Membedah DNA Proyek: Revolusi Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Formulir Identifikasi Kebutuhan

 

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

Pengelola Pengadaan Ahli Madya, BMKG RI, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI, Probity Advisor LKPP RI, Anggota Tim Perumus Peraturan LKPP RI, Ahli Penyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa, dan Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa

Pengantar

Dalam lanskap pengadaan jasa konsultansi yang semakin kompleks, keputusan untuk memulai sebuah proyek seringkali menjadi titik kritis yang menentukan kesuksesan atau kegagalan. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam jasa konsultansi akan memberikan nilai yang optimal? Jawabannya terletak pada sebuah instrumen sederhana namun powerful: Formulir Identifikasi Kebutuhan.

Bayangkan formulir ini sebagai DNA dari sebuah proyek. Sama seperti DNA yang membawa informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup, formulir ini membawa informasi vital yang akan membentuk dan mengarahkan seluruh perjalanan proyek. Dari latar belakang kebutuhan hingga analisis risiko, dari spesifikasi teknis hingga rencana manajemen, setiap aspek krusial proyek tertuang dalam dokumen ini.

Namun, seperti halnya penelitian genetika yang terus berkembang, praktek penggunaan formulir identifikasi kebutuhan juga perlu evolusi. Di era di mana efisiensi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama, bagaimana kita bisa mengoptimalkan instrumen ini untuk menjadi kompas yang lebih akurat dalam navigasi proyek?

📚🧬 GRATIS! Buku Revolusioner Telah Tiba! 🚀💡dalam bentuk Pdf dan Word

"Membedah DNA Proyek: Revolusi Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Formulir Identifikasi Kebutuhan"

Anda pikir formulir hanya formalitas? Pikir lagi! 🤯

Temukan rahasia di balik kesuksesan proyek-proyek besar dalam buku game-changer ini! 🏆

✅ Pelajari cara membaca 'DNA' proyek Anda ✅ Kuasai seni merancang Formulir Identifikasi Kebutuhan yang ampuh ✅ Revolusi cara Anda mengelola pengadaan jasa konsultansi

Ditulis oleh pakar pengadaan nasional: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. 🏅 Pengelola Pengadaan Ahli Madya, BMKG RI 🏅 Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI 🏅 Probity Advisor LKPP RI 🏅 Anggota Tim Perumus Peraturan LKPP RI 🏅 Ahli Penyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa 🏅 Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa

Jangan lewatkan kesempatan untuk merevolusi cara Anda mengelola proyek! 💼💪

Download GRATIS sekarang dan jadilah maestro pengadaan jasa konsultansi! 📥🆓

Link download PDF https://drive.google.com/file/d/1C33bL8Wvh5uZbXfux4w-vAELOKgfxJbu/view?usp=sharing

Link download word https://docs.google.com/document/d/1jWqqVRQMJVbbH-Pd-DOiFg40MRq1Bpb2/edit?usp=sharing&ouid=114034824123181190184&rtpof=true&sd=true 

#DNAProyek #RevolusiPengadaan #BukuGratis #KonsultansiUnggul #AgusArifRakhman

Promosi

🎉 Kabar Gembira untuk Para Profesional Pengadaan! 🎉

 

 📚 Segera Hadir: "Transformasi Pengendalian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa"

(Kumpulan 25 Template Inovatif Menuju Keunggulan Kinerja PPK)

Contract Management Template For Procurement Officials

 

Karya: *Agus Arif Rakhman, M.M. CPSp.* - Pakar Terkemuka Bidang Pengadaan

 

---

 

🚀 Buku ini menyajikan kumpulan template inovatif untuk meningkatkan kinerja PPK, namun proses produksi masih berlangsung.

 

Jangan khawatir menunggu! Kami punya solusi cerdas untuk Anda:

 

1. 🏷 Pre-order buku sekarang

2. 📱 Dapatkan akses eksklusif ke QR Code berisi kumpulan template terbaru

3. 📈 Tingkatkan produktivitas Anda sambil menanti buku terbit

 

 📋 Beberapa Formulir di antaranya adalah:

 

1. FORHAP-SPPBJ: Formulir Reviu Hasil Pemilihan dan Penunjukan Penyedia

2. FORKAS-PAKAN: Formulir Kajian dan Analisis Penyelesaian Akhir Ketidaksepakatan Hasil Pemilihan

3. RAPEK-KONTRAK: Risalah Anjangsana Pra-Eksekusi dan Kontrak

4. FOLOKPER: Formulir Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel (khusus konstruksi)

5. FORUMAKER: Formulir Uang Muka Kerja

6. REMUKONS/PROMUKONS: Rencana/Program Mutu Konstruksi/Konsultansi

7. RAPELMOB: Risalah Pelaksanaan dan Mobilisasi

8. FORMULA-PASTI: Formulir Pemeriksaan Lokasi Awal Sistematis dan Terintegratif

9. FORMASI-KENDALI: Formulir Observasi, Realisasi, Mitigasi, Analisis, dan Solusi Integral Kendali

10. Formulir AKSI KRITIS: Analisis Kondisi Show-cause Implementasi Kontrak Risiko Tinggi Solusi

11. FIP: Formulir Inspeksi Pabrikasi

12. FP3: Formulir Pengajuan Pembayaran Prestasi Pekerjaan

13. FMSI: Formulir Material On Site dan Inspeksi (khusus Pekerjaan Konstruksi)

14. FRPB: Formulir Rekapitulasi Pembayaran Bulanan/Termin

15. FJP: Formulir Jaminan Pembayaran

16. FPP-K: Formulir Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi

17. FPP: Formulir Pemeriksaan Pekerjaan (untuk Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi)

18. FSTP-K: Formulir Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi

19. FSTP: Formulir Serah Terima Hasil Pekerjaan (untuk Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi)

 

💎 Keuntungan Pre-order:

 

- ✨ Akses instan ke template via QR Code

- 💰 Harga spesial pre-order Rp 150.000 belum termasuk kirim

- 🥇 Jaminan mendapat buku pertama saat terbit

 

 ⚠ Syarat & Ketentuan:

 

- 🔒 Pembeli wajib menjaga kerahasiaan konten

- 🚫 Dilarang menyebarluaskan template tanpa izin

 

 ⏰ Terbatas! Jangan sampai kehabisan kesempatan emas ini.

 

Pre-order sekarang dan revolusi cara kerja Anda dalam pengadaan!

 

📞 Hubungi kami di [081556650310] (Bu Nina) untuk informasi lebih lanjut.

Pacta Sunt Servanda: Pilar Fundamental Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

 

Bandung, 10 September 2024

Dikontribusikan Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Tidak diperjualbelikan, siapapun dapat menyebarkan e-book ini tanpa perlu izin

Penulis:

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

Pengelola Pengadaan Ahli Madya BMKG RI – Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan LKPP RI – Probity Advisor LKPP RI – Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa

Disclaimer

Esai ini merupakan hasil kontemplasi dan analisis pribadi penulis berdasarkan kapasitas dan kualitas pemegang kompetensi pengadaan barang/jasa level 4 (ahli madya), yang dipaparkan tanpa pretensi untuk mewakili pandangan atau kebijakan institusi manapun. Dalam menyusun argumen dan kesimpulan, penulis telah dengan seksama mempertimbangkan berbagai dalil hukum dan akademis yang relevan, namun tetap mengakui bahwa setiap pembaca memiliki kearifan untuk menimbang relevansi setiap bagian dalam konteks mereka masing-masing. Layaknya sebuah mosaik intelektual, esai ini menawarkan perspektif yang mungkin tidak selalu harmonis dengan pandangan umum, namun diharapkan dapat memperkaya diskursus tanpa harus memicu perdebatan yang tidak produktif. Pembaca diundang untuk merefleksikan isi esai ini dengan pikiran terbuka, mengambil inspirasi dari bagian-bagian yang resonan, dan dengan bijak mengabaikan elemen-elemen yang mungkin kurang selaras dengan pemahaman atau pengalaman mereka. Dalam semangat kemajuan intelektual, esai ini bukan dimaksudkan sebagai kata akhir, melainkan sebagai katalis untuk pemikiran dan dialog yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas

Pendahuluan

 

Dalam lanskap hukum kontrak yang selalu berevolusi, prinsip pacta sunt servanda tetap berdiri kokoh sebagai tonggak yang tak tergoyahkan. Frasa Latin ini, yang secara harfiah berarti "perjanjian harus ditepati", bukan sekadar aforisme hukum kuno, melainkan merupakan inti dari kepercayaan dan kestabilan dalam setiap transaksi kontraktual. Prinsip ini memperoleh relevansi khusus dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana integritas proses dan kepastian hukum menjadi sangat krusial.

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam implikasi pacta sunt servanda dalam ranah kontrak pengadaan publik, dengan fokus khusus pada isu kontroversial "kemahalan harga". Melalui analisis komprehensif terhadap landasan filosofis, kerangka hukum, dan implementasi praktis, kita akan menyingkap kompleksitas dan urgensi prinsip ini dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kontraktual dan kepastian hukum.

Asal Usul Historis dan Prinsip-Prinsip Terkait

Prinsip pacta sunt servanda memiliki akar yang dalam dalam sejarah hukum. Konsep ini dapat ditelusuri kembali ke hukum Romawi kuno, di mana kesucian janji dianggap sebagai fondasi dari tatanan sosial. Namun, artikulasi formal dari prinsip ini sering dikaitkan dengan Hugo Grotius, seorang ahli hukum Belanda abad ke-17, yang menekankannya dalam karyanya "De jure belli ac pacis" (1625) sebagai prinsip fundamental dalam hukum internasional.

Dalam perkembangannya, pacta sunt servanda didampingi oleh beberapa prinsip terkait yang bersama-sama membentuk kerangka hukum kontrak modern:

1. Rebus sic stantibus: Prinsip ini, yang berarti "hal-hal tetap seperti semula", mengakui bahwa perubahan fundamental dalam keadaan dapat mempengaruhi kewajiban kontraktual. Ini berfungsi sebagai pengecualian terbatas terhadap pacta sunt servanda.
2. Bona fides (itikad baik): Prinsip ini menekankan bahwa pihak-pihak dalam kontrak harus bertindak dengan kejujuran dan keadilan, melengkapi kepatuhan literal terhadap ketentuan kontrak.
3. Caveat emptor (pembeli harus berhati-hati): Meskipun telah dimodifikasi dalam hukum modern, prinsip ini awalnya menekankan tanggung jawab pembeli untuk melakukan uji tuntas.
4. Contra proferentem: Prinsip ini menyatakan bahwa klausul yang ambigu dalam kontrak harus ditafsirkan terhadap pihak yang menyusunnya, mendorong kejelasan dalam perumusan kontrak.

Evolusi prinsip-prinsip ini mencerminkan keseimbangan yang terus berubah antara kepastian kontrak dan keadilan substantif dalam sistem hukum. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemahaman tentang asal-usul dan prinsip-prinsip terkait ini penting untuk menerapkan pacta sunt servanda secara tepat dan adil.

 

Selengkapnya dapat di unduh gratis di https://drive.google.com/file/d/1irCI-Sf1ovJ6I-8KW-T45FGHYwNgTrCm/view?usp=sharing

Pacta sunt servanda dalam kontrak pengadaan barang dan jasa

 Link download tulisan 

https://drive.google.com/file/d/15K4wXb0S8qgTexVmJFjJt_atEuX08ki3/view?usp=sharing

Cuplikan tulisan

Modul Edukasi Prosedur Kerja Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan

 

🔥📚 E-BOOK GRATIS UNTUK PEJUANG PENGADAAN! 📚🔥

Halo, para Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)! Kabar gembira datang dari saya, *Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp. *, Pengelola Pengadaan Ahli Madya BMKG RI, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan LKPP RI, dan Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa. Dalam rangka mendukung pekerjaan kalian di lini terdepan pengadaan barang/jasa pemerintah, saya telah menyiapkan 3 e-book GRATIS yang bisa kalian unduh sekarang juga! 🎉📥

Berikut judul-judul e-book yang saya persembahkan untuk kalian:

1. Modul Edukasi Prosedur Kerja Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan 

link download https://drive.google.com/file/d/11hstyCDBZB2x40hook9AsV18AmBAa_9j/view?usp=sharing

2. Panduan Evaluasi Penawaran Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi: Dari Teori ke Praktik

link download https://drive.google.com/file/d/1eBjIUJDouQ9PHRNfhNrx5DOkAvXj5Fzc/view?usp=sharing

3. Panduan Evaluasi Penawaran Tender Pekerjaan Konstruksi: Dari Teori ke Praktik

link download https://drive.google.com/file/d/1JeMYT5K_O_gjd4-KrhMbu-hzp2Hz2edB/view?usp=sharing

🔥 Keistimewaan:

Dalam e-book ini, saya juga menyertakan Model Dokumen Pendukung Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung serta Model Dokumen Pendukung Pengadaan Langsung, yang bisa langsung kalian download (dalam bentuk ms word dan ms excel dari tautan Google Drive yang sudah saya sediakan. Semua dokumen ini dapat langsung kalian gunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di lapangan. 💼📑

🌟 Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk memperkaya pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan memperkuat kinerja tim pengadaan kalian! Semua materi dalam e-book ini dirancang secara khusus untuk mendukung proses tender, seleksi, penunjukan langsung, hingga pengadaan langsung yang lebih baik, cepat, dan sesuai regulasi. 🚀✨

💡 Siap tingkatkan performa pengadaan?

Unduh sekarang juga e-book dan dokumen pendukungnya melalui tautan yang sudah tersedia dalam e-book ini! Gratis tanpa syarat, hanya untuk kalian yang ingin terus berkembang! 💪🔥

#PengadaanIndonesia #EbookGratis #PengadaanBerkualitas #BMKGRI #LKPP #PokjaPemilihan #PejabatPengadaan #KonsultansiKonstruksi #TenderKonstruksi #SuksesPengadaan

Iklan promosi:

 

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp melayani  konsultasi gratis 24 jam mengenai pengadaan barang/jasa di berbagai sektor di nomor Whatsapp 085330686593

Jika Anda adalah instansi pemerintah, BUMN, atau entitas lainnya yang membutuhkan bantuan dalam menyusun kajian atau kebijakan untuk mendapatkan label green procurement, percayakan pada **Agus Arif Rakhman, M.M.** Dengan pengalaman luas sebagai Pengelola Pengadaan Ahli Madya di BMKG RI, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI, Probity Advisor LKPP RI, Anggota Tim Perumus Peraturan LKPP RI, Ahli Penyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa, dan Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa, saya siap memberikan solusi komprehensif dan strategis untuk mendukung keberlanjutan dan pengurangan dampak lingkungan dalam pengadaan Anda. Hubungi saya untuk konsultasi lebih lanjut dan wujudkan green procurement di organisasi Anda!

 

Pemesanan buku karya Agus Arif Rakhman, M.M. dapat dilakukan melalui:

•           Link official store  Shopee: https://bit.ly/buku_agusarifrakhman_shopee

•           Link official store Tokopedia: https://bit.ly/buku_agusarifrakhman_tokopedia

•           Pemesanan melalui Whatsapp dengan Nina 081556650310

Tiktok @agusarifrakhman1 tautan https://www.tiktok.com/@agusarifrakhman1?_t=8iCf9pC1pTO&_r=1

 

 

Kepada Yth, 

[Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/ Badan Layanan Umum (BLU)] / [Pimpinan BUMD] 

Di tempat

 

Perihal: Penawaran Jasa Penyusunan Regulasi dan SOP Pengadaan Barang/Jasa

 

Dengan hormat,

 

Saya, Agus Arif Rakhman, M.M., dalam kapasitas saya sebagai pengelola pengadaan ahli madya BMKG RI, fasilitator kehormatan bidang pengadaan LKPP RI, probity advisor LKPP RI, penulis buku pengadaan barang/jasa, dan anggota tim perumus peraturan LKPP, dengan ini mengajukan penawaran jasa profesional dalam penyusunan peraturan dan Standard Operating Procedure (SOP) pengadaan barang/jasa.

Menghasilkan SOP Administrasi Pemerintahan modifikasi dari PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan dengan struktur pada masing-masing SOP adalah sebagai berikut:

1.     Peraturan Kepala Daerah Tentang Pengadaan Barang/Jasa BLUD di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Walikota

2.     Peraturan Direksi BLU/BLUD/BUMD tentang Pengadaan barang/jasa pada “nama BLU/BLUD”

3.     Peraturan Direksi BUMD tentang Pengadaan barang/jasa pada “nama BUMD”

4.     SOP Makro Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa

5.     SOP Perencanaan Pengadaaan Barang/Jasa

6.     SOP Persiapan Pengadaan dan Persiapan Pemilihan

7.     SOP Pemilihan Penyedia Melalui Pengadaan Langsung

8.     SOP Pemilihan Penyedia Melalui E-Purchasing

9.     SOP Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi

10. SOP Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

11. SOP Pengelolaan Manajemen Penyedia

12. SOP Pengelolaan Manajemen Kinerja

13. SOP Pengelolaan Manajemen Risiko

14. SOP lainnya sesuai permintaan

Berbekal pengalaman luas dan keahlian mendalam dalam pengadaan barang/jasa, saya berkomitmen untuk memberikan layanan yang tidak hanya mematuhi standar hukum dan etika tertinggi, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Perumda Kampar Aneka Karya. Layanan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

 

Kelebihan SOP Pengadaan:

Tidak hanya menyajiakan flowchart, namun flowchart yang dikembangkan, dirincikan pada batang tubuh petunjuk teknis secara naratif deskriptif dan dilengkapi format-format dokumen pada masing-masing prosedur serta petunjuk penggunaannya dan berbagai pengaturan otorisasi dokumen untuk menegaska pertanggungjawaban pengambilan Keputusan pada masing-masing prosedur di tiap Langkah flowchart SOP

 

Adapun tarif yang kami tawarkan adalah sebagai berikut:

 

1.     Untuk UKPBJ Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)

2.     Untuk Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah)

3.     Untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah)

4.     Dapat memesan Sebagian produk sesuai kebutuhan

Silahkan dapat menghubungi kontak saya sendir di 085330686593