Pengadaan Untuk Publik: Refleksi dan Pengetahuan

🎯 “Multi-Channel Procurement Planning: Jurus Baru Hadapi Risiko Rantai Pasok dalam Pengadaan Pemerintah” Penulis/Pengulas: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. Artikel ini mengulas artikel jurnal yang tahun lalu cukup viral dalam dunia literasi  Liu, A, Wang, X, & Tang, J (2024). Optimizing multi-channel procurement planning under disruption risks. International Journal of Production Economics , Elsevier, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527324002032 Kami mengolahnya dalam analisis sederhana karena menurut pandangan saya dapat diterapkan pada pengadaan barang/jasa pemerintah jika memang NKRI mau adaptif dengan perkembangan zaman, semoga berguna Pendahuluan: Apakah pengadaan pemerintah kita siap menghadapi badai risiko? Ketika pandemi, krisis global, dan fluktuasi harga melanda, banyak pengadaan barang/jasa (PBJ) tersendat. Tapi jangan khawatir—penelitian Liu, Wang, & Tang (2024) hadir sebagai inspirasi segar! Lewat artikel berjudul "Optimizing Multi-Chan...

  Dua Jalan Pengadaan: Penyedia atau Swakelola? Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. Kenali Mitra Belanjamu! Pelaku Usaha atau Bukan? Dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, sering muncul pertanyaan: "Kalau kita mau belanja, selalu harus lewat penyedia ya?" Jawabannya: tidak selalu. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya pada Pasal 3 Ayat (3) , sudah dengan jelas mengatur bahwa pengadaan bisa dilakukan dengan dua cara utama : Melalui Penyedia , yaitu bertransaksi dengan pelaku usaha Melalui Swakelola , yaitu bertransaksi bukan dengan pelaku usaha Sayangnya, masih banyak yang belum bisa membedakan keduanya secara tepat. Artikel ini akan membantu Anda memahami lebih dalam mengenai kedua jalur pengadaan ini—beserta contoh, karakteristik, dan kapan sebaiknya digunakan. 🛍️ Pengadaan Melalui Penyedia: Ketika Butuh Jasa Profesional dan Legalitas Usaha Metode pengadaan ini adalah yang paling sering digunak...

  Masterlist Belanja Rutin Negara - Panduan Lengkap Kebutuhan Top 70 Pengadaan Pemerintah E-book gratis Selengkapnya dapat diunduh di  https://drive.google.com/file/d/1lrF-hpeoH5okSK-2KDOSJJW-M3zrDFCY/view?usp=sharing 📝 Masterlist Belanja Rutin Negara – Panduan Kebutuhan Top 70 Pengadaan Pemerintah 📚 oleh Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. 🚨 HOOK: Mau tahu barang & jasa apa aja yang jadi favorit instansi pemerintah tiap tahun? 🤔📦🚛 Dari laptop pegawai sampai drone SAR, dari pelatihan ASN sampai smart city! 📈 Semua sudah dirangkum dalam satu dokumen pamungkas ini! 🔥 👇 CAPTION UTAMA: 📌 Masterlist Belanja Rutin Negara adalah "kompas" baru dalam dunia pengadaan publik. 📊 Memuat 140 kebutuhan utama (70 barang + 70 jasa) yang jadi prioritas pengadaan APBN/APBD. 💡 Cocok buat perencana anggaran, vendor, dan pegiat PBJ yang ingin: ✅ Paham tren belanja rutin pemerintah ✅ Siap dengan spesifikasi & peluang pasarnya ✅ Go digital & hijau sesuai visi SDGs ...

  🏗️ Printer 3D Bangun Gedung dalam Hitungan Hari. Kita? Dikontribusikan gratis kepada Pemerintah Republik Indonesia Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. Pengelola Pengadaan Ahli Madya, BMKG RI, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI, Probity Advisor LKPP RI, Anggota Tim Perumus Peraturan LKPP RI, Ahli Penyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa, dan Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa Selengkapnya dapat diunduh gratis di  https://drive.google.com/file/d/1uGe0ygVgZs9yXFed9KVwqKwutxj_2YAn/view?usp=sharing Daftar Isi 🧩 Executive Summary Sebuah Sentilan terhadap Metodologi Proyek Konstruksi di Indonesia 🔍 Apa Itu Teknologi 3D Printing dalam Konstruksi? 🌐 Dunia Sudah Berlari Kencang Perkembangan Teknologi Pencetakan 3D Dalam Konstruksi 🇮🇩 Indonesia: Masih di Mana? ⚙️ Mengapa Ini Bukan Sekadar Gaya-Gayaan? 🔎 Apakah Teknologi Ini Layak di Indonesia? Ini Justifikasinya 📊 Analisis Adopsi Teknologi 3D Printing dalam Konstruksi di Indones...

Dikunci Sejak Awal - Mengapa Spesifikasi Merek dalam DPA Pemerintah Daerah Menghambat Pengadaan Berkualitas? Paper selengkapnya dapat diunduh gratis pada tautan  https://drive.google.com/file/d/1z2B194PHWThAF41nxSy0asRj08uBZVdb/view?usp=sharing Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. Pengelola Pengadaan Ahli Madya, BMKG RI, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI, Probity Advisor LKPP RI, Anggota Tim Perumus Peraturan LKPP RI, Ahli Penyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa, dan Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa 🧾 Executive Summary / Policy Brief Judul: Menyamakan Persepsi Pengisian Spesifikasi Teknis DPA: Menuju Perencanaan Pengadaan Berbasis Fungsi dan Kinerja Isu Strategis: Masih banyak pemerintah daerah yang menuliskan merek dan tipe tertentu dalam kolom spesifikasi teknis di DPA/SIPD. Praktik ini menyalahi prinsip pengadaan berbasis output sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) Perpres 16/2018 , serta berdampak langsung pada: Terbatasnya ruang p...

Strategi Sukses Transisi Katalog Elektronik: Langkah Konkret bagi Pemerintah dan Penyedia Barang/Jasa Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. Pengelola Pengadaan Ahli Madya, BMKG RI, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI, Probity Advisor LKPP RI, Anggota Tim Perumus Peraturan LKPP RI, Ahli Penyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa, dan Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa Pendahuluan: Perubahan Besar dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 6432/KA/03/2025 pada tanggal 20 Maret 2025 . Surat ini menegaskan bahwa Katalog Elektronik Versi 5 akan dinonaktifkan dan digantikan oleh Katalog Elektronik Versi 6 mulai tanggal 20 Maret 2025 . Migrasi ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengawasan dalam pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing . Dengan sistem yang lebih modern, diharapkan pengadaa...