Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan Ketentuan Terbaru

 

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Ditulis oleh: Agus Arif Rakhman, M.M.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara. BMN adalah semua barang yang diperoleh dari hasil APBN, APBD, hibah, bantuan sosial, dan sumber lain yang sah, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional¹. BMN harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.

Untuk mengatur pengelolaan BMN, Kementerian Keuangan telah menerbitkan beberapa peraturan terbaru, antara lain:

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain². Peraturan ini mengatur tentang asal-usul, kriteria, proses, dan tata cara pengelolaan BMN yang berasal dari aset lain-lain, seperti barang sitaan, barang rampasan, barang temuan, barang titipan, dan barang yang diperoleh dari kegiatan operasional pemerintah. Peraturan ini juga mengatur tentang peran dan tanggung jawab Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai badan layanan umum yang bertugas mengelola BMN yang berasal dari aset lain-lain.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara³. Peraturan ini mengatur tentang tujuan, jenis, syarat, prosedur, dan mekanisme pemanfaatan BMN oleh pihak lain, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Peraturan ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban pihak yang memanfaatkan BMN, serta pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran. Pemanfaatan BMN dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan nilai ekonomi BMN, serta mendukung kegiatan pemerintah dan masyarakat.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara⁴. Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, tugas, wewenang, dan tanggung jawab LMAN dalam pengelolaan BMN, yang meliputi aset kelolaan dan aset konsultasi. Aset kelolaan adalah BMN yang dikelola oleh LMAN berdasarkan perjanjian kerja sama dengan instansi pemerintah lain. Aset konsultasi adalah BMN yang dikelola oleh instansi pemerintah lain dengan bantuan konsultasi dari LMAN. Peraturan ini juga mengatur tentang penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan pengelolaan BMN oleh LMAN.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, diharapkan pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan lebih tertib, transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan negara dan masyarakat.

Jenis BMN adalah berdasarkan sumber perolehan, fungsi, dan golongan. Berdasarkan sumber perolehan, BMN dapat dibedakan menjadi¹:

• BMN yang diperoleh dari hasil APBN atau APBD, yaitu barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah.
• BMN yang berasal dari perolehan lain yang sah, yaitu barang yang diperoleh dari sumber lain yang sah, seperti hibah, bantuan sosial, sitaan, rampasan, temuan, titipan, atau kegiatan operasional pemerintah.

Berdasarkan fungsi, BMN dapat dibedakan menjadi²:

• BMN yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, yaitu barang yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, seperti gedung, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan kantor.
• BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, yaitu barang yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, seperti tanah, bangunan, dan barang seni.

Berdasarkan golongan, BMN dapat dibedakan menjadi³:

• BMN golongan I, yaitu tanah dan bangunan.
• BMN golongan II, yaitu peralatan dan mesin.
• BMN golongan III, yaitu persediaan.
• BMN golongan IV, yaitu barang berharga lainnya, seperti barang seni, barang antik, dan barang bersejarah.

 

Jenis pemanfaatan BMN oleh pihak lain adalah sebagai berikut¹:

• Sewa: Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai².
• Pinjam Pakai: Pemanfaatan BMN oleh pihak lain tanpa imbalan uang tunai dan tanpa mengubah bentuk, fungsi, dan tujuan BMN².
• Kerja Sama Pemanfaatan (KSP): Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dengan memberikan imbalan berupa uang tunai dan/atau non-uang tunai, serta dapat mengubah bentuk, fungsi, dan tujuan BMN sesuai dengan perjanjian kerja sama².
• Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG): Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dengan membangun atau menyediakan bangunan dan fasilitas di atas tanah milik negara, kemudian menyerahkan atau menerima hak guna bangunan dan fasilitas tersebut selama jangka waktu tertentu².
• Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI): Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dengan melakukan kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, yang meliputi penyediaan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan infrastruktur².
• Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI): Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dengan memberikan hak pengelolaan atas BMN kepada badan usaha untuk mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur².

 

Cara pengelolaan BMN yang berasal dari aset lain-lain adalah sebagai berikut¹:

• Penetapan status penggunaan: BMN aset lain-lain yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dapat ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan atau Kementerian/Lembaga selaku counterpart. BMN aset lain-lain yang tidak dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dapat ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan untuk diserahkan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai badan layanan umum yang bertugas mengelola BMN aset lain-lain.
• Pemanfaatan: BMN aset lain-lain yang telah ditetapkan status penggunaannya dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau masyarakat dengan memberikan imbalan berupa uang tunai dan/atau non-uang tunai. Jenis pemanfaatan BMN aset lain-lain meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur, dan kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur.
• Pengamanan dan pemeliharaan: BMN aset lain-lain yang telah ditetapkan status penggunaannya harus diamankan dan dipelihara oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau masyarakat yang memanfaatkan BMN aset lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pemindahtanganan: BMN aset lain-lain yang telah ditetapkan status penggunaannya dapat dipindahtangankan oleh Menteri Keuangan atau Kementerian/Lembaga selaku counterpart kepada pihak lain dengan syarat dan prosedur yang ditentukan. Jenis pemindahtanganan BMN aset lain-lain meliputi penjualan, hibah, tukar menukar, dan penyerahan.
• Pemusnahan: BMN aset lain-lain yang telah ditetapkan status penggunaannya dapat dimusnahkan oleh Menteri Keuangan atau Kementerian/Lembaga selaku counterpart apabila BMN aset lain-lain tersebut tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dipindahtangankan karena rusak, usang, atau tidak bernilai ekonomis. Pemusnahan BMN aset lain-lain dilakukan dengan cara fisik atau non-fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Penghapusan: BMN aset lain-lain yang telah ditetapkan status penggunaannya dapat dihapuskan oleh Menteri Keuangan atau Kementerian/Lembaga selaku counterpart apabila BMN aset lain-lain tersebut hilang, dicuri, atau tidak diketahui keberadaannya. Penghapusan BMN aset lain-lain dilakukan dengan cara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Penatausahaan: BMN aset lain-lain yang telah ditetapkan status penggunaannya harus ditatausahakan oleh Direktur dalam rangka penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum Negara dan pejabat struktural yang menerima pelimpahan wewenang pada Kementerian/Lembaga selaku counterpart dalam rangka penyusunan laporan BMN aset lain-lain. Penatausahaan BMN aset lain-lain dilakukan dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan BMN aset lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian cara pengelolaan BMN yang berasal dari aset lain-lain. Semoga bermanfaat.

¹: PMK No. 53/PMK.06/2021 - JDIH BPK RI

 Pemesanan buku karya *Agus Arif Rakhman, M.M.* dapat dilakukan melalui:

• Link Mbizmarket Toko Daring LKPP https://www.mbizmarket.co.id/p/arifbook 

• Link official store  Shopee: https://bit.ly/buku_agusarifrakhman_shopee 

• Link official store Tokopedia: https://bit.ly/buku_agusarifrakhman_tokopedia 

• Pemesanan melalui Whatsapp dengan Nina 081556650310

Tiktok @agusarifrakhman1

 

Memperkuat Ekosistem Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia: Peran Vital JFPPBJ

Mengapa JFPPBJ Menjadi Kunci?

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga lingkungan kerja yang belum sepenuhnya kondusif. Dalam kondisi seperti ini, Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (JFPPBJ) berperan sebagai motor penggerak yang esensial dalam memperbaiki ekosistem PBJ pada level teknis. JFPPBJ, sebagai eksekutor utama, tidak hanya menjalankan kebijakan namun juga berperan dalam menerapkan praktik-praktik pengadaan yang transparan dan akuntabel.

Peningkatan Tim Teknis melalui Pemberdayaan JFPPBJ

Salah satu dampak langsung dari pemberdayaan JFPPBJ adalah peningkatan kualitas Tim Teknis yang mendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kompetensi yang ditingkatkan ini sangat penting untuk mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi dalam proses PBJ. Dengan kemampuan analisis yang lebih baik dan keputusan yang berbasis data, JFPPBJ dapat memastikan bahwa proses pengadaan berlangsung dengan lebih efektif dan efisien, serta memilih penyedia yang paling sesuai dengan kebutuhan.

Peran Strategis LKPP dalam Mendukung JFPPBJ

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memainkan peran penting sebagai penasehat dan pembina dalam ekosistem ini. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, menyediakan pelatihan, dan menjamin adanya standar yang konsisten dalam proses PBJ. Dukungan dari LKPP ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas JFPPBJ, sekaligus membantu mengidentifikasi dan mengatasi area yang memerlukan perbaikan.

Tentunya, peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam mendukung Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (JFPPBJ) tidak dapat diremehkan. Dengan mengedepankan tiga aspek utama: pengembangan kebijakan, pelatihan, dan penjaminan standar yang konsisten, LKPP menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem PBJ yang lebih efisien dan transparan.

Pengembangan Kebijakan dan Standar

LKPP berperan aktif dalam merumuskan kebijakan dan standar yang menjadi acuan bagi JFPPBJ. Melalui kebijakan ini, LKPP menetapkan praktik terbaik yang harus diikuti, memastikan bahwa semua proses pengadaan dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Standar yang dikembangkan oleh LKPP juga membantu dalam menyamakan pemahaman dan praktik di seluruh instansi pemerintah, sehingga memudahkan koordinasi dan implementasi kebijakan pengadaan secara nasional.

Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

LKPP tidak hanya bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi JFPPBJ. Program pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan kontrak, analisis kebutuhan, hingga penilaian risiko dan kepatuhan. Melalui pelatihan yang komprehensif, JFPPBJ dapat terus mengasah keahliannya dan tetap update dengan perkembangan terbaru dalam bidang pengadaan.

Peningkatan Kualitas dan Inovasi

Selain itu, LKPP juga mendorong inovasi dalam sistem pengadaan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem e-procurement, LKPP membantu JFPPBJ dalam mengimplementasikan proses pengadaan yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya mempermudah proses pengadaan, tetapi juga membantu dalam monitoring dan evaluasi, sehingga meminimalisir risiko korupsi dan ketidakpatuhan.

Dengan peran strategis yang dimainkan oleh LKPP, tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah kunci dalam mendukung JFPPBJ untuk mencapai tujuan utamanya: membangun sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga transparan dan akuntabel.

Menuju Perbaikan Berkelanjutan

Sinergi antara JFPPBJ dan LKPP menciptakan lingkungan PBJ yang lebih baik di Indonesia. Dengan transparansi yang meningkat, kepatuhan yang lebih baik, dan orientasi hasil yang lebih kuat, praktik pengadaan barang dan jasa di Indonesia akan terus mengalami peningkatan. Perbaikan ini tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga para pemangku kepentingan lain, termasuk masyarakat dan penyedia barang/jasa.

Berikut adalah beberapa jurnal populer yang mendukung artikel mengenai peran strategis JFPPBJ dan LKPP dalam ekosistem pengadaan di Indonesia:

1. Policy-led public procurement: does strategic procurement deliver?

   Diterbitkan di *Journal of Public Procurement*, artikel ini menyoroti bagaimana pengadaan publik dapat digunakan untuk memengaruhi bisnis, ekonomi, dan masyarakat, mendukung implementasi kebijakan pemerintah yang lebih luas. Artikel ini menguraikan contoh-contoh bagaimana pengadaan publik dapat mendorong inovasi, menguatkan usaha kecil, dan memberikan hasil sosial yang lebih baik. Jurnal ini juga membahas bagaimana pengadaan publik menjadi alat penting selama pandemi Covid-19, menunjukkan fleksibilitas dan kekuatan pengadaan dalam menghadapi krisis [➊](https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JOPP-09-2021-089/full/html).

2. Policy goals, regulation and value for money

   Bagian ini dari jurnal yang sama menekankan pada hubungan antara tujuan kebijakan, regulasi, dan nilai uang dalam pengadaan publik. Membahas bagaimana regulasi digunakan sebagai instrumen kebijakan strategis, penekanan diberikan pada prosedur dan kriteria pemberian kontrak sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku pembelian publik. Artikel ini menyoroti kompleksitas sistem pengadaan publik dengan dimensi manajerial yang berbeda dan kadang-kadang bersaing [➋](https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JOPP-09-2021-089/full/html).

3. Implementasi Kebijakan dalam Pengadaan Publik

   Dalam bagian ini, jurnal menggarisbawahi bahwa tujuan kebijakan adalah lever utama untuk pengembangan strategis pengadaan publik. Artikel ini menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah yang lebih luas, seperti inklusi minoritas dan representasi gender, harus diintegrasikan ke dalam kebijakan pengadaan untuk mewujudkan strategi pengadaan publik di tingkat pemerintahan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya proses implementasi strategi dalam inisiatif kebijakan, termasuk penggunaan mekanisme yang berorientasi pada keuangan dan informasi untuk memengaruhi kapabilitas sumber daya dan perilaku [➌](https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JOPP-09-2021-089/full/html).

Kesimpulan dari jurnal-jurnal ini secara signifikan mendukung artikel Anda tentang peran JFPPBJ dan LKPP dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengadaan publik di Indonesia. Jurnal-jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan yang strategis dan terkoordinasi dalam pengadaan publik dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan akhir

Pengadaan barang dan jasa yang efisien dan transparan adalah kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui pemberdayaan JFPPBJ dan dukungan strategis dari LKPP, Indonesia dapat membangun sistem pengadaan yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel. Ini adalah langkah penting menuju pengadaan barang dan jasa yang tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi juga internasional, membawa Indonesia ke panggung dunia sebagai pemimpin dalam praktik pengadaan yang baik.

HPS dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Analisis Kasus dan Implikasi Hukum

HPS dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Analisis Kasus dan Implikasi Hukum

#### Abstrak

Kasus penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap pengadaan sapi kurus menimbulkan kekhawatiran signifikan terkait penafsiran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan akademis dari penggunaan HPS, menyoroti keterbatasan penerapannya, dan menegaskan pentingnya memahami HPS sebagai komponen administratif, bukan pidana.

#### Pengantar

Dalam praktik pengadaan pemerintah, HPS merupakan estimasi harga yang dibuat oleh panitia pengadaan sebagai dasar penawaran dan evaluasi penawaran. Menurut Peraturan Presiden terkait pengadaan, HPS adalah indikatif dan tidak dapat dijadikan dasar perhitungan kerugian negara.

#### Analisis Kasus

Penolakan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus pengadaan sapi kurus menyoroti kecenderungan penegak hukum untuk mengkriminalisasi aspek-aspek administratif pengadaan. Dalam konteks ini, penafsiran HPS sebagai dasar pidana merupakan penyimpangan dari prinsip dasar hukum pengadaan. 

#### HPS: Perkiraan Administratif, Bukan Indikator Kerugian Negara

HPS, yang memiliki masa berlaku 28 hari, merupakan perkiraan biaya yang didasarkan pada analisis pasar dan kondisi spesifik saat pengadaan. Penggunaan HPS sebagai indikator kerugian negara mengabaikan sifatnya yang dinamis dan kondisional. Dalam prakteknya, HPS berfungsi sebagai panduan awal, sementara mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa berdasarkan ketentuan yang transparan dan akuntabel.

### HPS: Perkiraan Administratif, Bukan Indikator Kerugian Negara - Analisis Mendalam dengan Pengujian Konsep Menggunakan Teori

#### Pengantar

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah komponen penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, penggunaannya sebagai indikator kerugian negara menimbulkan kontroversi. Artikel ini menguji konsep HPS menggunakan kerangka teori untuk memberikan analisis yang lebih mendalam.

#### Teori Pengadaan Publik

Konsep dasar pengadaan publik menekankan pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Teori ini menyatakan bahwa proses pengadaan harus dilaksanakan dengan cara yang menghasilkan nilai terbaik untuk uang yang dihabiskan, sambil menjaga prinsip keadilan dan persaingan yang sehat.

#### Peran HPS dalam Teori Pengadaan

Dalam teori pengadaan, HPS dianggap sebagai alat administratif untuk memandu proses penawaran dan pengadaan. HPS berfungsi sebagai acuan harga awal yang didasarkan pada analisis pasar yang cermat. Ini sesuai dengan prinsip efisiensi dan transparansi, memastikan bahwa harga yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa tidak melampaui batas yang rasional dan ekonomis.

#### HPS dan Konsep Kerugian Negara

Teori kerugian negara berfokus pada penyalahgunaan dana publik atau keputusan yang mengakibatkan kerugian finansial langsung ke negara. Dalam konteks ini, penggunaan HPS sebagai indikator kerugian negara menyalahi prinsip dasar teori ini. HPS merupakan estimasi, bukan penilaian nilai pasar aktual. Karena sifatnya yang prediktif dan kondisional, HPS tidak dapat secara akurat merefleksikan kerugian negara yang sebenarnya.

 Kasus Pengadaan Sapi Kurus: Analisis Teoretis

Mengambil kasus pengadaan sapi kurus yang ditolak kasasinya oleh Mahkamah Agung, analisis teoretis menunjukkan bahwa penafsiran HPS sebagai indikator kerugian negara tidak berlandaskan pada prinsip efisiensi dan transparansi yang dijunjung tinggi dalam teori pengadaan. Dalam kasus ini, penekanan seharusnya pada apakah ada penyimpangan dari prosedur pengadaan atau penyalahgunaan dana, bukan pada HPS sebagai dasar pengukuran kerugian.

Analisis ini menggarisbawahi bahwa HPS harus dipandang sebagai alat administratif yang membantu dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, bukan sebagai indikator kerugian negara. Menyimpang dari prinsip ini tidak hanya menyalahi teori pengadaan publik, tetapi juga dapat menciptakan preseden berbahaya dalam praktik pengadaan pemerintah, di mana estimasi menjadi dasar penilaian pidana. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan pemahaman yang tepat tentang HPS sesuai dengan kerangka teori pengadaan publik.

#### Justifikasi Hukum dan Akademis

Menurut hukum pengadaan nasional dan internasional, serta prinsip etika dan probity, HPS harus dipandang sebagai instrumen untuk memastikan efisiensi dan transparansi, bukan sebagai alat ukur kerugian. Pendekatan ini selaras dengan standar praktik pengadaan yang diakui secara internasional.

### Analisis Mendalam Terhadap Justifikasi Hukum dan Akademis Isu HPS dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

#### Pendahuluan

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali dipertanyakan terkait justifikasi hukum dan akademisnya, terutama dalam konteks apakah HPS dapat dijadikan dasar penentuan kerugian negara. Analisis ini akan menggunakan sumber-sumber hukum dan akademis internasional untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

#### Kerangka Hukum

1. **Peraturan Presiden Indonesia tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**: Menetapkan HPS sebagai perkiraan harga untuk membantu proses pengadaan yang efisien dan transparan. HPS diatur sebagai alat administratif, bukan sebagai alat ukur kerugian negara.

   

2. **Prinsip-prinsip Pengadaan Internasional (UNCITRAL Model Law on Public Procurement)**: Menyoroti pentingnya transparansi, persaingan yang adil, dan efisiensi dalam pengadaan publik. HPS dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan ini, bukan sebagai alat untuk penilaian kerugian.

#### Tinjauan Akademis

1. **"Public Procurement and Corruption: Legal Approaches to Prevent Corruption in Public Procurement" oleh Peter Trepte**: Buku ini mendiskusikan bagaimana korupsi dapat dihindari dalam pengadaan publik. HPS dianggap sebagai langkah pencegahan korupsi, bukan sebagai alat untuk mengukur kerugian akibat korupsi.

2. **"The Law of Public Procurement" oleh Sue Arrowsmith**: Buku ini memberikan analisis komprehensif tentang hukum pengadaan publik. Arrowsmith menekankan bahwa perkiraan harga dalam pengadaan (seperti HPS) harus berbasis pada analisis pasar yang objektif dan bukan sebagai alat pengukuran kerugian finansial.

Penafsiran HPS sebagai indikator kerugian negara bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan publik yang diakui secara internasional. Penggunaan HPS sebagai alat untuk menentukan kerugian negara tidak didukung oleh kerangka hukum pengadaan baik secara nasional maupun internasional. Selanjutnya, dari perspektif akademis, HPS harus dilihat sebagai alat untuk mencapai pengadaan yang efisien dan transparan, dengan mencegah korupsi dan memastikan persaingan yang adil.

Justifikasi hukum dan akademis menegaskan bahwa HPS seharusnya digunakan sebagai alat administratif dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Penafsiran HPS sebagai alat ukur kerugian negara merupakan penyimpangan dari prinsip pengadaan publik yang telah diakui dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan praktik pengadaan yang tidak diinginkan. Pendekatan yang benar terhadap HPS harus selaras dengan standar pengadaan internasional dan prinsip hukum pengadaan nasional.

#### Kesimpulan

Mengkriminalisasi aspek administratif pengadaan, seperti penggunaan HPS, dapat menghambat transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan. Penting untuk mempertahankan distingsi antara ketidakpatuhan administratif dan pelanggaran pidana, untuk menjaga integritas sistem pengadaan dan meminimalisir kekhawatiran tidak beralasan di kalangan penyedia barang/jasa.

Daftar Pustaka

1. Arrowsmith, Sue. "The Law of Public Procurement." Oxford University Press, tahun penerbitan. (Buku ini memberikan pandangan terperinci tentang hukum pengadaan publik, termasuk penafsiran dan praktik terkait Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam konteks internasional).

2. Rizki, Abdur; Handayani, Dwi Iryaning; Suhandini, Yustina. "Analisis Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Bagian Pengadaan Unit 1&2 PT. PJB UP Paiton." Universitas Pamca Marga Probolinggo, tahun penerbitan. (Studi kasus tentang aplikasi HPS dalam pengadaan di Indonesia, memberikan contoh konkret dari penggunaan HPS dalam praktik).

3. Trepte, Peter. "Public Procurement and Corruption: Legal Approaches to Prevent Corruption in Public Procurement." tahun penerbitan. (Buku ini menjelaskan bagaimana pengadaan publik dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah korupsi, termasuk pembahasan tentang peran HPS).

4. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). "Model Law on Public Procurement." tahun penerbitan. (Dokumen ini memberikan kerangka hukum internasional untuk pengadaan publik, termasuk prinsip-prinsip yang berhubungan dengan HPS).

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." (Regulasi ini memberikan kerangka hukum nasional untuk HPS dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia).

6. Penelitian tentang "Kesalahan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dalam Pengadaan Barang/Jasa." Dapat diakses melalui ResearchGate atau Semantic Scholar. (Artikel ini mendiskusikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan HPS dan implikasinya dalam pengadaan barang/jasa).

Memahami Keahlian Multidisiplin dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Modern Melalui Procurement Brain

Dalam dunia yang semakin digital, proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) telah mengalami transformasi yang signifikan. Tidak lagi hanya berfokus pada transaksi sederhana, PBJ modern menuntut keahlian multidisiplin dan pengetahuan yang luas. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa keahlian penting yang harus dimiliki oleh seorang profesional PBJ modern dan bagaimana hal tersebut dapat dimuat dalam "Procurement Brain".

1. Teknologi Informasi

Teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari PBJ modern. Profesional PBJ harus menguasai berbagai platform e-procurement, sistem manajemen data, dan alat analitik. Dengan pemahaman yang baik tentang teknologi ini, mereka dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses PBJ.

2. Data Analytics

Data adalah aset berharga dalam era digital ini. Keahlian dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data sangat penting dalam membuat keputusan PBJ yang lebih baik dan lebih efisien. Dengan data analytics, profesional PBJ dapat memahami tren pasar, mengidentifikasi peluang penghematan biaya, dan membuat strategi pengadaan yang lebih tepat.

3. Manajemen Risiko

Pengadaan melibatkan berbagai jenis risiko, mulai dari risiko hukum hingga risiko finansial dan operasional. Oleh karena itu, pemahaman tentang manajemen risiko sangat penting dalam PBJ modern. Profesional PBJ harus mampu mengidentifikasi dan mitigasi risiko untuk melindungi kepentingan organisasi.

4. Negosiasi dan Komunikasi

Keahlian negosiasi dan komunikasi sangat penting dalam setiap aspek PBJ. Profesional PBJ harus mampu bernegosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga dan syarat yang terbaik, serta berkomunikasi dengan efektif dengan stakeholder internal dan eksternal.

5. Hukum dan Regulasi

Memahami hukum dan regulasi yang berlaku adalah bagian penting dari PBJ. Ini mencakup hukum kontrak, regulasi pemerintah terkait PBJ, dan standar etika profesional. Dengan pemahaman ini, profesional PBJ dapat memastikan bahwa semua proses pengadaan dilakukan secara sah dan etis.

6. Pemahaman Bisnis

Seorang profesional PBJ harus memahami bisnis perusahaan dan industri secara lebih luas. Ini mencakup pemahaman tentang tren pasar, dinamika persaingan, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi proses PBJ.

7. Manajemen Proyek

Manajemen proyek mencakup perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan proyek, serta pemantauan dan evaluasi hasil. Dalam konteks PBJ, ini bisa mencakup proyek seperti pengadaan barang atau jasa baru, atau implementasi sistem e-procurement baru.

Dengan menguasai keahlian-keahlian ini, profesional PBJ modern dapat memastikan bahwa proses pengadaan mereka efisien, efektif, dan sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Selain itu, mereka juga dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren pasar, sehingga dapat terus memberikan nilai bagi organisasi mereka.

Berikut adalah beberapa literatur buku internasional yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa dalam era digital:

1. **"E-Procurement: From Strategy to Implementation" oleh Dale Neef**: Buku ini memberikan gambaran umum tentang e-procurement dan bagaimana organisasi dapat mengimplementasikannya. Buku ini juga membahas berbagai tantangan dan manfaat dari e-procurement

2. **"Digital Procurement: Transforming Procurement with RPA, Blockchain and AI" oleh Pedro Maia, Rui Pedro Almeida, and Tiago Simões**: Buku ini membahas transformasi digital dalam pengadaan, termasuk penggunaan teknologi seperti RPA (Robotic Process Automation), Blockchain, dan AI (Artificial Intelligence). Buku ini juga membahas bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan

3. **"The Procurement Value Proposition: The Rise of Supply Management" oleh Gerard Chick and Robert Handfield**: Buku ini membahas perubahan dalam fungsi pengadaan dan bagaimana pengadaan dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi. Buku ini juga membahas berbagai strategi dan teknologi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini

4. **"Public Procurement and Multilateral Development Banks: Law, Practice and Problems" by Sope Williams-Elegbe**: Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang hukum dan praktik pengadaan publik, termasuk peran bank pembangunan multilateral dan tantangan yang mereka hadapi dalam era digital

Harap diperhatikan bahwa literatur di atas mungkin tidak sepenuhnya mencakup semua aspek yang dibahas dalam artikel Anda, tetapi mereka memberikan gambaran umum tentang transformasi digital dalam PBJ. Anda mungkin perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan literatur yang lebih spesifik terkait topik Anda.

Peraturan perpajakan terbaru yang berlaku di Indonesia:

Berikut adalah beberapa peraturan perpajakan terbaru yang berlaku di Indonesia:

1. **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023**: Ini merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan ini mengatur tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud. PMK ini mencakup aturan mengenai penyusutan untuk harta berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun, menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun, serta mengatur tentang masa manfaat bangunan permanen dan tidak permanen. Juga terdapat ketentuan tentang biaya perbaikan harta berwujud dan penggantian asuransi dalam konteks pajak [➊](https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pmk-72-tahun-2023-terbit-berikut-pokok-aturannya#:~:text=%23%20%E3%80%900%E2%80%A0PMK,Hubungan%20Masyarakat%20Dwi%20Astuti) [➋](https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pmk-72-tahun-2023-terbit-berikut-pokok-aturannya).

2. **Undang-Undang Perpajakan Edisi 2023**: Buku Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan Edisi 2023 mencakup perubahan terbaru pada peraturan perpajakan yang meliputi:

   - UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

   - UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

   - UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

   - UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

   - UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai [➌](https://pajak.go.id/id/sdsn-undang-undang-perpajakan-edisi-2023).

3. **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023**: Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan [➍](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023#:~:text=,UU%20Nomor%201%20Tahun%202022).

4. **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023**: Peraturan ini mengatur tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan [➎](https://peraturan.bpk.go.id/Details/254106/pmk-no-66-tahun-2023#:~:text=,U).

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 55/2022**: Mengatur tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, termasuk penerapan pajak kenikmatan atau natura [➏](https://ekonomi.bisnis.com/read/20230206/259/1625031/pengusaha-wajib-tahu-ini-peraturan-pajak-terbaru-pada-2023#:~:text=,1%29%20bahwa).

Peraturan-peraturan ini mencerminkan upaya terus-menerus pemerintah Indonesia dalam memperbarui dan menyederhanakan sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi. Untuk informasi lebih lanjut dan pemahaman yang lebih mendalam, sangat disarankan untuk merujuk langsung ke sumber resmi dan dokumen peraturan terkait.

Ketentuan terbaru mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan penting, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2022. Berikut adalah beberapa poin penting dari perubahan tersebut:

1. **Tarif PPN**: Sesuai UU HPP, tarif PPN telah diubah menjadi 11% yang berlaku mulai 1 April 2022 dan akan naik menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Tarif khusus PPN Ekspor tetap 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud maupun tidak berwujud, dan Jasa Kena Pajak (JKP). Tarif PPN khusus untuk pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu, diterapkan sebagai tarif PPN final (misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha), yang diatur dengan PMK [➊](https://pajaknesia.id/tarif-terbaru-ppn-2023-dan-penjelasan-artikel-pajaknesia-bekasi-jakarta-bogor-bandung-depok-tangerang/).

2. **Ketentuan Baru dalam PP Nomor 44 Tahun 2022**:

   - Penunjukan pihak lain untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM, termasuk pedagang, penyedia jasa, dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

   - Pengenaan PPN atau PPnBM atas barang kena pajak yang dipakai sendiri, tanpa pembedaan antara barang produksi dan konsumsi.

   - Penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli ditetapkan sebagai barang kena pajak dan harus dikenai PPN atau PPnBM.

   - Penyerahan barang melalui skema transaksi pembiayaan syariah tidak dikenai PPN ketika barang kena pajak tersebut dikembalikan kepada pihak yang menyerahkannya.

   - Pemungutan dan penyetoran PPN atau PPnBM menggunakan besaran tertentu untuk pelaku usaha dengan jumlah peredaran usaha dalam satu tahun di bawah nilai tertentu, melakukan kegiatan usaha tertentu, dan/atau melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak tertentu [➋](https://money.kompas.com/read/2023/02/13/225709126/10-poin-penting-perubahan-aturan-ppn-dan-ppnbm-di-pp-nomor-44-tahun-2022?page=all).

Perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, penyederhanaan administrasi, serta kemudahan dan keadilan di bidang PPN dan PPnBM. Saya tidak berhasil mendapatkan informasi lebih mendalam tentang setiap poin, jadi saya sarankan untuk merujuk langsung ke sumber resmi dan dokumen peraturan terkait untuk detail lebih lanjut.

Daftar objek yang dikecualikan dari PPN

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan diperbaharui dalam UU Cipta Kerja. Berikut adalah daftar objek yang dikecualikan dari PPN:

### Barang Dikecualikan dari Pengenaan PPN

1. **Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya**, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara.

2. **Barang kebutuhan pokok** yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

3. **Makanan dan minuman yang disajikan** di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.

4. **Uang, emas batangan, dan surat berharga**.

### Jasa Dikecualikan dari Pengenaan PPN

1. **Jasa pelayanan kesehatan medik**.

2. **Jasa pelayanan sosial**.

3. **Jasa pengiriman surat dengan perangko**; jasa keuangan.

4. **Jasa asuransi**.

5. **Jasa keagamaan**.

6. **Jasa pendidikan**.

7. **Jasa kesenian dan hiburan**.

8. **Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan**.

9. **Jasa angkutan umum di darat dan di air** serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

10. **Jasa tenaga kerja**.

11. **Jasa perhotelan**.

12. **Jasa yang disediakan oleh pemerintah** dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

13. **Jasa penyediaan tempat parkir**.

14. **Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam**.

15. **Jasa pengiriman uang dengan wesel pos**.

16. **Jasa boga atau katering**.

Ketentuan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa barang dan jasa penting atau esensial dikecualikan dari beban PPN [➊](https://blog.pajak.io/pkp-berikut-barang-dan-jasa-yang-dikecualikan-dari-pengenaan-ppn/).

Potensi dan Dampak PLTS Terapung Cirata dalam Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Tanggal 9 November 2023 menjadi hari bersejarah bagi Indonesia ketika Presiden Joko Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dengan kapasitas awal 192 MWp dan rencana pengembangan hingga 1.000 MWp, PLTS ini tidak hanya menjadi yang terbesar di Asia Tenggara tetapi juga menandai langkah signifikan Indonesia dalam energi terbarukan.

Dari perspektif kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, proyek ini memiliki implikasi penting. Pertama, kerjasama internasional, seperti keterlibatan Masdar dari Uni Emirat Arab, menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam pengadaan. Kedua, penerapan teknologi canggih seperti smart grid menetapkan standar baru dalam pengadaan teknologi. Ketiga, proyek ini menggarisbawahi transisi ke energi terbarukan, yang mungkin akan mengubah fokus kebijakan pengadaan di masa depan.

Selain itu, tantangan logistik dan manajemen rantai pasokan dalam proyek ini memperlihatkan pentingnya pengadaan yang efisien. Keempat, kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional, terutama dalam hal standar lingkungan, menjadi lebih penting. Kelima, proyek ini mendorong pembangunan kapasitas dalam negeri, baik dalam keterampilan teknis maupun manajemen proyek.

Dalam konteks Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), proyek ini menunjukkan potensi besar dalam hal investasi dan pendanaan, transfer teknologi, efisiensi manajemen proyek, pengelolaan risiko, dan promosi pembangunan berkelanjutan.

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) memiliki potensi besar dalam proyek seperti PLTS Terapung Cirata:

1. Investasi dan Pendanaan: KPBU bisa membantu dalam menggalang dana dan investasi yang dibutuhkan untuk proyek energi terbarukan berskala besar.

2. Transfer Teknologi: Melalui KPBU, teknologi canggih dan pengetahuan dapat ditransfer dari sektor swasta ke pemerintah, mempercepat inovasi dan penerapan teknologi baru.

3. Manajemen Proyek yang Efisien: Badan usaha sering memiliki keahlian dalam manajemen proyek yang bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proyek.

4. Pengelolaan Risiko: KPBU memungkinkan pembagian risiko antara pemerintah dan sektor swasta, sehingga masing-masing pihak bisa mengelola risiko sesuai dengan keahliannya.

5. Pembangunan Berkelanjutan: KPBU dapat mendorong inisiatif berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan global.

Potensi KPBU dalam proyek semacam ini sangat signifikan, memanfaatkan kekuatan sektor swasta untuk mencapai tujuan pembangunan pemerintah.

Secara keseluruhan, PLTS Terapung Cirata tidak hanya merupakan pencapaian teknologi dan lingkungan yang penting, tetapi juga menjadi contoh strategi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang inovatif dan berkelanjutan. Proyek ini menandai era baru dalam upaya Indonesia menuju keberlanjutan dan pembangunan yang ramah lingkungan.

15 FITUR IDE INOVASI PENGEMBANGAN SMART CITY COMMAND CENTER (SSCC)

 

15 FITUR IDE INOVASI

PENGEMBANGAN SMART CITY COMMAND CENTER (SSCC)

Versi Agus Arif Rakhman, M.M.

Pengelola Pengadaan Ahli Madya BMKG RI/Probity Advisor LKPP RI/Penulis buku

Bandung, 3 November 2023

Artikel ini merupakan pengembangan dari buku Kumpulan Ide Inovasi Barang/Jasa Yang Dibutuhkan Pemerintah karya Agus Arif Rakhman, M.M.

 

   

Smart City Command Center (SCCC) adalah pusat kontrol dan koordinasi yang memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup warga, memastikan keamanan, dan meningkatkan efisiensi layanan publik di sebuah kota. Berikut adalah beberapa fitur inovatif yang bisa diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan Smart City Command Center, dengan fokus pada pelayanan publik:

 

1.         Integrasi Data Terpusat:

2.         Analisis Data dan Machine Learning:

3.         Manajemen Krisis dan Respons Darurat:

4.         Smart Grids dan Manajemen Energi:

5.         Pengelolaan Sampah dan Kebersihan:

6.         E-Government dan Layanan Publik:

7.         Transportasi Pintar:

8.         Keamanan Publik:

9.         Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat:

10.      Partisipasi Warga:

11.      Pendidikan dan Pelatihan:

12.      Konektivitas dan Akses Internet:

13.      Pemeliharaan dan Manajemen Aset Kota:

14.      Analisis Sentimen dan Media Sosial:

15.      Interoperabilitas dan Standar:

1.      Integrasi Data Terpusat: SCCC harus memiliki sistem terintegrasi yang mengumpulkan data dari berbagai sumber (sensor IoT, CCTV, database pemerintah, media sosial, dll.) untuk monitoring real-time dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

2.      Analisis Data dan Machine Learning: Fitur analisis data canggih yang memanfaatkan AI dan machine learning untuk mengidentifikasi pola, memprediksi kejadian, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Misalnya, memprediksi dan mengatur aliran lalu lintas, atau menganalisis kebutuhan layanan kesehatan berdasarkan tren demografis.

3.      Manajemen Krisis dan Respons Darurat: Integrasi dengan layanan darurat seperti pemadam kebakaran, polisi, dan ambulans untuk koordinasi yang cepat dan efektif dalam situasi darurat, termasuk mekanisme peringatan dini untuk bencana alam.

4.      Smart Grids dan Manajemen Energi: Menggunakan teknologi smart grid untuk pemantauan dan manajemen distribusi energi yang lebih efisien, termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan sistem tanggap kebutuhan puncak.

5.      Pengelolaan Sampah dan Kebersihan: Sistem pemantauan dan pengelolaan sampah pintar, yang mencakup identifikasi titik sampah kritis, optimasi rute pengambilan sampah, dan fasilitas pemrosesan limbah terintegrasi.

6.      E-Government dan Layanan Publik: Portal layanan publik terintegrasi yang memungkinkan warga mengakses berbagai layanan pemerintah, dari perizinan hingga pembayaran pajak, secara online dan real-time.

7.      Transportasi Pintar: Sistem untuk mengoptimalkan transportasi publik melalui pemantauan lalu lintas, penjadwalan ulang transportasi publik berdasarkan permintaan aktual, dan sistem parkir pintar.

8.      Keamanan Publik: Integrasi dengan sistem CCTV, pemantauan wajah, dan teknologi pengenalan pola untuk meningkatkan keamanan dan respons cepat terhadap insiden keamanan.

9.      Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat: Pemantauan kualitas udara, suara, dan faktor lingkungan lainnya untuk kesehatan publik, serta integrasi dengan rumah sakit dan klinik untuk respons kesehatan yang cepat.

10.   Partisipasi Warga: Platform kolaboratif yang memungkinkan warga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kota, memberikan umpan balik, dan melaporkan masalah secara langsung.

11.   Pendidikan dan Pelatihan: Fasilitas untuk melatih dan mendidik pejabat pemerintah dan warga tentang teknologi baru dan praktik terbaik dalam kota pintar.

12.   Konektivitas dan Akses Internet: Memastikan akses internet berkecepatan tinggi tersedia bagi semua warga, mendukung inklusi digital dan akses ke layanan kota pintar.

13.   Pemeliharaan dan Manajemen Aset Kota: Pemanfaatan teknologi untuk pemeliharaan infrastruktur kota, termasuk jalan, jembatan, bangunan publik, dan fasilitas lainnya.

14.   Analisis Sentimen dan Media Sosial: Memantau dan menganalisis sentimen publik melalui media sosial untuk memahami kebutuhan warga dan menyesuaikan kebijakan serta layanan sesuai dengan feedback yang diberikan.

15.   Interoperabilitas dan Standar: Pastikan bahwa sistem dan teknologi yang digunakan mematuhi standar internasional untuk memudahkan integrasi, skalabilitas, dan keamanan data.

 

Pengembangan SCCC yang sukses memerlukan kerjasama antar lembaga, investasi dalam teknologi terkini, serta fokus pada kebutuhan dan keamanan warga. Dengan fitur-fitur ini, Smart City Command Center tidak hanya akan meningkatkan efisiensi layanan publik, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

 

PEMAKETAN PENGADAAN

Untuk merealisasikan 15 fitur Smart City Command Center (SCCC) tersebut, Anda akan membutuhkan serangkaian paket pengadaan yang meliputi barang, jasa, konsultansi, dan pekerjaan konstruksi. Berikut adalah daftar nama paket pengadaan yang dapat membantu Anda dalam perencanaan:

 

A.   Pengadaan Barang:

1. Paket Pengadaan Hardware IT dan Server: Termasuk server, komputer, dan perangkat keras lain yang diperlukan untuk infrastruktur TI pusat.

2.   Paket Pengadaan Sensor IoT dan CCTV: Meliputi sensor untuk pengumpulan data (kualitas udara, lalu lintas, sampah, dll.) dan sistem CCTV untuk keamanan.

3.   Paket Pengadaan Perangkat Komunikasi: Termasuk radio, telepon satelit, dan perangkat komunikasi lainnya untuk manajemen krisis.

4.   Paket Pengadaan Smart Grid Hardware: Untuk pengembangan dan implementasi smart grids dan manajemen energi.

5.   Paket Pengadaan Sistem Pemantauan Lingkungan: Termasuk alat ukur kualitas udara, suara, dan parameter lingkungan lainnya.

Paket Pengadaan Perangkat Lunak Khusus: Software untuk analisis data, machine learning, dan operasional sistem e-government.

 

B.   Pengadaan Jasa:

7.      Paket Jasa Keamanan Siber: Untuk melindungi infrastruktur data dan sistem dari serangan siber.

8.      Paket Jasa Integrasi Sistem: Jasa profesional untuk mengintegrasikan berbagai sistem dan teknologi yang ada.

9.      Paket Jasa Manajemen Data dan Analisis: Termasuk pengolahan dan analisis data besar untuk prediksi dan optimasi layanan.

10.   Paket Jasa Pelatihan dan Pengembangan SDM: Jasa pelatihan untuk staff dan warga dalam menggunakan sistem dan teknologi baru.

 

C.   Pengadaan Konsultansi:

11.   Paket Konsultansi Perencanaan dan Desain SCCC: Untuk pengembangan masterplan dan desain arsitektur pusat komando.

12.   Paket Konsultansi Hukum dan Kepatuhan: Untuk memastikan semua kegiatan pengadaan dan operasional pusat komando mematuhi regulasi yang berlaku.

13.   Paket Konsultansi Keberlanjutan dan Lingkungan: Konsultasi terkait dengan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan dari SCCC.

 

D.  Pekerjaan Konstruksi:

14.      Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung SCCC: Untuk pembangunan fisik gedung pusat komando termasuk infrastruktur pendukungnya.

15.      Paket Pekerjaan Infrastruktur Jaringan dan Konektivitas: Pembangunan infrastruktur jaringan untuk akses internet dan konektivitas data.

 

Masing-masing paket pengadaan ini akan memerlukan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang teliti. Akan sangat penting untuk melibatkan ahli dan pemangku kepentingan dari awal, memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan, dan menggunakan prinsip-proses best practice dalam pengadaan untuk menghasilkan Smart City Command Center yang efisien dan berdampak positif bagi masyarakat.

 

Kesimpulan

 

Penelitian dan perencanaan yang telah dilakukan terhadap pengembangan Smart City Command Center (SCCC) telah menunjukkan potensi signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup warga kota, efisiensi layanan publik, serta manajemen kota yang lebih baik. Integrasi teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), analisis data besar, dan kecerdasan buatan (AI) menjanjikan peningkatan dalam pengelolaan sumber daya, respons terhadap darurat, dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan kota.

 

Dari 15 fitur yang diusulkan, setiap elemen dirancang untuk mengatasi tantangan spesifik dalam pengelolaan kota dan pelayanan publik, mulai dari manajemen krisis dan darurat, pengelolaan energi, transportasi pintar, hingga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Integrasi dan interoperabilitas antar fitur ini menjadi kunci dalam mencapai visi kota pintar yang holistik dan inklusif.

 

Saran

 

Berdasarkan analisis dan hasil studi, terdapat beberapa saran yang dapat membantu dalam pengimplementasian SCCC secara efektif:

 

1.     Kerjasama Multisektor: Membangun kemitraan antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas untuk mendapatkan dukungan teknis, finansial, dan keahlian.

2.     Kepatuhan dan Regulasi: Memastikan semua aktivitas pengadaan dan operasional SCCC mematuhi hukum pengadaan nasional dan internasional, standar etika dan probity.

3.     Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Mengadakan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa staf dan warga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi baru.

4.     Uji Coba dan Validasi: Melakukan pilot project dan uji coba sebelum implementasi penuh untuk memvalidasi desain sistem, interoperabilitas, dan efektivitas solusi.

5.     Keamanan dan Privasi Data: Menerapkan protokol keamanan yang kuat untuk melindungi data warga dan sistem dari ancaman siber.

6.     Partisipasi Warga: Mendorong partisipasi warga melalui platform kolaboratif untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan meningkatkan akseptabilitas publik.

7.     Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Mengadakan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur kinerja SCCC dan melakukan penyesuaian ketika diperlukan.

8.     Skalabilitas dan Fleksibilitas: Mempersiapkan SCCC dengan desain yang fleksibel dan skalabel untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masa depan.

 

Implementasi Smart City Command Center merupakan langkah transformasi yang berani menuju visi kota pintar yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik, partisipatif, dan adaptif menjadi sangat penting dalam menjadikan visi ini sebuah kenyataan.

 

11 Manfaat Smart City Command Center (SSCC) versi Agus Arif Rakhman, M.M.

Smart City Command Center (SSCC) menawarkan berbagai manfaat atau outcome yang signifikan bagi masyarakat, menciptakan kota yang lebih cerdas, efisien, dan responsif. Berikut adalah beberapa manfaat utama:

 

1.      Respons Darurat yang Lebih Cepat: Dengan sistem pemantauan dan analisis data waktu nyata, SSCC memungkinkan respon cepat terhadap keadaan darurat, seperti bencana alam atau kecelakaan. Ini meningkatkan keselamatan dan keamanan masyarakat.

 

2.      Manajemen Lalu Lintas yang Efisien: Integrasi teknologi dalam SSCC dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, memfasilitasi manajemen transportasi yang lebih baik, dan mengurangi emisi gas buang.

 

3.      Kualitas Udara dan Lingkungan yang Lebih Baik: Melalui pemantauan dan manajemen lingkungan yang cerdas, SSCC berkontribusi pada peningkatan kualitas udara dan pemeliharaan lingkungan.

 

4.      Efisiensi Energi: Pengelolaan energi cerdas dapat mengurangi konsumsi dan limbah energi, yang tidak hanya menghemat biaya tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan.

 

5.      Pelayanan Publik yang Lebih Baik: Integrasi layanan publik dalam SSCC memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan responsif, meningkatkan kepuasan warga.

 

6.      Partisipasi Warga: SSCC sering menyediakan platform untuk warga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan umpan balik, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam urusan kota.

 

7.      Pencegahan Kejahatan: Dengan sistem pengawasan dan analitik canggih, SSCC dapat membantu dalam pencegahan kejahatan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

 

8.      Manajemen Sumber Daya: Melalui penggunaan data waktu nyata, kota dapat mengelola sumber daya seperti air dan listrik dengan lebih efisien, mengurangi pemborosan dan memastikan distribusi yang adil.

 

9.      Kesehatan Masyarakat: Pengawasan kesehatan publik dan sistem tanggap darurat yang cerdas dalam SSCC dapat meningkatkan respons terhadap wabah penyakit dan memfasilitasi perencanaan kesehatan yang lebih baik.

 

10.   Pemberdayaan Ekonomi: Dengan menciptakan infrastruktur yang efisien dan layanan publik yang andal, SSCC menarik investasi dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi lokal.

 

11.   Transparansi dan Akuntabilitas: Data yang terkumpul dan diolah melalui SSCC dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

 

Dengan kata lain, SSCC memungkinkan sinergi antara teknologi, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman, sehat, dan sejahtera bagi warganya.

 

 

Pemesanan buku karya *Agus Arif Rakhman, M.M.* dapat dilakukan melalui:

•        Link official store  Shopee: https://bit.ly/buku_agusarifrakhman_shopee  

•        Link official store Tokopedia: https://bit.ly/buku_agusarifrakhman_tokopedia  

•        Pemesanan melalui Whatsapp dengan Nina 081556650310