx)– Rumah transit (barak) 10 unit per paket
	Fasilitas Komersial	– Pasar Rakyat standar (n unit kios + los)– Ruko/PUJASERA UMKM (paket blok bangunan usaha)– Food court modular (contoh fasilitas komersial kecil)
Kawasan Publik & Rekreasi	Taman Kota / RTH	– Taman kota standar (misal luas 1 Ha, lengkap fasilitas)– Taman tematik (taman lalu lintas, dsb)– Taman edukasi ekologi (contoh RTH edukatif)
	Sarana Rekreasi Publik	– Alun-alun kota (paket plaza lapang publik)– Taman bermain air (water park kecil)– Sport center terpadu (lapangan olahraga multifungsi)
Infrastruktur Keamanan & Keselamatan	Sarana Mitigasi Bencana	– Shelter evakuasi gempa (kapasitas X orang)– Dinding penahan banjir (panjang per 100 m modul)– Flood retention pond (embung pengendali banjir)
	Fasilitas Keamanan Publik	– Command Center kota (gedung + sistem)– Rumah singgah sosial (shelter tunawisma)– Pos pemadam kebakaran standar (contoh fasilitas keamanan)

Tabel 1. Struktur 3-lapis kategori Katalog Konstruksi – Setiap kategori (sektor) dipecah menjadi beberapa subkategori (jenis infrastruktur spesifik), lalu menjadi sub-subkategori berupa paket output terstandardisasi. (Sumber contoh: adaptasi dari usulan sektor konstruksi (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx) (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx) (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx) (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx) dan praktik katalog PUPR (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi)).

Pada Tabel 1 di atas, sub-subkategori menunjukkan contoh paket output yang dapat ditayangkan. Misalnya, sektor Fasilitas Pendidikan mempunyai subkategori “Gedung SMA”, dengan sub-subkategori modul ruang-ruang seperti kelas, lab, dll yang dapat dibeli terpisah ataupun satu paket gedung lengkap. Pendekatan ini berorientasi output (hasil akhir konstruksi), sesuai filosofi e-katalog konstruksi: yang ditawarkan bukan sekadar jasa, tapi produk infrastruktur siap guna sesuai spesifikasi.

Struktur final tentu perlu diselaraskan dengan fitur sistem Katalog V6 – misal penggunaan kodefikasi atau UNSPSC. Secara internasional, klasifikasi UNSPSC memang menggolongkan “Building and Construction and Maintenance Services” sebagai satu segmen tersendiri (UNSPSC Code 72100000 Building construction and ... - Top500), yang mencakup kategori seperti di atas. Artinya, cakupan kategori yang diusulkan sejalan dengan kerangka klasifikasi global. Selain itu, Australia (Queensland) bahkan memisahkan kategori Building and Construction Maintenance (BCM) dan Transport Infrastructure Services (TIS) dalam sistem pengadaannya ([PDF] Ethical Supplier Mandate – Standard Operating Procedure), konsisten dengan usulan kita memisahkan sektor infrastruktur transportasi dan sektor pemeliharaan.

Sektor Baru: Pemeliharaan Konstruksi

Selain tujuh sektor utama di atas (yang cenderung proyek baru), kajian ini merekomendasikan penambahan Sektor Pemeliharaan Konstruksi sebagai kategori terpisah. Justifikasi: Pemeliharaan infrastruktur (jalan, jembatan, gedung, dll) bersifat rutin dan berulang setiap tahun di tiap instansi. Namun, pemeliharaan sering terhambat oleh birokrasi lelang yang lama, akibatnya infrastruktur terlanjur rusak sebelum diperbaiki. Dengan memasukkan pemeliharaan sebagai kategori e-katalog, perbaikan dapat dilakukan lebih cepat melalui e-purchasing. Pekerjaan pemeliharaan umumnya mudah dipaketkan karena ruang lingkupnya jelas dan repetitif (misal: tambal sulam jalan berlubang, pengecatan ulang gedung, penggantian lampu PJU). Ini sesuai karakter katalog yang cocok untuk pengadaan berulang.

Pengalaman Kementerian PUPR menunjukkan bahwa komoditas preservasi jalan (pemeliharaan jalan) berhasil dimasukkan e-katalog sektoral dengan melibatkan penyedia aspal tambal cepat dan alat perawatan jalan (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi). Beberapa BUMN juga telah menyiapkan produk pemeliharaan jalan seperti CPHMA (Cold Paving Hot Mix Asphalt) dan TCM (Tambalan Cepat Mantap) yang diadakan melalui katalog (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi). Ini menandakan pemeliharaan bisa disiapkan sebagai “produk.” Demikian pula di Australia, kategori Building and Construction Maintenance dipisahkan karena pentingnya layanan ini ([PDF] Ethical Supplier Mandate – Standard Operating Procedure). Bank Dunia juga menekankan pentingnya kontrak berbasis kinerja untuk pemeliharaan jalan agar investasi infrastruktur berkelanjutan (Performance-based contracts: Promoting quality road maintenance and economic efficiency) – artinya sektor pemeliharaan harus mendapat perhatian setara dengan konstruksi baru.

Struktur Kategori Pemeliharaan: Dapat dibagi berdasarkan jenis infrastruktur yang dipelihara. Berikut alternatif struktur tiga lapis sektor pemeliharaan:

Pemeliharaan Jalan – Sub-sub: (a) Paket pemeliharaan rutin jalan (per segmen, mencakup penyisiran lubang, pembersihan drainase jalan); (b) Tambal sulam jalan berlubang (satuan volume); (c) Overlay/perkerasan ulang per 100 m; (d) Pengecatan marka jalan paket X km, dll.
Pemeliharaan Jembatan – Sub-sub: (a) Perbaikan ekspansi jembatan (joint seal replacement); (b) Pengecatan ulang struktur baja (anti karat); (c) Perkuatan pondasi/abutment skala tertentu.
Pemeliharaan Gedung – Sub-sub: (a) Renovasi ringan gedung (paket per m², mencakup pengecatan, perbaikan atap minor); (b) Pemeliharaan sistem utilitas (AC, listrik, plumbing) per gedung; (c) Paket rehabilitasi ruang kelas (misal penggantian plafon, lantai, jendela sesuai standar).
Pemeliharaan Prasarana Lingkungan – Sub-sub: (a) Pengurasan kolam IPAL/selokan (per m³); (b) Perawatan rutin taman (landscaping) per bulan; (c) Pemeliharaan PJU (lampu jalan) per 100 unit, dll.

Struktur di atas masih indikatif. Intinya, sektor ini mencakup maintenance untuk menjaga performa infrastruktur yang telah dibangun. Output yang ditawarkan adalah layanan pemeliharaan dengan standar hasil tertentu (misal jalan kembali mulus 100% bila beli paket tambal sulam). Penyedia jasa pemeliharaan bisa dikontrak payung di katalog, lalu berbagai OPD dapat memanggil jasa mereka sesuai kebutuhan. Model ini mirip framework agreement dimana kontraktor standby menyediakan jasa saat dipesan. Dampaknya, respon pemeliharaan lebih cepat dan infrastruktur lebih terjaga.

Keuntungan memasukkan pemeliharaan dalam katalog: (1) Efisiensi waktu & biaya: Tidak perlu lelang terpisah untuk setiap kerusakan, cukup e-purchasing, mengurangi biaya transaksi. Studi menunjukkan e-procurement terpadu seperti KONEPS Korea mampu menghemat biaya administrasi hingga USD 8 miliar per tahun dengan memangkas proses tradisional (Unknown). (2) Standar kualitas terjaga: Setiap paket maintenance di katalog memiliki spek output (contoh: kualitas patching aspal memenuhi standar Bina Marga) sehingga hasil antar daerah konsisten. (3) Mendorong inovasi: Penyedia berlomba menawarkan teknologi perawatan terbaik (misal bahan tambal cepat, cat tahan cuaca) karena produk mereka tampil di katalog nasional. (4) Sustainability: Dengan perawatan rutin terjadwal via katalog, umur layanan infrastruktur lebih panjang, menghemat anggaran jangka panjang (karena mencegah kerusakan parah).

Referensi Praktik Terbaik Internasional

Untuk memperkuat gagasan di atas, berikut beberapa referensi dan praktik internasional terkait e-catalog/e-procurement jasa konstruksi:

Korea Selatan – KONEPS: Korea memiliki Korea Online E-Procurement System (KONEPS) yang sangat berhasil mengintegrasikan semua pengadaan publik, termasuk pekerjaan konstruksi, secara elektronik. KONEPS memenangkan penghargaan PBB dan diakui menghemat biaya transaction cost USD 8 miliar per tahun serta memangkas waktu proses hingga 75% (Unknown). Sistem ini mencakup katalog/kontrak payung untuk berbagai komoditas. Keberhasilan KONEPS menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan konstruksi dapat meningkatkan efisiensi drastis. Salah satu kunci KONEPS adalah standarisasi dokumen dan integrasi sistem perizinan, sehingga kontrak konstruksi pun bisa dikelola ujung ke ujung (Unknown) (Unknown). Ini sejalan dengan rencana LKPP mengembangkan katalog konstruksi: dengan platform digital terintegrasi, pengadaan infrastruktur bisa lebih transparan dan murah.
Australia: Di Australia, khususnya negara bagian seperti Queensland, pengelompokan kategori pengadaan konstruksi dibuat jelas antara pembangunan baru dan pemeliharaan. Procurement guidelines Queensland memisahkan kategori Building and Construction Maintenance (BCM) dan Transport Infrastructure Services (TIS) ([PDF] Ethical Supplier Mandate – Standard Operating Procedure). Pembagian ini menunjukkan pentingnya kedua segmen tersebut ditangani sesuai karakteristiknya. Selain itu, Australia dan negara persemakmuran umumnya mengadopsi UNSPSC coding dalam e-procurement mereka (UNSPSC Code 72100000 Building construction and ... - Top500). UNSPSC menyediakan hierarchical code untuk ribuan produk/jasa, termasuk segmen 72000000 untuk Construction services. Ini mirip konsep kategori 3-lapis yang diusulkan: segmen/kelompok, keluarga, klas. Dengan mengacu pada standar global ini, katalog konstruksi LKPP dapat lebih mudah dipetakan ke sistem internasional dan memudahkan pengukuran belanja per sektor.
UNOPS – UN Web Buy: United Nations Office for Project Services (UNOPS) mengoperasikan platform e-catalog internasional bernama UN Web Buy Plus, yang menyediakan katalog produk untuk kebutuhan pembangunan dan kemanusiaan (UN Web Buy Plus). Menariknya, katalog ini tidak hanya berisi barang seperti obat atau tenda, tapi juga solusi infrastruktur siap pakai. Contoh: UNOPS menjual “Bailey bridges” (jembatan rangka baja darurat) dalam paket kit, solar power kits, modul bangunan sekolah darurat, dsb, kepada negara berkembang. Keberadaan katalog global ini membuktikan konsep modularisasi infrastruktur di e-catalog sudah diterapkan dunia internasional. Indonesia dapat belajar dari UNOPS dalam hal standarisasi spesifikasi produk konstruksi agar lintas negara pun bisa dipakai. UNOPS juga menerapkan prinsip keberlanjutan dan value for money dalam katalog, sejalan dengan prinsip LKPP.
Bank Dunia & Organisasi Internasional: Bank Dunia mendorong penggunaan Output and Performance-Based Contracts (OPBC) khususnya untuk pemeliharaan jalan, di mana pembayaran didasarkan pada output yang terverifikasi (misal kondisi jalan) (Performance-based contracts: Promoting quality road maintenance and economic efficiency). Ini senada dengan pendekatan katalog berbasis output: fokus pada hasil akhir (output) daripada sekadar item pekerjaan. Selain itu, publikasi OECD dan World Bank sering mengutip pentingnya framework agreement dan e-catalogue dalam pengadaan publik modern ([PDF] A Global Procurement Partnership for Sustainable Development). Framework agreement memungkinkan suatu paket pekerjaan (termasuk konstruksi berulang) disediakan oleh penyedia terpilih dan bisa dibeli berulang kali tanpa tender ulang. Model ini diadopsi luas di UE dan Amerika Utara untuk pengadaan jasa fasilitas umum. Dalam konteks kita, kontrak payung katalog untuk misal “pembangunan jalan desa 1 km” dapat dibuat dengan beberapa penyedia terpilih, kemudian desa/daerah yang butuh tinggal melakukan call-off. European Union melalui directive 2014/24/EU juga memperkenalkan konsep Dynamic Purchasing System dan e-catalogue untuk kontrak pekerjaan sederhana, dengan tujuan mempercepat pengadaan dan melibatkan UMKM ([PDF] The Korean Public Procurement Service - OECD) ([PDF] A Global Procurement Partnership for Sustainable Development).
Studi Kasus Lain: Botswana mengembangkan Integrated Procurement Management System (IPMS) yang memuat registrasi kontraktor terintegrasi untuk memudahkan seleksi sesuai spesialisasi (misal kontraktor untuk bangunan, jalan) (World Bank Document) (World Bank Document). Transparansi data kontraktor dan spesialisasinya dalam sistem e-procurement membantu proses e-purchasing pekerjaan konstruksi lebih tepat sasaran. Brasil sukses menerapkan kontrak kinerja pemeliharaan jalan (CREMA contracts) yang menggabungkan rehabilitasi dan pemeliharaan multi-tahun – polanya mirip katalog karena pemerintah tinggal “memanggil” pekerjaan per tahun pada kontrak yang sama (Performance based contracts in the road sector : towards improved ...) (Performance based contracts in the road sector : towards improved ...). Semua contoh ini mendukung gagasan bahwa penggunaan katalog/kontrak payung untuk konstruksi bukan hal baru, bahkan telah terbukti efektif di berbagai negara.

Inti dari praktik internasional di atas adalah: standarisasi, modularisasi, dan digitalisasi pengadaan konstruksi meningkatkan efisiensi, kualitas, dan akuntabilitas. Hal ini menjadi landasan kuat bagi LKPP untuk mengadopsi pendekatan serupa.

Implikasi Teknis Pemaketan dalam e-Purchasing LKPP

Implementasi katalog konstruksi di Indonesia memerlukan beberapa pertimbangan teknis agar tujuan efisiensi dan kemudahan tercapai. Berikut beberapa implikasi dan rekomendasi teknis terkait desain standar, modularisasi, bundling, efisiensi, dan verifikasi output dalam e-purchasing konstruksi:

Standarisasi Desain dan Spesifikasi: Setiap item output yang masuk katalog harus memiliki desain standar atau spesifikasi baku yang disepakati. Oleh karena itu, perlu kolaborasi dengan kementerian teknis (PUPR, Kesehatan, Pendidikan, dll) untuk menyediakan dokumen desain tipe – misalnya prototipe sekolah 6 ruang kelas, prototipe puskesmas, desain standar jalan desa, dll. Dokumen ini mencakup gambar teknis, spesifikasi material, dan RAB estimatif untuk tiap varian (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx). Dengan lampiran desain tersebut pada katalog, penyedia tinggal mengeksekusi sesuai blueprint, tanpa mengurangi kualitas karena semua sudah diatur di depan. Contohnya, katalog PUPR untuk jembatan rangka baja telah menyertakan spesifikasi detail (kelas A/B, bentang, lebar) sehingga pembeli cukup memilih variant sesuai kebutuhan (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi). Standarisasi ini juga memudahkan penyediaan harga katalog yang fixed karena scope jelas. Tantangan teknis yang harus diatasi adalah memastikan standar nasional selalu update dan kompatibel dengan kondisi lokal (misal standar sekolah di Papua mungkin beda bahan karena faktor geografis). Solusinya, bisa dibuat beberapa versi standar menyesuaikan zona wilayah (standar modular tapi fleksibel).
Modularisasi: Prinsip modular harus diterapkan baik dalam desain maupun paket kontrak. Secara desain, modularisasi berarti merancang infrastruktur sebagai kumpulan modul yang dapat digabung/disusun sesuai kebutuhan. Misalnya pada bangunan gedung, modulnya adalah ruangan; pada jalan mungkin modul per 100 m; pada jembatan modul panel. Modularisasi memudahkan variasi output tanpa hilang standar – pembeli dapat memilih kombinasi modul. Secara pengadaan, modularisasi berarti item katalog dapat dipesan dalam jumlah sesuai kebutuhan. Sebagai ilustrasi, Rumah Modular yang diusulkan (sub-subkategori pada sektor perumahan) mengandung konsep modul prefabrikasi (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx). Vendor cukup menyediakan modul, dan jumlah modul menyesuaikan pesanan (misal 10 unit rumah). Ini mirip konsep LEGO dalam konstruksi: pemerintah menyediakan “kepingan” standar di katalog, pengguna katalog dapat merangkainya menjadi proyek sesuai skala. Implikasi teknisnya, sistem e-katalog V6 perlu memungkinkan pembeli memilih quantity modul dan mungkin ada fungsi konfigurator (memilih kombinasi modul). Jika sistem belum secanggih itu, bisa diakali dengan mendefinisikan paket modul dalam beberapa ukuran (kecil, medium, besar).
Bundling Pekerjaan Serupa: Katalog konstruksi memungkinkan penggabungan beberapa pekerjaan sejenis menjadi satu paket kontrak (bundling). Misalnya, daripada belanja satu unit jembatan kecil, pemda bisa bundling 5 unit jembatan sekaligus dalam satu kontrak katalog dengan penyedia yang sama, untuk mendapat efisiensi skala (harga lebih murah per unit). Di e-katalog, ini bisa diwujudkan dengan fitur multiple award schedule atau kontrak payung yang mencantumkan diskon untuk volume tertentu. LKPP dapat mengatur agar penyedia memberikan harga lebih efisien untuk pembelian dalam volume besar (economies of scale). Selain itu, bundling dapat lintas lokasi: beberapa pemda bisa bersepakat memesan bersama paket konstruksi (misal 10 puskesmas untuk 5 kabupaten) melalui katalog, sehingga penyedia bisa mengerjakan dalam sekali mobilisasi per zona. Tentu perlu koordinasi, tapi platform katalog nasional memudahkan visibility kebutuhan lintas daerah. Implikasi lainnya, perlu diperjelas skema pendanaan jika bundling lintas daerah (bisa menggunakan kontrak payung dengan release order per daerah). Teknis e-purchasing LKPP V6 diharapkan mendukung penerbitan SPK terpisah meski kontraknya satu payung. Contoh bundling sudah terjadi pada kontrak payung PUPR tahun 2021, di mana satu kontrak payung mobile pump dan preservasi jalan dapat dimanfaatkan banyak unit organisasi sekaligus (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi).
Efisiensi Pengadaan dan Kompetisi: Masuknya konstruksi ke katalog jangan sampai mengurangi prinsip persaingan. Karena itu, seleksi penyedia untuk tiap item harus ketat di awal (pra-kualifikasi), tapi setelah itu pembelian bisa langsung. Efisiensi diperoleh dari penyingkatan waktu tender berulang. Dengan e-purchasing, diharapkan proyek dapat mulai lebih cepat (tidak menunggu siklus lelang lama). Dari sisi penyedia, mereka mendapat kepastian peluang bisnis jangka panjang sehingga dapat menekan harga. Sistem e-katalog hendaknya transparan menampilkan harga satuan yang wajar hasil negosiasi LKPP. Pengalaman Korea (KONEPS) menunjukkan digitalisasi pengadaan mengurangi biaya administrasi dan overhead bagi penyedia (misal biaya cetak dokumen, transport meeting) (Unknown) (Unknown), sehingga penyedia bisa menawarkan harga lebih rendah. Efek jangka panjang, mekanisme katalog akan menciptakan benchmark harga konstruksi nasional yang lebih seragam dan wajar, menutup celah mark-up berlebihan di daerah. Selain itu, percepatan proses mendukung agenda pencegahan korupsi, sebagaimana motif awal Katalog Sektoral PUPR diluncurkan (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi).
Kemudahan Verifikasi Output: Berbeda dengan belanja barang biasa, pengadaan jasa konstruksi output-based perlu mekanisme verifikasi output yang jelas sebelum pembayaran. Implikasi teknis, sistem e-purchasing harus memiliki modul untuk unggah laporan progres, foto hasil pekerjaan, dan berita acara serah terima (hand over) terintegrasi. Namun, karena output-nya standar, verifikasi jadi lebih sederhana: cukup cek kesesuaian hasil dengan spesifikasi yang sudah ada di katalog. Misal, kalau pesan paket “jembatan gantung 30m” – spesifikasi teknisnya sdh terlampir di katalog, sehingga inspektur tinggal mencocokkan di lapangan (panjang bentang 30m, lebar sesuai, bahan sesuai). Ini lebih mudah dibanding verifikasi proyek hasil lelang konvensional yang masing-masing desain berbeda. Disarankan LKPP bekerja sama dengan instansi teknis untuk menyusun checklist uji terima per item katalog. Checklist itu diunggah di sistem dan digunakan oleh auditor/pengawas. Contoh, untuk paket “rumah sakit modular 50 TT” ada 100 poin checklist (jumlah ruang sesuai, peralatan terpasang, finishing sesuai, dll). Pembeli wajib menyetujui checklist di sistem saat menerima output, barulah penyedia dibayar. Pendekatan output performance ini selaras dengan rekomendasi Bank Dunia bahwa kontrak konstruksi sebaiknya berbasis kinerja/output terukur (Performance-based contracts: Promoting quality road maintenance and economic efficiency) (Performance-based contracts: Promoting quality road maintenance and economic efficiency). Dengan digital, verifikasi bisa diperkuat foto geotagging, bahkan inspeksi drone. Hal-hal ini perlu diakomodir dalam Katalog V6 agar akuntabilitas terjaga meski tanpa proses lelang konvensional.
Standar Dokumen dan Legalitas: Penggunaan katalog untuk konstruksi harus dibarengi penyesuaian pada dokumen kontrak baku. LKPP sebaiknya menyediakan template Kontrak Payung dan Surat Pesanan khusus konstruksi yang memuat klausul teknis (jadwal pelaksanaan, denda keterlambatan, jaminan pemeliharaan output, dll). Karena konstruksi output-based unik, misal pembayaran mungkin termin (uang muka, progress, dll) bukan sekali bayar, maka sistem perlu mengakomodir pencatatan termin. Legalitas lain seperti kewajiban SMK3 (Keselamatan Kerja Konstruksi) juga harus dicantumkan agar setiap order katalog tunduk pada aturan itu. Ini tantangan teknis/regulasi yang perlu diselaraskan sebelum penuh berjalan. Kita dapat mengadopsi elemen dari FIDIC Short Form atau kontrak standar lain yang ringkas namun melindungi kepentingan kedua pihak dalam transaksi katalog konstruksi.

Penutup: Rekomendasi kepada LKPP

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kategori produk jasa konstruksi pada Katalog Elektronik V6 sangatlah feasible dan strategis untuk dilaksanakan. Tujuh sektor konstruksi yang diusulkan (Infrastruktur Transportasi; Fasilitas Pendidikan; Fasilitas Kesehatan; Infrastruktur Energi-Lingkungan; Kawasan Perumahan & Komersial; Kawasan Publik & Rekreasi; Infrastruktur Keamanan & Keselamatan) telah memiliki justifikasi kebutuhan berulang yang kuat di daerah dan dapat distandarkan output-nya. Penambahan sektor kedelapan, yaitu Pemeliharaan Konstruksi, akan melengkapi ekosistem dengan memastikan infrastruktur yang dibangun dapat terpelihara optimal melalui mekanisme e-purchasing.

LKPP secara resmi direkomendasikan untuk:

Mengesahkan 8 sektor kategori konstruksi di atas dalam struktur Katalog V6, bekerja sama dengan K/L teknis terkait untuk merumuskan rincian subkategori dan spesifikasi output.
Mengembangkan modul e-katalog yang mendukung fitur khusus konstruksi (termin pembayaran, pelaporan progres, multi-user order, dsb) sesuai implikasi teknis yang telah dibahas.
Melakukan uji coba (pilot) pada beberapa jenis output yang paling siap (misal: jembatan standar, gedung sekolah, jalan rabat beton sederhana) di beberapa daerah sebagai percontohan. Pilot ini untuk menyempurnakan model sebelum skala penuh.
Melibatkan penyedia kunci (BUMN Karya, kontraktor besar/menengah, produsen material) sejak awal untuk memastikan kesiapan pasokan dan harga kompetitif. Lelang atau negosiasi katalog bisa dimulai sektor per sektor.
Mensosialisasikan dan melatih aparatur pemda dalam penggunaan katalog konstruksi, termasuk tata cara call-off kontrak payung dan verifikasi output, agar tidak ada keraguan hukum dalam pelaksanaannya.

Dengan langkah-langkah di atas, diharapkan katalog elektronik untuk jasa konstruksi dapat menjadi game changer dalam percepatan penyediaan infrastruktur berkualitas di Indonesia. Praktik terbaik internasional dan pengalaman sektoral PUPR sudah memberi landasan; kini saatnya LKPP mengambil kebijakan inovatif ini secara nasional. Katalog konstruksi akan mendorong standarisasi, transparansi, serta value for money yang akhirnya bermuara pada layanan publik yang lebih baik. Semoga rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti demi pengadaan pemerintah yang makin modern dan akuntabel.

Referensi:

Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi).
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 (Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa).
Agus Arif Rakhman (2024). Artikel "7 Sektor Utama Produk Jasa Konstruksi sebagai Etalase Katalog Konstruksi" (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx) (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx) (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx).
Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 (Standar Sarana Prasarana Pendidikan) (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx) (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx).
Permenkes No. 40 Tahun 2022 (Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Kesehatan RS) (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx) (7 sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx).
Kementerian PUPR (2021). Katalog Elektronik Sektoral PUPR – Kategori Jembatan Rangka Baja & Preservasi Jalan (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi).
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi PUPR (2021). Berita Katalog Elektronik Sektoral PUPR (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi).
UNSPSC Classification, United Nations Global Marketplace – Segment Building & Construction Services (UNSPSC Code 72100000 Building construction and ... - Top500).
Queensland Government (2020). Ethical Supplier Mandate SOP – Kategori BCM & TIS ([PDF] Ethical Supplier Mandate – Standard Operating Procedure).
UNOPS (2023). UN Web Buy Plus – Global Catalogue for Aid and Development (UN Web Buy Plus).
OECD (2016). The Korean Public Procurement Service: Innovating for Effectiveness – Case Study KONEPS (Unknown).
World Bank (2023). Blog: Performance-based Contracts for Road Maintenance (Performance-based contracts: Promoting quality road maintenance and economic efficiency).
World Bank (2017). Global Procurement Partnership Synthesis Report – E-Procurement Reforms ([PDF] A Global Procurement Partnership for Sustainable Development).
Studi Kasus Kontrak Pemeliharaan Jalan di berbagai negara (Argentina, Brasil, Botswana) (Performance based contracts in the road sector : towards improved ...) (World Bank Document).
Dokumentasi LKPP & presentasi e-procurement lainnya yang relevan.

Pengadaan Untuk Publik: Refleksi dan Pengetahuan

Kamis, 10 April 2025