Daftar Isi
Kajian Kebijakan Nasional:
Pengembangan Kategori Produk Jasa Konstruksi pada Katalog Elektronik V6. 1
RINGKASAN
EKSEKUTIF. 3
Pendahuluan. 6
Sektor-Sektor
Jasa Konstruksi yang Diusulkan dan Justifikasinya. 6
1.
Infrastruktur Transportasi 13
2.
Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan. 13
3.
Fasilitas Kesehatan. 14
4.
Infrastruktur Energi dan Lingkungan. 15
5.
Pengembangan Kawasan Perumahan dan Komersial 15
6.
Kawasan Publik dan Rekreasi 16
7.
Infrastruktur Keamanan dan Keselamatan. 17
Struktur
Kategori 3 Lapis (Kategori–Subkategori–Sub-subkategori) 17
Sektor
Baru: Pemeliharaan Konstruksi 20
✅
Parameter Umum yang Wajib Tersedia di Aplikasi Katalog V6 untuk
Sub-subkategori Jasa Konstruksi: 22
Usulan
Satuan Pengukuran Sub-Sub Kategori Jasa Konstruksi 23
Referensi
Praktik Terbaik Internasional 27
Implikasi
Teknis Pemaketan dalam e-Purchasing LKPP. 29
Penutup:
Rekomendasi kepada LKPP. 32
Referensi: 33
Pengembangan
Kategori Produk Jasa Konstruksi pada Katalog Elektronik V6
Oleh: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp
Mengapa
Perlu Kategori Jasa Konstruksi di Katalog V6?
- Cepat: Tidak perlu lelang
berkali-kali untuk pekerjaan konstruksi berulang.
- Tepat: Output konstruksi bisa
distandarisasi dengan desain siap pakai.
- Efisien: Pemerintah daerah bisa
e-purchasing langsung sesuai kebutuhan.
- Akurat: Pengawasan dan verifikasi
output lebih mudah karena spek jelas.
8
KATEGORI YANG DIUSULKAN
- Infrastruktur Transportasi
- Stiker: Jalan, Jembatan
- Output: Jalan lingkungan, jembatan
baja modular
- Kenapa? Dibutuhkan di semua daerah,
mudah distandarisasi.
- Fasilitas Pendidikan &
Pelatihan
- Stiker: Gedung Sekolah
- Output: Paket ruang kelas, lab,
perpustakaan
- Kenapa? Tersedia standar nasional
(Permendikbudristek 22/2023).
- Fasilitas Kesehatan
- Stiker: Puskesmas, Rumah Sakit
- Output: IGD standar, ruang rawat,
klinik modular
- Kenapa? Kebutuhan tinggi &
regulasi teknis jelas (Permenkes 40/2022).
- Infrastruktur Energi &
Lingkungan
- Stiker: IPAL, PLTS
- Output: IPAL kapasitas 50–100 KK,
Hybrid Solar
- Kenapa? Proyek sanitasi dan energi
bersih berulang dan modular.
- Kawasan Perumahan &
Komersial
- Stiker: Rumah Subsidi, Pasar Rakyat
- Output: Rumah tipe 36, rumah
transit, pasar modular
- Kenapa? Proyek pemerintah tahunan,
bisa paket massal.
- Kawasan Publik & Rekreasi
- Stiker: Taman Kota, Sport Center
- Output: Taman hijau, taman edukasi,
taman air
- Kenapa? RTH adalah kewajiban kota,
bisa didesain modular.
- Infrastruktur Keamanan &
Keselamatan
- Stiker: Shelter, Tanggul Banjir
- Output: Command center, rumah
singgah, tanggul 100m
- Kenapa? Banyak dibutuhkan
pascabencana atau siaga.
- Pemeliharaan Konstruksi (Kategori Baru!)
- Stiker: Tambal Jalan, Rehabilitasi
Gedung
- Output: Paket pemeliharaan jalan,
pengecatan, PJU
- Kenapa? Kegiatan rutin tahunan,
sangat cocok e-purchasing.
STRUKTUR
3 LAPIS DI KATALOG V6
Kategori →
Subkategori → Sub-subkategori (Paket Output)
Contoh:
Fasilitas Kesehatan → Rumah Sakit →
IGD Standar 6 Ruangan
Dukungan
Praktik Internasional
- Korea Selatan (KONEPS): Efisiensi e-procurement
nasional
- UNOPS: Menyediakan jembatan &
shelter dalam katalog global
- Australia (Queensland): Pisahkan konstruksi &
maintenance
- Bank Dunia: Dorong output-based
construction contracts
Rekomendasi
untuk LKPP
- Sahkan 8 kategori di Katalog
V6
- Buat standar desain &
output dengan K/L teknis
- Terapkan modularisasi dan
bundling
- Siapkan pilot project daerah
- Sertakan sistem verifikasi
output digital
🎯 "Bangun Negeri Lebih Cepat, Tanpa Tender Ulang!"
📦📑📲
📌 8 Kategori Jasa Konstruksi Siap Pakai
📌 Modular. Terstandar. Siap e-Purchasing.
📌 Dari Jembatan, Sekolah, hingga Taman Kota!
📍 #KatalogKonstruksiV6 #TransformasiPBJ
🏗️ Konstruksi Sekarang Bisa Klik!
💡 Kajian ini menyajikan 8 sektor konstruksi yang...
✅ Sudah punya desain standar
✅ Dibutuhkan di semua daerah
✅ Bisa masuk e-Katalog dan langsung dipesan!
🛠️ Ayo percepat pembangunan tanpa ribet lelang berulang.
🔗 #KatalogV6 #BelanjaInfrastruktur
🧩 Modularisasi Bukan Mimpi!
🏫+🏥+🏘️+🏞️+🛣️ = Semua bisa masuk katalog!
Kajian ini membuktikan:
🔧 Infrastruktur bisa dikemas seperti LEGO
🛍️ Paket konstruksi bisa dibeli seperti barang
🚀 Solusi cepat, akurat, dan transparan untuk daerah
#KatalogElektronik #BelanjaJasaKonstruksi
🔍 8 Kategori, 100+ Paket Output, 1 Platform Digital!
💡 Cukup klik, konstruksi pun jadi
📌 Jalan, Jembatan, Rumah Sakit, Pasar, Shelter Bencana
📌 Puskesmas Modular, IPAL Komunal, Taman Tematik
📌 Hingga Tambal Jalan dan Pengecatan Gedung
🔁 Semua bisa distandarisasi & dibeli berulang!
🖥️ #PBJRevolusiDigital #KatalogKonstruksiLKPP
🚨 Bukan Hanya Bangun, Tapi Juga Rawat!
🔧 Kajian ini tak hanya bicara pembangunan
✨ Tapi juga pemeliharaan rutin yang bisa dibeli via katalog
🛣️ Tambal Jalan
🎨 Pengecatan Gedung
💡 Ganti Lampu Jalan
🎯 Semuanya cukup e-purchasing saja!
#PerawatanBerbasisOutput #KonstruksiMasaKini
Pemerintah
Indonesia terus memodernisasi pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan Katalog
Elektronik sebagai sarana e-purchasing. Dalam versi terbaru (Katalog V6),
direncanakan pengembangan etalase khusus untuk produk jasa konstruksi
agar pengadaan infrastruktur dapat lebih cepat, efisien, dan akuntabel (Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi). Kebijakan ini
sejalan dengan arahan Inpres No. 1/2015 tentang percepatan e-procurement serta
Peraturan LKPP No. 9/2021 yang mendorong perluasan katalog elektronik hingga
mencakup pekerjaan konstruksi (Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi).
Kajian
ini mengusulkan 7 sektor utama jasa konstruksi yang berpotensi
dimasukkan sebagai kategori dalam Katalog Elektronik V6, ditambah 1 sektor
baru pemeliharaan konstruksi. Pemilihan sektor didasarkan pada dua
kriteria utama (7 sektor
produk jaskon etalase katalog elektronik.docx): (1) Telah tersedia desain
standar – produk konstruksi yang sudah dirancang (tersedia gambar,
spesifikasi teknis, RAB, dan varian desain) oleh instansi teknis atau
konsultan, sehingga dapat dijadikan template; serta (2) Kebutuhan
berulang dan luas – jenis infrastruktur tersebut dibutuhkan secara berulang
di banyak daerah (lintas lokasi) dan manfaatnya berkelanjutan bagi masyarakat (7 sektor produk jaskon etalase
katalog elektronik.docx).
Dengan kata lain, infrastruktur ini sering menjadi program rutin (tiap tahun)
di pemerintah pusat maupun daerah, sehingga cocok distandarkan dan di-bundle
dalam katalog.
Berikut
disusun tujuh sektor yang memenuhi kriteria di atas beserta justifikasinya,
struktur kategori tiga lapis (kategori–subkategori–sub-subkategori) untuk
setiap sektor yang berorientasi output, usulan sektor pemeliharaan
konstruksi, referensi praktik terbaik internasional, serta implikasi teknis
pemaketan dalam e-purchasing.
Sektor
infrastruktur transportasi mencakup pembangunan jalan dan jembatan,
yang merupakan kebutuhan dasar di hampir setiap daerah. Justifikasi:
Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan, jalan kabupaten, dan jembatan kecil
merupakan proyek yang sangat sering berulang di pemerintah daerah setiap
tahun, guna meningkatkan konektivitas wilayah dan akses ekonomi lokal. Sekali
dibangun, prasarana transportasi ini dimanfaatkan terus-menerus oleh publik
(keberlanjutan manfaat tinggi). Karena sifatnya yang masif dan berulang,
pemerintah memiliki standar teknis untuk klasifikasi jalan (misal: jalan
lokal, kolektor, arteri) dan jembatan (standar beban, bentang). Hal ini
memungkinkan penyusunan template desain dan spesifikasi untuk dimasukkan
ke katalog.
Sebagai
contoh, Kementerian PUPR telah menampilkan produk jembatan rangka baja
standar dalam e-katalog sektoral, dengan varian bentang 30 hingga 60 meter
(Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi). Standar ini
memudahkan daerah memesan jembatan “jadi” sesuai bentang yang dibutuhkan.
Demikian pula, kategori jalan dan jembatan telah disiapkan di e-katalog
sektoral PUPR, termasuk komoditas preservasi jalan (pemeliharaan jalan)
yang melibatkan produk aspal siap pakai untuk tambal cepat (Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi). Fakta ini
mendukung bahwa infrastruktur transportasi dengan desain baku dapat dipaketkan
sebagai produk katalog.
Sektor
ini mencakup pembangunan gedung pendidikan (sekolah, laboratorium, balai
latihan) beserta sarana penunjangnya. Justifikasi: Pemerintah daerah
secara rutin membangun baru atau merehabilitasi sekolah pada berbagai
jenjang (SD, SMP, SMA) setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan layanan
pendidikan. Kebutuhan ini universal di semua daerah dan berulang,
misalnya penambahan ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru, atau perbaikan
ruang praktik siswa. Fasilitas ini memiliki standar nasional: misalnya
Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarpras Pendidikan dasar
dan menengah menetapkan tipe dan ukuran ruang kelas, perpustakaan,
laboratorium, dll sebagai acuan (7 sektor
produk jaskon etalase katalog elektronik.docx) (7
sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx). Dengan adanya standar tersebut,
desain prototipe gedung sekolah dapat disusun (contoh: prototipe SD
negeri dengan 6 ruang kelas, atau satu paket unit ruang kelas lengkap dengan
mobiler).
Pengelompokan
fasilitas pendidikan dalam katalog akan mengakomodasi modul output seperti “1
paket bangunan sekolah lengkap X ruang kelas” atau “1 unit laboratorium sains
standar”. Pendekatan ini menjamin pemerataan kualitas infrastruktur pendidikan
antar daerah. Output yang terstandar juga memudahkan verifikasi (misal:
sebuah output ruang kelas harus sesuai spek luas 7x9 m, ventilasi,
pencahayaan sesuai standar Permendikbud tersebut). Dengan katalog, daerah cukup
memilih paket gedung yang dibutuhkan tanpa proses lelang panjang, sehingga
percepatan pembangunan fasilitas pendidikan dapat tercapai.
Sektor
fasilitas kesehatan mencakup pembangunan rumah sakit, puskesmas/klinik, dan
fasilitas kesehatan lainnya. Justifikasi: Pasca pandemi COVID-19,
banyak pemerintah daerah fokus meningkatkan kapasitas layanan kesehatan dengan
membangun rumah sakit baru (tipe C/D) atau puskesmas rawat inap. Kebutuhan ini berulang
di berbagai wilayah, terutama daerah yang cakupan layanannya masih rendah.
Fasilitas kesehatan juga beroperasi terus-menerus melayani masyarakat (vital
dan berkelanjutan). Pemerintah telah menetapkan standar teknis nasional
untuk prasarana kesehatan; misalnya Permenkes No. 40 Tahun 2022 mengatur
persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit (standar ruang UGD, OK,
bangsal, ICU, dll) (7 sektor
produk jaskon etalase katalog elektronik.docx) (7
sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx). Ini berarti elemen output
layanan kesehatan dapat dipecah menjadi modul standar (contoh: satu paket ruang
operasi lengkap, modul instalasi gawat darurat, dsb).
Dengan
katalog, bisa disediakan pilihan paket “rumah sakit tipe D 50 tempat tidur”
lengkap beserta ruang-ruang fungsional sesuai standar, sehingga daerah dapat
langsung e-purchasing paket tersebut. Alternatifnya, bisa per modul: misal
paket pembangunan IGD standar (terdiri dari ruang triase, ruang tindakan
darurat, dll) yang bisa dibeli terpisah. Klinik kesehatan atau puskesmas
juga bisa distandarkan (contoh: prototipe Puskesmas dengan 10 ruangan standar).
Standarisasi ini menjamin setiap fasilitas kesehatan yang dibangun memenuhi
regulasi teknis dan memudahkan kontrol kualitas.
Sektor
ini mencakup infrastruktur di bidang energi (pembangkit listrik,
jaringan listrik) dan lingkungan (pengelolaan air dan limbah). Justifikasi:
Kebutuhan infrastruktur energi terbarukan dan lingkungan meningkat di berbagai
daerah, seiring agenda nasional di bidang ketersediaan listrik dan sanitasi.
Contohnya, banyak pemerintah kota/kabupaten membutuhkan Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL) komunal untuk sanitasi perkotaan; kebutuhan ini jamak dan
berulang terutama di perkotaan untuk memenuhi target layanan air limbah
domestik. Demikian pula, pembangunan pembangkit listrik skala kecil (seperti solar
cell atau hybrid power system yang menggabungkan surya dan diesel)
mulai marak untuk daerah terpencil dan membutuhkan template desain agar
mudah direplikasi (7 sektor
produk jaskon etalase katalog elektronik.docx) (7
sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx).
Infrastruktur
ini cocok dipaketkan karena biasanya sudah ada contoh rancangannya. Misalnya,
Kementerian ESDM/PUPR atau produsen telah memiliki desain baku IPAL komunal
standar kapasitas tertentu (contoh: IPAL 50 KK, 100 KK, dll). Ini dapat
dijadikan item katalog, sehingga pemda cukup memilih kapasitas yang sesuai.
Untuk energi, paket PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) modular atau jaringan
listrik pedesaan bisa distandarkan. Output-nya jelas, misal
“pembangunan PLTS 30 kWp” lengkap dengan panel, inverter, baterai – ini bisa
jadi sub-subkategori tersendiri. Langkah ini didukung praktik UNOPS yang
menyediakan catalogue global untuk solusi energi terbarukan dan
prasarana air bagi komunitas (UN Web Buy Plus). Dengan katalog, pengadaan
proyek energi/lingkungan menjadi lebih cepat dan cost-effective karena
menggunakan desain repetitif.
Sektor
ini berfokus pada pembangunan perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan
komersial skala kecil (misal pasar rakyat, pusat UMKM). Justifikasi:
Pemerintah pusat dan daerah memiliki banyak program perumahan, seperti
pembangunan rumah subsidi untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
dan rumah khusus/transit untuk relokasi atau kondisi khusus. Kebutuhan
ini berulang di berbagai provinsi/kabupaten sebagai bagian dari
pengentasan backlog perumahan. Misalnya, setiap tahun Kementerian PUPR bekerja
sama dengan pemda membangun ribuan unit Rumah Subsidi atau Rumah Khusus di
lokasi berbeda dengan spesifikasi mirip. Dengan demikian, sangat logis membuat template
unit rumah standar (tipe 36 atau 45) ke dalam katalog, sehingga proses
pengadaan dapat dipercepat. Output rumah ini sifatnya modular –
dapat dibangun tunggal atau banyak unit tergantung kebutuhan. Bahkan konsep rumah
modular pabrikan sudah berkembang, di mana komponen rumah diproduksi di
pabrik dan dirakit di lokasi (7 sektor
produk jaskon etalase katalog elektronik.docx), menjamin konsistensi mutu dan
kecepatan konstruksi.
Selain
perumahan, kawasan komersial seperti pasar rakyat atau pusat
perdagangan kecil juga sering dibangun dengan pola serupa. Hampir setiap
daerah memiliki program renovasi atau pembangunan pasar tradisional yang
desainnya bisa distandarkan (los pasar, kios, instalasi MEP dasar sama).
Memasukkan kategori ini akan membantu pemda mendapatkan paket pasar siap
bangun dengan standar Kementerian Perdagangan misalnya. Karena hunian dan
fasilitas komersial akan digunakan jangka panjang oleh masyarakat/pedagang, aspek
keberlanjutan pemanfaatannya tinggi. Paket katalog di sektor ini akan mendorong
kualitas yang lebih seragam (tidak tergantung kontraktor berbeda-beda) dan
efisiensi biaya lewat skala produksi massal.
Sektor
ini meliputi pembangunan ruang publik, taman, dan fasilitas rekreasi. Justifikasi:
Seiring peningkatan perhatian pada kualitas hidup masyarakat, pemerintah daerah
rutin membangun taman kota, alun-alun, ruang terbuka hijau (RTH), hingga
fasilitas olahraga publik. Kebutuhan akan RTH minimal 30% di perkotaan
(sesuai regulasi) membuat program taman kota hadir hampir di semua kota,
menjadikannya proyek berulang. Taman atau fasilitas rekreasi relatif
dapat didesain modular: misal taman bermain standar dengan luasan dan
kelengkapan tertentu, taman tematik (edukasi, budaya) dengan elemen
khusus, atau taman air (water park) skala kecil. Bahkan konsep taman
tematik bisa dibagikan antar daerah (replikasi konsep taman digital, taman lalu
lintas, dll).
Pembangunan
kawasan publik ini berkelanjutan manfaatnya – memberikan ruang interaksi
sosial, olahraga, dan meningkatkan kualitas lingkungan (7 sektor produk jaskon etalase
katalog elektronik.docx)
(7 sektor produk jaskon etalase
katalog elektronik.docx).
Dengan katalog, bisa disiapkan paket taman standar (misal: Taman Kota
Tipe A – lengkap dengan jogging track, playground, dan gazebo; Tipe B – skala
lebih kecil, dsb). Contoh sub-subkategori bisa berupa: “Taman hijau dengan area
rekreasi”, “Taman edukasi ekologi”, “Taman komunitas” sesuai contoh yang telah
diimplementasikan (7 sektor
produk jaskon etalase katalog elektronik.docx) (7
sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx). Standar desain untuk taman
dapat mengacu pada pedoman Kementerian PUPR atau arsitektur lanskap, sehingga
hasil akhirnya memenuhi kriteria keamanan dan estetika serupa. Hal ini akan menjamin
kualitas ruang publik yang dibangun di berbagai daerah dan mempercepat
proses pengadaannya karena tinggal memilih paket desain yang telah ada.
Sektor
ini mencakup fasilitas untuk mendukung keamanan publik dan mitigasi bencana,
seperti shelter darurat, pusat komando (command center), dinding penahan
banjir, dan infrastruktur keselamatan lainnya. Justifikasi:
Indonesia rawan bencana (gempa, banjir, letusan gunung, dll) sehingga
pemerintah daerah sangat sering membutuhkan pembangunan sarana mitigasi
dan kesiapsiagaan. Contoh berulang: shelter evakuasi bencana atau temporary
shelter bagi pengungsi, yang dibutuhkan di daerah rawan gempa/tsunami; tanggul
atau dinding penahan banjir di daerah langganan banjir; serta command
center untuk penanggulangan bencana dan keamanan (banyak kota membangun
command center untuk memantau CCTV, pusat kendali keamanan). Proyek-proyek ini
mulai jamak di berbagai daerah, sehingga pola desainnya bisa diulang.
Misal, BNPB/PUPR pernah membuat prototipe shelter tahan gempa dengan
kapasitas tertentu – ini dapat dijadikan acuan katalog. Begitu pula desain
standar dinding penahan banjir (sheetpile atau tanggul beton) bisa
dibakukan per modul panjang tertentu.
Manfaat
fasilitas ini sangat krusial dan berkelanjutan dalam arti siaga: saat
tidak terjadi bencana, mungkin tidak digunakan, tetapi harus tersedia dan andal
ketika diperlukan (sebagai polis asuransi keselamatan publik). Dengan
e-katalog, pengadaan sarana keselamatan bisa dipercepat pascabencana maupun
prabencana. Sebagai contoh, jembatan darurat (bailey) sudah tersedia di
e-katalog PUPR untuk respon cepat (Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi). Demikian pula, catalogue
internasional (UNOPS UN Web Buy) menyediakan item seperti shelter
pre-fabrikasi untuk krisis kemanusiaan (UN Web Buy Plus). Ini membuktikan bahwa
pendekatan katalog untuk sarana darurat adalah praktik yang diakui. Maka sektor
keamanan & keselamatan patut dimasukkan, dengan output terstandar seperti
yang dicontohkan (shelter, tanggul, command center).
Guna
merealisasikan sektor-sektor di atas dalam framework Katalog Elektronik
V6, berikut diusulkan struktur taksonomi tiga lapis yang berorientasi output
produk jasa konstruksi. Level Kategori merupakan sektor utama (lapis-1),
Subkategori berisi jenis output spesifik (lapis-2), dan Sub-subkategori
merincikan varian atau paket output yang lebih terperinci (lapis-3). Struktur
ini disusun agar pengguna katalog (K/L/PD) dapat menelusuri dari sektor →
jenis bangunan/infrastruktur → pilihan paket output sesuai kebutuhan.
Tabel 1 merangkum struktur kategori yang diusulkan untuk 7 sektor konstruksi:
|
Sektor (Kategori)
|
Subkategori
|
Sub-subkategori (Contoh Output)
|
|
Infrastruktur Transportasi
|
Jalan
|
– Jalan lingkungan (permukiman)– Jalan
pedesaan– Jalan kolektor/pintas– Jalan arteri (jalan utama)
|
|
Jembatan
|
– Jembatan gantung
(rangka kabel)– Jembatan beton prategang– Jembatan baja (panel) jalan raya
|
|
Fasilitas Pendidikan & Pelatihan
|
Gedung Sekolah Menengah (SMA/SMK)
|
– Paket unit gedung SMA lengkap
(1 gedung = X ruang)– Ruang kelas belajar– Ruang perpustakaan– Ruang
laboratorium– Ruang UKS/kesehatan
|
|
Gedung Sekolah
Pertama (SMP)
|
– Paket gedung SMP
lengkap (1 sekolah)– Ruang kelas belajar (modul)– Ruang perpustakaan/lab
(modul)
|
|
Gedung Sekolah Dasar (SD)
|
– Paket gedung SD lengkap– Ruang kelas
belajar (modul)– Ruang guru/administrasi (modul)
|
|
Fasilitas
Kesehatan
|
Rumah Sakit
|
– Paket RS Tipe
C/D (X ruang rawat, fasilitas lengkap)– Instalasi Gawat Darurat (IGD)
lengkap– Ruang operasi (modul)– Ruang isolasi (modul)
|
|
Puskesmas/Klinik
|
– Paket Puskesmas standar (rawat
inap/jalan)– Unit poli klinik (modul ruang periksa)– Unit farmasi/apotek
(modul)
|
|
Infrastruktur
Energi & Lingkungan
|
Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL)
|
– IPAL komunal
kapasitas 50 KK– IPAL komunal kapasitas 100 KK (varian kapasitas)
|
|
Sistem Pembangkit Listrik
|
– PLTS terpadu kapasitas 30 kWp–
Hybrid solar-diesel 100 kW (paket lengkap)
|
|
Jaringan Utilitas
|
– Jaringan
distribusi listrik tegangan menengah– Sistem pipa air bersih skala kawasan
|
|
Kawasan Perumahan & Komersial
|
Perumahan Rakyat (MBR)
|
– Paket Rumah Subsidi tipe 36
(per unit)– Paket Rumah Instan Sederhana (RISHA) modular (7
sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx)–
Rumah transit (barak) 10 unit per paket
|
|
Fasilitas
Komersial
|
– Pasar Rakyat
standar (n unit kios + los)– Ruko/PUJASERA UMKM (paket blok bangunan
usaha)– Food court modular (contoh fasilitas komersial kecil)
|
|
Kawasan Publik & Rekreasi
|
Taman Kota / RTH
|
– Taman kota standar (misal luas
1 Ha, lengkap fasilitas)– Taman tematik (taman lalu lintas, dsb)– Taman
edukasi ekologi (contoh RTH edukatif)
|
|
Sarana Rekreasi
Publik
|
– Alun-alun kota
(paket plaza lapang publik)– Taman bermain air (water park kecil)– Sport
center terpadu (lapangan olahraga multifungsi)
|
|
Infrastruktur Keamanan &
Keselamatan
|
Sarana Mitigasi Bencana
|
– Shelter evakuasi gempa
(kapasitas X orang)– Dinding penahan banjir (panjang per 100 m modul)– Flood
retention pond (embung pengendali banjir)
|
|
Fasilitas
Keamanan Publik
|
– Command Center
kota (gedung + sistem)– Rumah singgah sosial (shelter tunawisma)– Pos pemadam
kebakaran standar (contoh fasilitas keamanan)
|
Tabel
1. Struktur 3-lapis kategori Katalog Konstruksi – Setiap kategori (sektor)
dipecah menjadi beberapa subkategori (jenis infrastruktur spesifik),
lalu menjadi sub-subkategori berupa paket output terstandardisasi. (Sumber
contoh: adaptasi dari usulan sektor konstruksi (7 sektor produk jaskon etalase
katalog elektronik.docx)
(7 sektor produk jaskon etalase
katalog elektronik.docx)
(7 sektor produk jaskon etalase
katalog elektronik.docx)
(7 sektor produk jaskon etalase
katalog elektronik.docx)
dan praktik katalog PUPR (Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi)).
Pada
Tabel 1 di atas, sub-subkategori menunjukkan contoh paket output yang dapat
ditayangkan. Misalnya, sektor Fasilitas Pendidikan mempunyai subkategori
“Gedung SMA”, dengan sub-subkategori modul ruang-ruang seperti kelas, lab, dll
yang dapat dibeli terpisah ataupun satu paket gedung lengkap. Pendekatan ini berorientasi
output (hasil akhir konstruksi), sesuai filosofi e-katalog konstruksi: yang
ditawarkan bukan sekadar jasa, tapi produk infrastruktur siap guna
sesuai spesifikasi.
Struktur
final tentu perlu diselaraskan dengan fitur sistem Katalog V6 – misal
penggunaan kodefikasi atau UNSPSC. Secara internasional, klasifikasi UNSPSC
memang menggolongkan “Building and Construction and Maintenance Services”
sebagai satu segmen tersendiri (UNSPSC Code 72100000 Building
construction and ... - Top500),
yang mencakup kategori seperti di atas. Artinya, cakupan kategori yang
diusulkan sejalan dengan kerangka klasifikasi global. Selain itu, Australia
(Queensland) bahkan memisahkan kategori Building and Construction
Maintenance (BCM) dan Transport Infrastructure Services (TIS) dalam
sistem pengadaannya ([PDF] Ethical Supplier Mandate –
Standard Operating Procedure),
konsisten dengan usulan kita memisahkan sektor infrastruktur transportasi dan
sektor pemeliharaan.
Selain
tujuh sektor utama di atas (yang cenderung proyek baru), kajian ini
merekomendasikan penambahan Sektor Pemeliharaan Konstruksi sebagai
kategori terpisah. Justifikasi: Pemeliharaan infrastruktur (jalan,
jembatan, gedung, dll) bersifat rutin dan berulang setiap tahun di tiap
instansi. Namun, pemeliharaan sering terhambat oleh birokrasi lelang yang lama,
akibatnya infrastruktur terlanjur rusak sebelum diperbaiki. Dengan memasukkan
pemeliharaan sebagai kategori e-katalog, perbaikan dapat dilakukan lebih cepat
melalui e-purchasing. Pekerjaan pemeliharaan umumnya mudah dipaketkan
karena ruang lingkupnya jelas dan repetitif (misal: tambal sulam jalan
berlubang, pengecatan ulang gedung, penggantian lampu PJU). Ini sesuai karakter
katalog yang cocok untuk pengadaan berulang.
Pengalaman
Kementerian PUPR menunjukkan bahwa komoditas preservasi jalan
(pemeliharaan jalan) berhasil dimasukkan e-katalog sektoral dengan melibatkan
penyedia aspal tambal cepat dan alat perawatan jalan (Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi). Beberapa BUMN
juga telah menyiapkan produk pemeliharaan jalan seperti CPHMA (Cold Paving
Hot Mix Asphalt) dan TCM (Tambalan Cepat Mantap) yang diadakan
melalui katalog (Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi). Ini menandakan
pemeliharaan bisa disiapkan sebagai “produk.” Demikian pula di Australia,
kategori Building and Construction Maintenance dipisahkan karena
pentingnya layanan ini ([PDF] Ethical Supplier Mandate –
Standard Operating Procedure).
Bank Dunia juga menekankan pentingnya kontrak berbasis kinerja untuk
pemeliharaan jalan agar investasi infrastruktur berkelanjutan (Performance-based contracts:
Promoting quality road maintenance and economic efficiency) – artinya sektor pemeliharaan
harus mendapat perhatian setara dengan konstruksi baru.
Struktur
Kategori Pemeliharaan:
Dapat dibagi berdasarkan jenis infrastruktur yang dipelihara. Berikut
alternatif struktur tiga lapis sektor pemeliharaan:
- Pemeliharaan
Jalan – Sub-sub:
(a) Paket pemeliharaan rutin jalan (per segmen, mencakup penyisiran
lubang, pembersihan drainase jalan); (b) Tambal sulam jalan berlubang
(satuan volume); (c) Overlay/perkerasan ulang per 100 m; (d) Pengecatan
marka jalan paket X km, dll.
- Pemeliharaan
Jembatan – Sub-sub:
(a) Perbaikan ekspansi jembatan (joint seal replacement); (b) Pengecatan
ulang struktur baja (anti karat); (c) Perkuatan pondasi/abutment skala
tertentu.
- Pemeliharaan
Gedung – Sub-sub:
(a) Renovasi ringan gedung (paket per m², mencakup pengecatan, perbaikan
atap minor); (b) Pemeliharaan sistem utilitas (AC, listrik, plumbing) per
gedung; (c) Paket rehabilitasi ruang kelas (misal penggantian plafon,
lantai, jendela sesuai standar).
- Pemeliharaan
Prasarana Lingkungan
– Sub-sub: (a) Pengurasan kolam IPAL/selokan (per m³); (b)
Perawatan rutin taman (landscaping) per bulan; (c) Pemeliharaan PJU (lampu
jalan) per 100 unit, dll.
Struktur
di atas masih indikatif. Intinya, sektor ini mencakup maintenance untuk
menjaga performa infrastruktur yang telah dibangun. Output yang
ditawarkan adalah layanan pemeliharaan dengan standar hasil tertentu (misal
jalan kembali mulus 100% bila beli paket tambal sulam). Penyedia jasa
pemeliharaan bisa dikontrak payung di katalog, lalu berbagai OPD dapat
memanggil jasa mereka sesuai kebutuhan. Model ini mirip framework agreement
dimana kontraktor standby menyediakan jasa saat dipesan. Dampaknya, respon
pemeliharaan lebih cepat dan infrastruktur lebih terjaga.
Keuntungan
memasukkan pemeliharaan dalam katalog:
(1) Efisiensi waktu & biaya: Tidak perlu lelang terpisah untuk
setiap kerusakan, cukup e-purchasing, mengurangi biaya transaksi. Studi
menunjukkan e-procurement terpadu seperti KONEPS Korea mampu menghemat biaya
administrasi hingga USD 8 miliar per tahun dengan memangkas proses tradisional
(Unknown). (2) Standar kualitas
terjaga: Setiap paket maintenance di katalog memiliki spek output (contoh:
kualitas patching aspal memenuhi standar Bina Marga) sehingga hasil antar
daerah konsisten. (3) Mendorong inovasi: Penyedia berlomba menawarkan
teknologi perawatan terbaik (misal bahan tambal cepat, cat tahan cuaca) karena
produk mereka tampil di katalog nasional. (4) Sustainability: Dengan
perawatan rutin terjadwal via katalog, umur layanan infrastruktur lebih
panjang, menghemat anggaran jangka panjang (karena mencegah kerusakan parah).
Untuk
memperkuat gagasan di atas, berikut beberapa referensi dan praktik
internasional terkait e-catalog/e-procurement jasa konstruksi:
- Korea
Selatan – KONEPS:
Korea memiliki Korea Online E-Procurement System (KONEPS) yang
sangat berhasil mengintegrasikan semua pengadaan publik, termasuk
pekerjaan konstruksi, secara elektronik. KONEPS memenangkan penghargaan
PBB dan diakui menghemat biaya transaction cost USD 8 miliar per
tahun serta memangkas waktu proses hingga 75% (Unknown). Sistem ini mencakup
katalog/kontrak payung untuk berbagai komoditas. Keberhasilan KONEPS
menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan konstruksi dapat
meningkatkan efisiensi drastis. Salah satu kunci KONEPS adalah
standarisasi dokumen dan integrasi sistem perizinan, sehingga kontrak
konstruksi pun bisa dikelola ujung ke ujung (Unknown) (Unknown). Ini sejalan dengan rencana
LKPP mengembangkan katalog konstruksi: dengan platform digital
terintegrasi, pengadaan infrastruktur bisa lebih transparan dan murah.
- Australia: Di Australia, khususnya
negara bagian seperti Queensland, pengelompokan kategori pengadaan
konstruksi dibuat jelas antara pembangunan baru dan pemeliharaan. Procurement
guidelines Queensland memisahkan kategori Building and Construction
Maintenance (BCM) dan Transport Infrastructure Services (TIS) ([PDF] Ethical Supplier
Mandate – Standard Operating Procedure). Pembagian ini menunjukkan pentingnya kedua
segmen tersebut ditangani sesuai karakteristiknya. Selain itu, Australia
dan negara persemakmuran umumnya mengadopsi UNSPSC coding dalam
e-procurement mereka (UNSPSC Code 72100000 Building
construction and ... - Top500).
UNSPSC menyediakan hierarchical code untuk ribuan produk/jasa,
termasuk segmen 72000000 untuk Construction services. Ini mirip
konsep kategori 3-lapis yang diusulkan: segmen/kelompok, keluarga, klas.
Dengan mengacu pada standar global ini, katalog konstruksi LKPP dapat
lebih mudah dipetakan ke sistem internasional dan memudahkan pengukuran
belanja per sektor.
- UNOPS
– UN Web Buy:
United Nations Office for Project Services (UNOPS) mengoperasikan platform
e-catalog internasional bernama UN Web Buy Plus, yang menyediakan
katalog produk untuk kebutuhan pembangunan dan kemanusiaan (UN Web Buy Plus). Menariknya, katalog ini
tidak hanya berisi barang seperti obat atau tenda, tapi juga solusi
infrastruktur siap pakai. Contoh: UNOPS menjual “Bailey bridges”
(jembatan rangka baja darurat) dalam paket kit, solar power kits,
modul bangunan sekolah darurat, dsb, kepada negara berkembang. Keberadaan
katalog global ini membuktikan konsep modularisasi infrastruktur di
e-catalog sudah diterapkan dunia internasional. Indonesia dapat belajar
dari UNOPS dalam hal standarisasi spesifikasi produk konstruksi agar lintas
negara pun bisa dipakai. UNOPS juga menerapkan prinsip keberlanjutan dan value
for money dalam katalog, sejalan dengan prinsip LKPP.
- Bank
Dunia & Organisasi Internasional: Bank Dunia mendorong penggunaan Output and
Performance-Based Contracts (OPBC) khususnya untuk pemeliharaan jalan,
di mana pembayaran didasarkan pada output yang terverifikasi (misal
kondisi jalan) (Performance-based contracts:
Promoting quality road maintenance and economic efficiency). Ini senada dengan
pendekatan katalog berbasis output: fokus pada hasil akhir (output)
daripada sekadar item pekerjaan. Selain itu, publikasi OECD dan World Bank
sering mengutip pentingnya framework agreement dan e-catalogue
dalam pengadaan publik modern ([PDF] A Global Procurement
Partnership for Sustainable Development). Framework agreement memungkinkan suatu
paket pekerjaan (termasuk konstruksi berulang) disediakan oleh penyedia
terpilih dan bisa dibeli berulang kali tanpa tender ulang. Model ini
diadopsi luas di UE dan Amerika Utara untuk pengadaan jasa fasilitas umum.
Dalam konteks kita, kontrak payung katalog untuk misal “pembangunan jalan
desa 1 km” dapat dibuat dengan beberapa penyedia terpilih, kemudian
desa/daerah yang butuh tinggal melakukan call-off. European Union
melalui directive 2014/24/EU juga memperkenalkan konsep Dynamic
Purchasing System dan e-catalogue untuk kontrak pekerjaan sederhana,
dengan tujuan mempercepat pengadaan dan melibatkan UMKM ([PDF] The Korean Public
Procurement Service - OECD)
([PDF] A Global Procurement
Partnership for Sustainable Development).
- Studi
Kasus Lain: Botswana
mengembangkan Integrated Procurement Management System (IPMS) yang memuat
registrasi kontraktor terintegrasi untuk memudahkan seleksi sesuai
spesialisasi (misal kontraktor untuk bangunan, jalan) (World Bank Document) (World Bank Document). Transparansi data
kontraktor dan spesialisasinya dalam sistem e-procurement membantu proses
e-purchasing pekerjaan konstruksi lebih tepat sasaran. Brasil
sukses menerapkan kontrak kinerja pemeliharaan jalan (CREMA contracts)
yang menggabungkan rehabilitasi dan pemeliharaan multi-tahun – polanya
mirip katalog karena pemerintah tinggal “memanggil” pekerjaan per tahun
pada kontrak yang sama (Performance based contracts
in the road sector : towards improved ...) (Performance based contracts
in the road sector : towards improved ...). Semua contoh ini mendukung
gagasan bahwa penggunaan katalog/kontrak payung untuk konstruksi bukan
hal baru, bahkan telah terbukti efektif di berbagai negara.
Inti
dari praktik internasional di atas adalah: standarisasi, modularisasi, dan
digitalisasi pengadaan konstruksi meningkatkan efisiensi, kualitas, dan
akuntabilitas. Hal ini menjadi landasan kuat bagi LKPP untuk mengadopsi
pendekatan serupa.
Implementasi
katalog konstruksi di Indonesia memerlukan beberapa pertimbangan teknis agar
tujuan efisiensi dan kemudahan tercapai. Berikut beberapa implikasi dan
rekomendasi teknis terkait desain standar, modularisasi, bundling,
efisiensi, dan verifikasi output dalam e-purchasing konstruksi:
- Standarisasi
Desain dan Spesifikasi:
Setiap item output yang masuk katalog harus memiliki desain
standar atau spesifikasi baku yang disepakati. Oleh karena itu, perlu
kolaborasi dengan kementerian teknis (PUPR, Kesehatan, Pendidikan, dll)
untuk menyediakan dokumen desain tipe – misalnya prototipe sekolah
6 ruang kelas, prototipe puskesmas, desain standar jalan desa, dll.
Dokumen ini mencakup gambar teknis, spesifikasi material, dan RAB
estimatif untuk tiap varian (7
sektor produk jaskon etalase katalog elektronik.docx). Dengan lampiran desain
tersebut pada katalog, penyedia tinggal mengeksekusi sesuai blueprint, tanpa
mengurangi kualitas karena semua sudah diatur di depan. Contohnya,
katalog PUPR untuk jembatan rangka baja telah menyertakan spesifikasi
detail (kelas A/B, bentang, lebar) sehingga pembeli cukup memilih variant
sesuai kebutuhan (Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi).
Standarisasi ini juga memudahkan penyediaan harga katalog yang fixed
karena scope jelas. Tantangan teknis yang harus diatasi adalah memastikan
standar nasional selalu update dan kompatibel dengan kondisi lokal
(misal standar sekolah di Papua mungkin beda bahan karena faktor
geografis). Solusinya, bisa dibuat beberapa versi standar menyesuaikan
zona wilayah (standar modular tapi fleksibel).
- Modularisasi: Prinsip modular harus
diterapkan baik dalam desain maupun paket kontrak. Secara desain,
modularisasi berarti merancang infrastruktur sebagai kumpulan modul yang
dapat digabung/disusun sesuai kebutuhan. Misalnya pada bangunan gedung,
modulnya adalah ruangan; pada jalan mungkin modul per 100 m; pada jembatan
modul panel. Modularisasi memudahkan variasi output tanpa hilang standar –
pembeli dapat memilih kombinasi modul. Secara pengadaan, modularisasi
berarti item katalog dapat dipesan dalam jumlah sesuai kebutuhan. Sebagai
ilustrasi, Rumah Modular yang diusulkan (sub-subkategori pada
sektor perumahan) mengandung konsep modul prefabrikasi (7 sektor produk jaskon
etalase katalog elektronik.docx). Vendor cukup menyediakan
modul, dan jumlah modul menyesuaikan pesanan (misal 10 unit rumah). Ini
mirip konsep LEGO dalam konstruksi: pemerintah menyediakan
“kepingan” standar di katalog, pengguna katalog dapat merangkainya menjadi
proyek sesuai skala. Implikasi teknisnya, sistem e-katalog V6 perlu
memungkinkan pembeli memilih quantity modul dan mungkin ada fungsi
konfigurator (memilih kombinasi modul). Jika sistem belum secanggih itu,
bisa diakali dengan mendefinisikan paket modul dalam beberapa ukuran (kecil,
medium, besar).
- Bundling
Pekerjaan Serupa:
Katalog konstruksi memungkinkan penggabungan beberapa pekerjaan sejenis
menjadi satu paket kontrak (bundling). Misalnya, daripada belanja satu
unit jembatan kecil, pemda bisa bundling 5 unit jembatan sekaligus
dalam satu kontrak katalog dengan penyedia yang sama, untuk mendapat
efisiensi skala (harga lebih murah per unit). Di e-katalog, ini bisa
diwujudkan dengan fitur multiple award schedule atau kontrak payung
yang mencantumkan diskon untuk volume tertentu. LKPP dapat mengatur agar
penyedia memberikan harga lebih efisien untuk pembelian dalam volume
besar (economies of scale). Selain itu, bundling dapat lintas lokasi:
beberapa pemda bisa bersepakat memesan bersama paket konstruksi (misal 10
puskesmas untuk 5 kabupaten) melalui katalog, sehingga penyedia bisa
mengerjakan dalam sekali mobilisasi per zona. Tentu perlu koordinasi, tapi
platform katalog nasional memudahkan visibility kebutuhan lintas
daerah. Implikasi lainnya, perlu diperjelas skema pendanaan jika bundling
lintas daerah (bisa menggunakan kontrak payung dengan release order
per daerah). Teknis e-purchasing LKPP V6 diharapkan mendukung
penerbitan SPK terpisah meski kontraknya satu payung. Contoh bundling
sudah terjadi pada kontrak payung PUPR tahun 2021, di mana satu kontrak
payung mobile pump dan preservasi jalan dapat dimanfaatkan
banyak unit organisasi sekaligus (Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi).
- Efisiensi
Pengadaan dan Kompetisi:
Masuknya konstruksi ke katalog jangan sampai mengurangi prinsip
persaingan. Karena itu, seleksi penyedia untuk tiap item harus
ketat di awal (pra-kualifikasi), tapi setelah itu pembelian bisa langsung.
Efisiensi diperoleh dari penyingkatan waktu tender berulang. Dengan
e-purchasing, diharapkan proyek dapat mulai lebih cepat (tidak menunggu
siklus lelang lama). Dari sisi penyedia, mereka mendapat kepastian peluang
bisnis jangka panjang sehingga dapat menekan harga. Sistem e-katalog
hendaknya transparan menampilkan harga satuan yang wajar hasil
negosiasi LKPP. Pengalaman Korea (KONEPS) menunjukkan digitalisasi
pengadaan mengurangi biaya administrasi dan overhead bagi penyedia
(misal biaya cetak dokumen, transport meeting) (Unknown) (Unknown), sehingga penyedia bisa
menawarkan harga lebih rendah. Efek jangka panjang, mekanisme katalog akan
menciptakan benchmark harga konstruksi nasional yang lebih seragam
dan wajar, menutup celah mark-up berlebihan di daerah. Selain itu,
percepatan proses mendukung agenda pencegahan korupsi, sebagaimana
motif awal Katalog Sektoral PUPR diluncurkan (Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi) (Dirjen
Bina Konstruksi : Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Wujud Upaya
Pencegahan Korupsi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi).
- Kemudahan
Verifikasi Output:
Berbeda dengan belanja barang biasa, pengadaan jasa konstruksi
output-based perlu mekanisme verifikasi output yang jelas sebelum
pembayaran. Implikasi teknis, sistem e-purchasing harus memiliki
modul untuk unggah laporan progres, foto hasil pekerjaan, dan berita acara
serah terima (hand over) terintegrasi. Namun, karena output-nya
standar, verifikasi jadi lebih sederhana: cukup cek kesesuaian hasil
dengan spesifikasi yang sudah ada di katalog. Misal, kalau pesan paket
“jembatan gantung 30m” – spesifikasi teknisnya sdh terlampir di katalog,
sehingga inspektur tinggal mencocokkan di lapangan (panjang bentang 30m,
lebar sesuai, bahan sesuai). Ini lebih mudah dibanding verifikasi
proyek hasil lelang konvensional yang masing-masing desain berbeda.
Disarankan LKPP bekerja sama dengan instansi teknis untuk menyusun checklist
uji terima per item katalog. Checklist itu diunggah di sistem dan
digunakan oleh auditor/pengawas. Contoh, untuk paket “rumah sakit modular
50 TT” ada 100 poin checklist (jumlah ruang sesuai, peralatan terpasang,
finishing sesuai, dll). Pembeli wajib menyetujui checklist di sistem saat
menerima output, barulah penyedia dibayar. Pendekatan output
performance ini selaras dengan rekomendasi Bank Dunia bahwa kontrak
konstruksi sebaiknya berbasis kinerja/output terukur (Performance-based contracts:
Promoting quality road maintenance and economic efficiency) (Performance-based contracts:
Promoting quality road maintenance and economic efficiency). Dengan digital, verifikasi
bisa diperkuat foto geotagging, bahkan inspeksi drone. Hal-hal ini perlu
diakomodir dalam Katalog V6 agar akuntabilitas terjaga meski tanpa proses
lelang konvensional.
- Standar
Dokumen dan Legalitas:
Penggunaan katalog untuk konstruksi harus dibarengi penyesuaian pada dokumen
kontrak baku. LKPP sebaiknya menyediakan template Kontrak
Payung dan Surat Pesanan khusus konstruksi yang memuat klausul
teknis (jadwal pelaksanaan, denda keterlambatan, jaminan pemeliharaan
output, dll). Karena konstruksi output-based unik, misal pembayaran
mungkin termin (uang muka, progress, dll) bukan sekali bayar, maka sistem
perlu mengakomodir pencatatan termin. Legalitas lain seperti kewajiban
SMK3 (Keselamatan Kerja Konstruksi) juga harus dicantumkan agar setiap
order katalog tunduk pada aturan itu. Ini tantangan teknis/regulasi
yang perlu diselaraskan sebelum penuh berjalan. Kita dapat mengadopsi
elemen dari FIDIC Short Form atau kontrak standar lain yang ringkas
namun melindungi kepentingan kedua pihak dalam transaksi katalog
konstruksi.
Berdasarkan
kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kategori produk jasa
konstruksi pada Katalog Elektronik V6 sangatlah feasible dan strategis
untuk dilaksanakan. Tujuh sektor konstruksi yang diusulkan (Infrastruktur
Transportasi; Fasilitas Pendidikan; Fasilitas Kesehatan; Infrastruktur
Energi-Lingkungan; Kawasan Perumahan & Komersial; Kawasan Publik &
Rekreasi; Infrastruktur Keamanan & Keselamatan) telah memiliki justifikasi
kebutuhan berulang yang kuat di daerah dan dapat distandarkan output-nya.
Penambahan sektor kedelapan, yaitu Pemeliharaan Konstruksi, akan
melengkapi ekosistem dengan memastikan infrastruktur yang dibangun dapat
terpelihara optimal melalui mekanisme e-purchasing.
LKPP
secara resmi direkomendasikan untuk:
- Mengesahkan
8 sektor kategori konstruksi
di atas dalam struktur Katalog V6, bekerja sama dengan K/L teknis terkait
untuk merumuskan rincian subkategori dan spesifikasi output.
- Mengembangkan
modul e-katalog
yang mendukung fitur khusus konstruksi (termin pembayaran, pelaporan
progres, multi-user order, dsb) sesuai implikasi teknis yang telah
dibahas.
- Melakukan
uji coba (pilot)
pada beberapa jenis output yang paling siap (misal: jembatan standar,
gedung sekolah, jalan rabat beton sederhana) di beberapa daerah sebagai
percontohan. Pilot ini untuk menyempurnakan model sebelum skala penuh.
- Melibatkan
penyedia kunci
(BUMN Karya, kontraktor besar/menengah, produsen material) sejak awal
untuk memastikan kesiapan pasokan dan harga kompetitif. Lelang atau
negosiasi katalog bisa dimulai sektor per sektor.
- Mensosialisasikan
dan melatih
aparatur pemda dalam penggunaan katalog konstruksi, termasuk tata cara
call-off kontrak payung dan verifikasi output, agar tidak ada keraguan
hukum dalam pelaksanaannya.
Dengan
langkah-langkah di atas, diharapkan katalog elektronik untuk jasa konstruksi
dapat menjadi game changer dalam percepatan penyediaan infrastruktur
berkualitas di Indonesia. Praktik terbaik internasional dan pengalaman sektoral
PUPR sudah memberi landasan; kini saatnya LKPP mengambil kebijakan inovatif ini
secara nasional. Katalog konstruksi akan mendorong standarisasi, transparansi,
serta value for money yang akhirnya bermuara pada layanan publik yang
lebih baik. Semoga rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti demi pengadaan
pemerintah yang makin modern dan akuntabel.
