🎯 “Multi-Channel Procurement Planning: Jurus Baru Hadapi Risiko Rantai Pasok dalam Pengadaan Pemerintah”
Liu, A, Wang, X, & Tang, J (2024). Optimizing
multi-channel procurement planning under disruption risks. International
Journal of Production Economics, Elsevier, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527324002032
Kami mengolahnya dalam analisis sederhana karena menurut pandangan saya dapat diterapkan pada pengadaan barang/jasa pemerintah jika memang NKRI mau adaptif dengan perkembangan zaman, semoga berguna
Pendahuluan: Apakah pengadaan pemerintah kita siap menghadapi badai risiko? Ketika pandemi, krisis global, dan fluktuasi harga melanda, banyak pengadaan barang/jasa (PBJ) tersendat. Tapi jangan khawatir—penelitian Liu, Wang, & Tang (2024) hadir sebagai inspirasi segar! Lewat artikel berjudul "Optimizing Multi-Channel Procurement Planning Under Disruption Risks", mereka menawarkan pendekatan cerdas: pengadaan multi-saluran yang fleksibel dan tangguh. Yuk, kita kupas manfaatnya dan bagaimana strategi ini bisa direplikasi dalam regulasi PBJP kita. 🚀
🔍 Inti Gagasan Penelitian: Penelitian ini menyoroti bahwa mengandalkan satu saluran pengadaan—misalnya hanya dari satu penyedia atau satu jenis kontrak—sangat berisiko. Mereka menawarkan tiga saluran pengadaan sekaligus:
-
🏭 Primary Supplier (Penyedia Utama) – lewat kontrak jangka panjang.
-
🛠️ Backup Supplier (Pemasok Cadangan) – dengan kontrak opsi, siap siaga saat dibutuhkan.
-
💸 Spot Market (Pasar Spot) – fleksibel, bisa beli kapan saja meski dengan harga fluktuatif.
Model mereka memanfaatkan pendekatan stokastik untuk mengantisipasi risiko gangguan, ketidakpastian permintaan, dan volatilitas harga. Hasilnya? Pengadaan jadi lebih hemat dan tahan banting. 💪
🚦 Dampaknya Jika Diterapkan dalam Kebijakan PBJP Pemerintah:
1. 🔄 Diversifikasi Saluran = Pengadaan Lebih Adaptif
❗ Masalah: Ketergantungan pada satu penyedia atau katalog pusat ✅ Solusi: Regulasi perlu membuka ruang e-purchasing lokal, kontrak payung regional, dan penyedia cadangan 📦
2. ⚖️ Perencanaan Berbasis Risiko
❗ Masalah: Formulir perencanaan pengadaan (FPP) belum memasukkan analisis risiko secara komprehensif ✅ Solusi: Terapkan modul risiko di SIPD dan SIRUP 📊
3. 🧾 Kontrak Opsi: Siap-Siap Tanpa Boros
❗ Masalah: Sulit melakukan pengadaan fleksibel tanpa kontrak pasti ✅ Solusi: Atur legalitas standby contract & kontrak opsi dalam PerLKPP 📑
4. 🧮 Ukur Ketahanan Rantai Pasok
❗ Masalah: Indikator kinerja pengadaan terlalu fokus pada penyerapan dan kecepatan ✅ Solusi: Tambah indikator "resiliensi rantai pasok" dan "ketersediaan layanan publik saat krisis" 📈
5. 🤖 Dukungan Digitalisasi Prediktif
❗ Masalah: Sistem e-proc masih administratif ✅ Solusi: Tambahkan fitur prediksi harga, risiko pasok, dan simulasi gangguan 🔍🤖
🎯 Rekomendasi Strategis Kebijakan:
| 🧩 Aspek | 💡 Rekomendasi Kebijakan |
|---|---|
| Regulasi | Tambahkan pasal tentang pengadaan adaptif dan multi-saluran |
| Operasional | Susun template kontrak opsi & standby supplier resmi |
| Digitalisasi | Integrasi analisis risiko ke sistem perencanaan PBJ |
| Kapasitasi SDM | Latih Pokja dan PPK dalam risk-based procurement 📚 |
| Evaluasi Kinerja | Kembangkan dashboard ketahanan pasok 📊 |
Penutup: Pengadaan barang/jasa bukan sekadar belanja—ini soal menjaga layanan publik tetap berjalan dalam segala kondisi. 💼🌪️ Dengan belajar dari pendekatan multi-channel procurement ala Liu et al. (2024), kita punya peluang besar untuk menyusun regulasi PBJP yang lebih adaptif, efisien, dan tangguh. Ayo, transformasi kebijakan pengadaan dimulai dari sini! 🛠️📦🚀
Tidak ada komentar:
Posting Komentar